Iran Siap Tunjukkan Niat Baik Jika AS dan Eropa Taati Kesepakatan Nuklir
Jum'at, 04 Desember 2020 - 01:01 WIB
Menlu Iran Mohammad Javad Zarif. Foto/REUTERS
TEHERAN - Iran akan sepenuhnya mematuhi kesepakatan nuklir 2015 jika Amerika Serikat (AS) dan Eropa menghormati komitmen awal mereka.
Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Mohammad Javad Zarif pada Kamis (3/12).
Presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan itu pada 2018 dengan alasan tidak cukup mengekang program rudal nuklir dan balistik Iran atau pengaruh militannya di Timur Tengah.
Namun, presiden terpilih Joe Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dalam kesepakatan itu jika Teheran terlebih dulu melanjutkan kepatuhannya. (Baca Juga: Parlemen Iran Dukung Pengayaan Uranium Dekati Level Senjata Nuklir)
Dia juga mengatakan akan bekerja dengan sekutu untuk memperkuat dan memperpanjangnya. (Lihat Infografis: Pertama, Inggris Pekan Depan akan Gunakan Vaksin Covid Pfizer)
Berbicara dalam konferensi Roma melalui tautan video, Zarif mengatakan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tidak dapat dinegosiasikan ulang tetapi dapat dihidupkan kembali. (Lihat Video: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)
“Amerika Serikat memiliki komitmen. AS tidak dalam posisi untuk mengatur syarat,” ungkap Zarif.
Dewan Pengawas Iran menyetujui Undang-undang (UU) pada Rabu yang mewajibkan pemerintah menghentikan inspeksi PBB di fasilitas nuklirnya dan meningkatkan pengayaan uranium melebihi batas yang ditetapkan kesepakatan 2015 jika sanksi tidak dikurangi dalam dua bulan.
Zarif mengatakan meskipun pemerintah tidak menyukai undang-undang tersebut, namun tetap akan diterapkan.
“Tapi itu tidak bisa diubah. Eropa dan AS dapat kembali mematuhi JCPOA dan tidak hanya undang-undang ini yang tidak akan diterapkan, tetapi pada kenyataannya tindakan yang telah kami ambil akan dibatalkan. Kami akan kembali ke kepatuhan penuh,” ujar Zarif.
Zarif mengatakan sanksi ekonomi yang dijatuhkan pemerintahan Trump telah merugikan Iran USD250 miliar.
Sanksi itu membuat Teheran tidak mungkin membeli obat-obatan dan vaksin yang diperlukan untuk memerangi virus corona yang telah sangat merugikan negaranya.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkap dia yang menambahkan langkah-langkah AS mencegah perusahaan Eropa melakukan bisnis di Iran, menghancurkan harapan peningkatan perdagangan setelah kesepakatan 2015 ditandatangani.
“Orang Eropa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi (kesepakatan) tetapi sebenarnya tidak. Kami tidak melihat satu pun perusahaan Eropa di Iran, kami tidak melihat ada negara Eropa yang membeli minyak dari Iran, kami tidak melihat ada bank Eropa yang mengirimkan uang kami kepada kami," ujar Zarif.
Dia berharap negara-negara tetangga Arab mengupayakan dialog dengan Teheran begitu Trump meninggalkan jabatannya.
“Kami adalah tetangga mereka. Kita akan berada di wilayah ini bersama-sama. Saya tidak percaya bahwa mereka ingin mengizinkan Israel melakukan perlawanan ke Iran,” papar Zarif.
Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Mohammad Javad Zarif pada Kamis (3/12).
Presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan itu pada 2018 dengan alasan tidak cukup mengekang program rudal nuklir dan balistik Iran atau pengaruh militannya di Timur Tengah.
Namun, presiden terpilih Joe Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dalam kesepakatan itu jika Teheran terlebih dulu melanjutkan kepatuhannya. (Baca Juga: Parlemen Iran Dukung Pengayaan Uranium Dekati Level Senjata Nuklir)
Dia juga mengatakan akan bekerja dengan sekutu untuk memperkuat dan memperpanjangnya. (Lihat Infografis: Pertama, Inggris Pekan Depan akan Gunakan Vaksin Covid Pfizer)
Berbicara dalam konferensi Roma melalui tautan video, Zarif mengatakan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tidak dapat dinegosiasikan ulang tetapi dapat dihidupkan kembali. (Lihat Video: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)
“Amerika Serikat memiliki komitmen. AS tidak dalam posisi untuk mengatur syarat,” ungkap Zarif.
Dewan Pengawas Iran menyetujui Undang-undang (UU) pada Rabu yang mewajibkan pemerintah menghentikan inspeksi PBB di fasilitas nuklirnya dan meningkatkan pengayaan uranium melebihi batas yang ditetapkan kesepakatan 2015 jika sanksi tidak dikurangi dalam dua bulan.
Zarif mengatakan meskipun pemerintah tidak menyukai undang-undang tersebut, namun tetap akan diterapkan.
“Tapi itu tidak bisa diubah. Eropa dan AS dapat kembali mematuhi JCPOA dan tidak hanya undang-undang ini yang tidak akan diterapkan, tetapi pada kenyataannya tindakan yang telah kami ambil akan dibatalkan. Kami akan kembali ke kepatuhan penuh,” ujar Zarif.
Zarif mengatakan sanksi ekonomi yang dijatuhkan pemerintahan Trump telah merugikan Iran USD250 miliar.
Sanksi itu membuat Teheran tidak mungkin membeli obat-obatan dan vaksin yang diperlukan untuk memerangi virus corona yang telah sangat merugikan negaranya.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkap dia yang menambahkan langkah-langkah AS mencegah perusahaan Eropa melakukan bisnis di Iran, menghancurkan harapan peningkatan perdagangan setelah kesepakatan 2015 ditandatangani.
“Orang Eropa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi (kesepakatan) tetapi sebenarnya tidak. Kami tidak melihat satu pun perusahaan Eropa di Iran, kami tidak melihat ada negara Eropa yang membeli minyak dari Iran, kami tidak melihat ada bank Eropa yang mengirimkan uang kami kepada kami," ujar Zarif.
Dia berharap negara-negara tetangga Arab mengupayakan dialog dengan Teheran begitu Trump meninggalkan jabatannya.
“Kami adalah tetangga mereka. Kita akan berada di wilayah ini bersama-sama. Saya tidak percaya bahwa mereka ingin mengizinkan Israel melakukan perlawanan ke Iran,” papar Zarif.
(sya)
tulis komentar anda