Akui Kekalahan, Trump Akan Tempuh Jalur Hukum untuk Adukan Kecurangan
Selasa, 17 November 2020 - 11:14 WIB
Trump melayangkan gugatan hukum untuk membalikkan hasil yang dimenangkan Biden di beberapa negara bagian. Para ahli hukum menyatakan upaya itu kemungkinan besar gagal. Komissi Pemilihan Umum (KPU) lokal juga mengatakan tidak ada bukti kuat dan cukup tentang tindak kecurangan. (Baca juga: Tips Mudah Megelola Hipertensi)
“Trump bukanlah orang yang menentukan Biden jadi presiden atau tidak,” kata Ron Klain, orang yang ditunjuk Biden menjadi Kepala Staf Gedung Putih. Namun, sampai kemarin, General Services Administration (GSA) belum mengakui kemenangan Biden mengingat gugatan Trump belum berakhir.
Sebelumnya, tim transisi Biden berencana menggugat GSA karena menunda pengakuan kemenangan Partai Demokrat. GSA biasanya langsung mengakui presiden terpilih sehingga proses transisi dapat mulai disiapkan. Namun, kali ini, hal itu tidak terjadi, sekalipun Biden sudah memperoleh lebih dari 270 electoral vote.
Di bawah Konstitusi, kapan GSA harus mengumumkan presiden terpilih tidak dipaparkan. Tapi, saat ini, GSA masih belum dapat menentukan siapa pemenang Pilpres 2020. “Kami saat ini masih belum dapat memastikan siapa yang menang,” ujar juru bicara (Jubir) GSA, Emily Murphy, yang ditunjuk Trump pada 2017.
Tim transisi Biden mengaku kecewa dengan keputusan GSA mengingat hasil penghitungan suara sudah selesai. Mereka meminta agar GSA segera melakukan tugasnya dan mengakui kemenangan Biden. “Jika tidak, kami akan mengambil jalur hukum atau opsi lainnya,” ungkap tim transisi Biden. (Baca juga: Indonesia Harus Tetap Optimistis Atasi Resesi Ekonomi)
Penundaan ini juga menutup akses tim transisi Biden untuk memperoleh dana transissi senilai jutaan dollar dan bertemu agen intelijen. Tim transissi juga tidak dapat mengakses kementerian terkait untuk memberitahu kepala negara asing terkait presiden baru AS periode 2021-2025.
Pejabat senior AS mengatakan penundaan pengakuan presiden terpilih bukanlah hal baru. Sebelumnya, GSA juga pernah menolak memulai proses transisi resmi selama lima pekan pada 2000. Saat itu, George W. Bush dan Al Gore bersaing memperebutkan ribuan suara di Florida.
Jaksa Agung William Bar mendesak jaksa federal untuk menyelidiki tuduhan yang dilayangkan Trump terkait kemungkinan adanya kecurangan. Namun, dia meminta mereka untuk tidak mengejar klaim yang terlalu jauh. Trump mengaku akan terus berjuang dan mengambil seluruh opsi.
Dengan meningkatnya wabah virus corona Covid-19, masyarakat AS menempatkan isu pandemi dan ekonomi di puncak pertimbangan dalam pemilihan presiden periode 2021-2025. Mereka telah menentukan pilihan berdasarkan sikap kedua kandidat dalam menyikapi isu tersebut. (Baca juga: Permintaan Pembiayaan dari Korporasi Meingkat)
Masyarakat AS menilai krisis kesehatan merupakan isu nasional yang perlu segera diselesaikan karena dampaknya luas. Berdasarkan VoteCast, mayoritas masyarakat AS, terutama pencoblos, menjadikan isu Covid-19 sebagai isu utama. Hanya sedikit dari mereka yang berbicara tentang rasisme, imigrasi, dan lingkungan.
“Trump bukanlah orang yang menentukan Biden jadi presiden atau tidak,” kata Ron Klain, orang yang ditunjuk Biden menjadi Kepala Staf Gedung Putih. Namun, sampai kemarin, General Services Administration (GSA) belum mengakui kemenangan Biden mengingat gugatan Trump belum berakhir.
Sebelumnya, tim transisi Biden berencana menggugat GSA karena menunda pengakuan kemenangan Partai Demokrat. GSA biasanya langsung mengakui presiden terpilih sehingga proses transisi dapat mulai disiapkan. Namun, kali ini, hal itu tidak terjadi, sekalipun Biden sudah memperoleh lebih dari 270 electoral vote.
Di bawah Konstitusi, kapan GSA harus mengumumkan presiden terpilih tidak dipaparkan. Tapi, saat ini, GSA masih belum dapat menentukan siapa pemenang Pilpres 2020. “Kami saat ini masih belum dapat memastikan siapa yang menang,” ujar juru bicara (Jubir) GSA, Emily Murphy, yang ditunjuk Trump pada 2017.
Tim transisi Biden mengaku kecewa dengan keputusan GSA mengingat hasil penghitungan suara sudah selesai. Mereka meminta agar GSA segera melakukan tugasnya dan mengakui kemenangan Biden. “Jika tidak, kami akan mengambil jalur hukum atau opsi lainnya,” ungkap tim transisi Biden. (Baca juga: Indonesia Harus Tetap Optimistis Atasi Resesi Ekonomi)
Penundaan ini juga menutup akses tim transisi Biden untuk memperoleh dana transissi senilai jutaan dollar dan bertemu agen intelijen. Tim transissi juga tidak dapat mengakses kementerian terkait untuk memberitahu kepala negara asing terkait presiden baru AS periode 2021-2025.
Pejabat senior AS mengatakan penundaan pengakuan presiden terpilih bukanlah hal baru. Sebelumnya, GSA juga pernah menolak memulai proses transisi resmi selama lima pekan pada 2000. Saat itu, George W. Bush dan Al Gore bersaing memperebutkan ribuan suara di Florida.
Jaksa Agung William Bar mendesak jaksa federal untuk menyelidiki tuduhan yang dilayangkan Trump terkait kemungkinan adanya kecurangan. Namun, dia meminta mereka untuk tidak mengejar klaim yang terlalu jauh. Trump mengaku akan terus berjuang dan mengambil seluruh opsi.
Dengan meningkatnya wabah virus corona Covid-19, masyarakat AS menempatkan isu pandemi dan ekonomi di puncak pertimbangan dalam pemilihan presiden periode 2021-2025. Mereka telah menentukan pilihan berdasarkan sikap kedua kandidat dalam menyikapi isu tersebut. (Baca juga: Permintaan Pembiayaan dari Korporasi Meingkat)
Masyarakat AS menilai krisis kesehatan merupakan isu nasional yang perlu segera diselesaikan karena dampaknya luas. Berdasarkan VoteCast, mayoritas masyarakat AS, terutama pencoblos, menjadikan isu Covid-19 sebagai isu utama. Hanya sedikit dari mereka yang berbicara tentang rasisme, imigrasi, dan lingkungan.
tulis komentar anda