Era Pemerintahan Biden Krusial untuk Proses Perdamaian Israel-Palestina
Senin, 16 November 2020 - 04:16 WIB
Ilustrasi. FOTO/Reuters
RAMALLAH - Sejumlah pakar dan pejabat mengatakan, empat tahun masa pemerintahan Joe Biden akan krusial bagi proses perdamaian Israel-Palestina . Mereka mengatakan, empat tahun ke depan akan menentukan apakah Biden akan membuat baik atau menghancurkan proses perdamaian Israel-Palestina.
Bernard Sabella, anggota Dewan Legislatif Palestina di Yerusalem, mengatakan bahwa Palestina "lega" petahana Donald Trump tidak terpilih kembali. Tetapi menurutnya, Palestina tidak boleh "berharap banyak" untuk pemerintahan Biden.
(Baca: Ucapkan Selamat pada Biden, Abbas Indikasikan Siap Kembali Kerjasama dengan AS )
“Sebagai orang Palestina, kami harus kuat dalam menyampaikan kasus kami. Jika kita tidak memulai negosiasi dan menyelesaikan kesepakatan damai dalam empat tahun ke depan, maka saya kurang optimis untuk masa depan,” kata Sabella, seperti dilansir Al Arabiya.
Mantan utusan Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Dennis Ross mengatakan, meskipun masalah Israel-Palestina tidak akan menjadi prioritas utama untuk Biden karena tantangan kebijakan dalam dan luar negeri lainnya, tapi itu bukan berarti masalah ini akan diabaikan begitu saja.
"Negara-negara Arab yang mengambil langkah normalisasi menuju Israel akan memberi pemerintahan Biden sesuatu untuk dikerjakan. Di situlah ada celah, dengan negara-negara Arab menjadi jembatan bagi Palestina, bukan jalan pintas di sekitar mereka,” kata Ross.
Menurut Sabella, AS di bawah Biden akan menjadi mediator yang lebih kredibel antara Israel dan Palestina daripada Trump. Karena, jelasnya, pemerintahan Biden tidak mungkin mengambil langkah-langkah yang "menentukan hasil akhir".
Dalam empat tahun terakhir, pemerintahan Trump telah membuat serangkaian langkah sepihak untuk mendukung Israel, semuanya dikecam oleh kepemimpinan Palestina. Mulai dari pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, hingga pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota tersebut.
Selain itu, AS di bawah pemerintahan Trump juga memotong lebih dari USD 200 juta bantuan ke Tepi Barat dan Gaza dan USD 25 juta untuk bantuan untuk Palestina di Yerusalem Timur.
Bernard Sabella, anggota Dewan Legislatif Palestina di Yerusalem, mengatakan bahwa Palestina "lega" petahana Donald Trump tidak terpilih kembali. Tetapi menurutnya, Palestina tidak boleh "berharap banyak" untuk pemerintahan Biden.
(Baca: Ucapkan Selamat pada Biden, Abbas Indikasikan Siap Kembali Kerjasama dengan AS )
“Sebagai orang Palestina, kami harus kuat dalam menyampaikan kasus kami. Jika kita tidak memulai negosiasi dan menyelesaikan kesepakatan damai dalam empat tahun ke depan, maka saya kurang optimis untuk masa depan,” kata Sabella, seperti dilansir Al Arabiya.
Mantan utusan Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Dennis Ross mengatakan, meskipun masalah Israel-Palestina tidak akan menjadi prioritas utama untuk Biden karena tantangan kebijakan dalam dan luar negeri lainnya, tapi itu bukan berarti masalah ini akan diabaikan begitu saja.
"Negara-negara Arab yang mengambil langkah normalisasi menuju Israel akan memberi pemerintahan Biden sesuatu untuk dikerjakan. Di situlah ada celah, dengan negara-negara Arab menjadi jembatan bagi Palestina, bukan jalan pintas di sekitar mereka,” kata Ross.
Menurut Sabella, AS di bawah Biden akan menjadi mediator yang lebih kredibel antara Israel dan Palestina daripada Trump. Karena, jelasnya, pemerintahan Biden tidak mungkin mengambil langkah-langkah yang "menentukan hasil akhir".
Dalam empat tahun terakhir, pemerintahan Trump telah membuat serangkaian langkah sepihak untuk mendukung Israel, semuanya dikecam oleh kepemimpinan Palestina. Mulai dari pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, hingga pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota tersebut.
Selain itu, AS di bawah pemerintahan Trump juga memotong lebih dari USD 200 juta bantuan ke Tepi Barat dan Gaza dan USD 25 juta untuk bantuan untuk Palestina di Yerusalem Timur.
tulis komentar anda