Inggris Sebut China Langgar Deklarasi Bersama Soal Hong Kong
Kamis, 12 November 2020 - 21:03 WIB
LONDON - Inggris mengatakan China telah melanggar Deklarasi Bersama soal Hong Kong dengan memberlakukan aturan baru untuk mendiskualifikasi legislator terpilih di wilayah bekas koloni Inggris itu. London memperingatkan bahwa mereka akan bekerja dengan sekutu untuk meminta pertanggungjawaban Beijing.
Parlemen China telah mengadopsi resolusi yang memungkinkan eksekutif kota untuk mengusir anggota parlemen yang dianggap mendukung kemerdekaan Hong Kong, berkolusi dengan pasukan asing atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan. (
)
"Inggris akan membela rakyat Hong Kong, dan menyerukan pelanggaran hak dan kebebasan mereka. Dengan mitra internasional kami, kami akan meminta China untuk memenuhi kewajiban yang secara bebas dipikul berdasarkan hukum internasional," ungkapnya.
Seperti diketahui, otonomi Hong Kong dijamin di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem" yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris 1984, menjelang kembalinya wilayah itu ke pemerintahan China pada tahun 1997. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
Parlemen China telah mengadopsi resolusi yang memungkinkan eksekutif kota untuk mengusir anggota parlemen yang dianggap mendukung kemerdekaan Hong Kong, berkolusi dengan pasukan asing atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan. (
Baca Juga
"Inggris akan membela rakyat Hong Kong, dan menyerukan pelanggaran hak dan kebebasan mereka. Dengan mitra internasional kami, kami akan meminta China untuk memenuhi kewajiban yang secara bebas dipikul berdasarkan hukum internasional," ungkapnya.
Seperti diketahui, otonomi Hong Kong dijamin di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem" yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris 1984, menjelang kembalinya wilayah itu ke pemerintahan China pada tahun 1997. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
(esn)
tulis komentar anda