Hindari Konflik dengan 'Penguasa' Senat, Biden Bentuk Kabinet Moderat

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan akan membentuk kabinet moderat untuk menghindari konflik setelah Partai Republik menguasai kursi Senat.



Rendahnya kehadiran anggota Partai Demokrat di kursi Senat mengartikan Biden harus berhati-hati dalam menyusun kabinet kerja. Sebab, setiap program dan kebijakan pemerintah yang melibatkan kepentingan nasional memerlukan restu Senat. Sejumlah jabatan juga belum tentu akan diloloskan Senat. (Baca: Baca Doa Ini Sebelum Shalat, Setan Bakal kabur)



Lembaga penelitian politik, Signum Global Advisor, menilai Biden akan cenderung memilih kabinet moderat dan tidak progresif karena terlalu berisiko. Meski hal itu akan menyenangkan para pebisnis dan pasar, pemerintahannya akan berlangsung “datar” dan memperkuat “sayap kiri”.

“Dalam penyusunan kabinetnya, Biden akan memprioritaskan teknokrat berpengalaman, setia, dan multikultural,” ungkap Signum Global Advisors yang dipimpin Charles Myers, salah satu pendukung Biden. Selama berbicara di hadapan pendukungnya, Biden meminta semua masyarakat AS bersatu.

Meski demikian, Biden dan pendukungnya menekankan akan tetap bergerak sesuai dengan agenda mereka. “Biden tidak akan membohongi pendukungnya dan mengabaikan janji-janjinya selama kampanye,” kata Kate Bedingfield, wakil manajer tim sukses Biden, dilansir NBC.

Tim transisi Biden akan dipimpin lima pejabat, yaitu penasihat senior Anita Dunn, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham, mantan Senat Delaware Ted Kaufman, kongres Lousiana Cedric Richmond, dan mantan pelaksana direktur anggaran Gedung Putih pemerintahan Barack Obama, Jeff Zients. (Baca juga: UIN Jakarta Dirikan Pusat Kajian Halal)

Bahkan, sebelum pilpres, tak ada satu pun yang memprediksi anggota sayap kiri akan diangkat Biden, termasuk untuk posisi treasury secretary yang mungkin dapat diisi Elizabeth Warren. Beberapa kandidat yang kini kemungkinan besar meraih jabatan itu adalah Lael Brainard, Sarah Bloom, dan Roger Ferguson.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan aktivis di Washington mengatakan tidak ada alasan bagi Biden untuk membatasi agendanya ataupun penyusunan kabinet kerja, sekalipun Senat dikuasai Partai Republik. Partai Demokrat juga masih memiliki peluang menguasai upper chamber.

“Penunjukan kabinet ini sebenarnya akan menceritakan kepada kita siapa saja yang berperan penting dalam kemenangan Biden,” kata Alexandria Ocasio-Cortez, anggota DPR dari New York. “Kami semua yang mendukung Biden sebenarnya kesulitan membujuk pencoblos jika tidak ada perubahan,” tambahnya.

Keterlambatan penghitungan suara menciptakan polemik. Donald Trump yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 menuduh pilpres kali ini dipenuhi kecurangan. Dia mengatakan sebagian pendukungnya dihadang sekelompok orang sehingga tidak dapat turut serta dalam pencoblosan. (Baca juga: 7 Cara Sederhana Atasi Masalah Lambung)

“Jutaan orang (warga AS) telah mendukung kami,” kata Trump, di East Room, Gedung Putih, Washington, AS, Rabu (4/11) pagi waktu lokal. “Tapi, sekelompok orang mencoba menghambat suara mereka dengan berbagai cara.” Saat itu, Trump tertinggal dengan perolehan suara 213 berbanding 238 di 40 negara bagian.

Trump mengakui ketertinggalannya dari Biden di beberapa negara bagian. Padahal, sebelumnya, dia sangat percaya diri dapat unggul dari Biden di negara bagian tertentu dan kembali menjabat sebagai presiden. Pebisnis yang beralih menjadi politikus itu bahkan sudah menyiapkan pesta selebrasi pada Rabu (4/11) malam.

“Upaya kecurangan merupakan sebuah kerugian besar bagi masyarakat AS. Ini merupakan tindakan yang memalukan bagi negeri ini (AS). Terus terang saja, kami memenangi pilpres ini,” kata Trump. Trump kemudian mengatakan akan mengadu kepada Mahkamah Agung agar perhitungan suara dapat dihentikan.

Ahli Hukum Demokrasi dari Republik, Ben Ginsberg, mengaku kecewa dengan ketidakpercayaan Trump terhadap penghitungan suara. Menurutnya, pernyataan Trump tidak hanya dapat membuat kekacauan, tapi juga merugikan masyarakat AS yang sudah bekerja keras agar pilpres berjalan dengan jujur dan transparan. (Baca juga: Penanganan Covid-19 Membaik, Ekonomi Segera Tumbuh)

“Tuduhan Trump tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi, menurut saya, pernyataan seperti itu sebaiknya tidak dilayangkan di hadapan publik,” kata Ginsberg, dikutip CNN. “Biarkanlah petugas bekerja dulu untuk menghitung suara yang masuk. Jika ingin protes, nanti saja setelah semuanya selesai dan jelas.”

Biden dan pendukungnya juga melayangkan keluhan serupa. Saat ini, Biro Penyelidikan Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) menyelidiki panggilan asing yang diterima pendukung Biden beberapa hari sebelum pilpres bergulir. Panggilan otomatis itu meresahkan karena mengimbau mereka tidak mencoblos.

Para ahli menilai sekelompok oknum mencoba menakut-nakuti masyarakat secara halus agar mereka masuk dalam golongan putih (golput). Namun, sampai berita ini diturunkan, motifnya tidak diketahui. Warga Medford, Massachusetts, Janaka Stucky, 42, mengaku sedikitnya menerima dua panggilan dalam sehari.

“Awalnya, saya berpikir ini merupakan imbauan resmi yang berkaitan dengan lockdown dan Covid-19. Tapi, ke sini ke sini, saya merasa aneh dengan imbauannya karena dikirim berkali-kali,” ujar Stucky, pendukung Demokrat, dikutip Aljazeera. “Saya pun curiga panggilan ini semacam upaya peredaman suara.” (Lihat videonya: Kian Heboh Video Asusila Mirip Gisel dan Jedar di Medsos)

Berdasarkan data perusahaan anti-robocall YouMail, panggilan otomatis tersebut dipasang di hampir 90% kode area AS. Alex Quilici dari YouMail mengatakan, meski dimulai sejak Agustus lalu, aktivitasnya meningkat tajam ketika semakin mendekati pilpres. Pada Oktober saja, jumlahnya mencapai 10 juta panggilan. (Muh Shamil)