PM Armenia Minta Rakyatnya Angkat Senjata Lawan Azerbaijan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 04:04 WIB
Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan. Foto/Anadolu
YEREVAN - Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan menyeru warganya berjuang di garis depan di Nagorno-Karabakh atau Karabakh Atas.
Wilayah konflik itu diduduki oleh Armenia tapi dunia internasional mengakuinya sebagai bagian dari Azerbaijan . Kini kedua negara bertempur sengit memperebutkan wilayah itu. “Tak ada Armenia tanpa Artsakh (Karabakh Atas) dan juga, melindungi hak rakyat Artsakh berarti melindungi hak rakyat Armenia,” papar Nikol Pashinyan di Twitter dalam bahasa Inggris.
(Baca juga : Iran Sukses Luncurkan Sistem Pertahanan Rudal Buatan Sendiri )
Dia menambahkan, "Dan hari ini, ini berarti mengangkat senjata dan memperjuangkan hak-hak ini."
Pashinyan juga mengatakan di Facebook bahwa masalah Nagorno-Karabakh tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. “Semua warga Armenia harus berjuang dengan senjata di tangan mereka sampai solusi diplomatik tercapai,” katanya.
(Baca juga : Relawan Vaksin Astrazeneca Meninggal, Kemenkes: Belum Ada Kontrak Pembelian )
Sejak bentrok baru meletus pada 27 September, Armenia terus menyerang warga sipil dan pasukan Azerbaijan, bahkan melanggar perjanjian gencatan senjata kemanusiaan.
Selama 10 hari terakhir, Armenia melanggar dua gencatan senjata kemanusiaan di Karabakh Atas. Gencatan senjata kemanusiaan baru mulai berlaku Sabtu lalu, tetapi orang-orang Armenia telah melanggarnya beberapa kali.
Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas. (Baca Juga: Sikap Netral Iran di Karabakh Atas Dianggap Untungkan Armenia)
Empat resolusi Dewan Keamanan PBB dan dua dari Sidang Umum PBB, serta organisasi internasional, menuntut penarikan segera lengkap dan tanpa syarat dari pasukan pendudukan dari wilayah Azerbaijan yang diduduki. (Lihat Infografis: Jepang Komitmen Mendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia)
Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS, dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata, bagaimanapun, disetujui pada 1994. (Lihat Video: Berdesakan, Pencairan Bantuan Bagi UMKM di Tasikmalaya Ricuh)
Kekuatan dunia, termasuk Rusia, Prancis, dan AS, telah menyerukan gencatan senjata baru. Turki mendukung hak Azerbaijan untuk membela diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.
Wilayah konflik itu diduduki oleh Armenia tapi dunia internasional mengakuinya sebagai bagian dari Azerbaijan . Kini kedua negara bertempur sengit memperebutkan wilayah itu. “Tak ada Armenia tanpa Artsakh (Karabakh Atas) dan juga, melindungi hak rakyat Artsakh berarti melindungi hak rakyat Armenia,” papar Nikol Pashinyan di Twitter dalam bahasa Inggris.
(Baca juga : Iran Sukses Luncurkan Sistem Pertahanan Rudal Buatan Sendiri )
Dia menambahkan, "Dan hari ini, ini berarti mengangkat senjata dan memperjuangkan hak-hak ini."
Pashinyan juga mengatakan di Facebook bahwa masalah Nagorno-Karabakh tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. “Semua warga Armenia harus berjuang dengan senjata di tangan mereka sampai solusi diplomatik tercapai,” katanya.
(Baca juga : Relawan Vaksin Astrazeneca Meninggal, Kemenkes: Belum Ada Kontrak Pembelian )
Sejak bentrok baru meletus pada 27 September, Armenia terus menyerang warga sipil dan pasukan Azerbaijan, bahkan melanggar perjanjian gencatan senjata kemanusiaan.
Selama 10 hari terakhir, Armenia melanggar dua gencatan senjata kemanusiaan di Karabakh Atas. Gencatan senjata kemanusiaan baru mulai berlaku Sabtu lalu, tetapi orang-orang Armenia telah melanggarnya beberapa kali.
Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas. (Baca Juga: Sikap Netral Iran di Karabakh Atas Dianggap Untungkan Armenia)
Empat resolusi Dewan Keamanan PBB dan dua dari Sidang Umum PBB, serta organisasi internasional, menuntut penarikan segera lengkap dan tanpa syarat dari pasukan pendudukan dari wilayah Azerbaijan yang diduduki. (Lihat Infografis: Jepang Komitmen Mendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia)
Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS, dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata, bagaimanapun, disetujui pada 1994. (Lihat Video: Berdesakan, Pencairan Bantuan Bagi UMKM di Tasikmalaya Ricuh)
Kekuatan dunia, termasuk Rusia, Prancis, dan AS, telah menyerukan gencatan senjata baru. Turki mendukung hak Azerbaijan untuk membela diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.
(sya)
tulis komentar anda