Indonesia Tolak Permintaan Jadi Tempat Persinggahan Pesawat Mata-mata AS

Greg Poling, seorang analis Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, mengatakan mencoba mendapatkan hak pendaratan untuk pesawat mata-mata adalah contoh jangkauan yang ceroboh.



"Ini adalah indikasi betapa sedikit orang di pemerintah AS yang memahami Indonesia," katanya kepada Reuters.



"Ada batas yang jelas untuk apa yang dapat Anda lakukan, dan ketika datang ke Indonesia, langit-langit adalah meletakkan sepatu bot di tanah," cetusnya.

Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar terkait laporan ini.

Pesawat mata-mata P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim yang sama atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai USD3 triliun setiap tahun.