Myanmar: Sebagian Besar TPS di Rakhine Tutup pada Pemilu November
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 14:30 WIB
Pemandangan di pusat kota Mrauk U, Rakhine, Myanmar. Foto/REUTERS
RAKHINE - Lebih dari setengah tempat pemungutan suara (TPS) yang awalnya akan dibuka di Rakhine pada pemilu 8 November tidak akan buka karena wilayah itu dianggap tidak stabil.
Keputusan itu diumumkan komite pemilu Myanmar . Wilayah Rakhine memiliki kursi parlemen yang sebagian besar dikuasai oleh nasionalis Rakhine yang menentang de facto Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Rakhine mengalami pemberontakan etnik yang meningkat tahun ini.
Partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyatakan tiga kandidatnya diculik di Rakhine saat kampanye pada Rabu. Kepolisian dan pemberontak Tentara Arakan tidak membuat pernyataan terkait kasus itu.
“Beberapa wilayah tidak dalam posisi dapat menggelar pemilu bebas dan adil,” ungkap komite pemilu.
Tidak akan ada pemungutan suara di sembilan dari 17 kota di Rakhine, sedangkan empat kota lainnya akan menggelar pemungutan secara terbatas.
“Ini memiliki dampak besar pada kami. Kami hanya punya beberapa spot kecil untuk sisa suara,” kata Myo Kyaw, juru bicara Liga Arakan untuk Demokrasi, salah satu partai besar di Rakhine.
“Tak ada hal seperti pemilu bebas dan adil 100%. Pemilu tahun ini lebih buruk dibandingkan sebelumnya,” ujar dia.
Pemerintah tidak merespon permintaan Reuters untuk berkomentar tentang pembatalan pembukaan TPS yang penting untuk keadilan pemilu. (Baca Juga: Fitch Yakin UU Cipta Kerja Dorong Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia)
Pada pemilu lalu 2015, Partai Nasional Arakan menang sebagian besar kursi untuk Rakhine dan memiliki jumlah suara tertinggi ketiga secara nasional. Partai itu menginginkan sistem federal di Myanmar dengan lebih banyak wewenang untuk negara bagian. (Lihat Infografis: Lepas Pantai Indonesia Akan Dijaga Oleh Senjata Canggih Turki)
Rakhine menarik perhatian dunia pada 2017 saat lebih dari 730.000 Rohingya lari ke Bangladesh saat operasi militer. Investigator PBB menyebut Myanmar melakukan niat genosida di Rakhine. Militer Myanmar menyangkal tuduhan itu. (Lihat Video: Sebuah Mobil Terperosok Kedalam Saluran Air di Bandung)
Keputusan itu diumumkan komite pemilu Myanmar . Wilayah Rakhine memiliki kursi parlemen yang sebagian besar dikuasai oleh nasionalis Rakhine yang menentang de facto Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Rakhine mengalami pemberontakan etnik yang meningkat tahun ini.
Partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyatakan tiga kandidatnya diculik di Rakhine saat kampanye pada Rabu. Kepolisian dan pemberontak Tentara Arakan tidak membuat pernyataan terkait kasus itu.
“Beberapa wilayah tidak dalam posisi dapat menggelar pemilu bebas dan adil,” ungkap komite pemilu.
Tidak akan ada pemungutan suara di sembilan dari 17 kota di Rakhine, sedangkan empat kota lainnya akan menggelar pemungutan secara terbatas.
“Ini memiliki dampak besar pada kami. Kami hanya punya beberapa spot kecil untuk sisa suara,” kata Myo Kyaw, juru bicara Liga Arakan untuk Demokrasi, salah satu partai besar di Rakhine.
“Tak ada hal seperti pemilu bebas dan adil 100%. Pemilu tahun ini lebih buruk dibandingkan sebelumnya,” ujar dia.
Pemerintah tidak merespon permintaan Reuters untuk berkomentar tentang pembatalan pembukaan TPS yang penting untuk keadilan pemilu. (Baca Juga: Fitch Yakin UU Cipta Kerja Dorong Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia)
Pada pemilu lalu 2015, Partai Nasional Arakan menang sebagian besar kursi untuk Rakhine dan memiliki jumlah suara tertinggi ketiga secara nasional. Partai itu menginginkan sistem federal di Myanmar dengan lebih banyak wewenang untuk negara bagian. (Lihat Infografis: Lepas Pantai Indonesia Akan Dijaga Oleh Senjata Canggih Turki)
Rakhine menarik perhatian dunia pada 2017 saat lebih dari 730.000 Rohingya lari ke Bangladesh saat operasi militer. Investigator PBB menyebut Myanmar melakukan niat genosida di Rakhine. Militer Myanmar menyangkal tuduhan itu. (Lihat Video: Sebuah Mobil Terperosok Kedalam Saluran Air di Bandung)
(sya)
tulis komentar anda