39 Negara Kecam China soal Muslim Uighur, Tak Ada Nama Indonesia
Kamis, 08 Oktober 2020 - 08:47 WIB
"Pengawasan yang meluas secara tidak proporsional terus menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya, dan lebih banyak laporan bermunculan tentang kerja paksa dan pengendalian kelahiran paksa, termasuk sterilisasi."
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, Heusgen meminta Beijing untuk menutup kamp penahanan. (Baca: Selidiki Genosida Muslim Uighur oleh China, Pengadilan Publik Dibuka di Inggris )
Dia mencatat bahwa tahun lalu, 23 negara bergabung dengan kecaman China atas masalah Uighur, dan hampir dua kali lipat negara tahun ini menandakan bahwa ada kekhawatiran internasional yang berkembang tentang kebijakan Beijing terhadap etnis minoritas.
Heusgen bergabung dengan utusan Inggris Jonathan Allen, yang mengatakan bahwa China harus mengabulkan permintaan lama Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet untuk mengunjungi Xinjiang untuk melihat situasi Uighur.
Allen juga mengutuk pemberlakuan China pada 30 Juni atas undang-undang keamanan yang kontroversial yang katanya "melanggar otonomi Hong Kong, dan mengancam hak serta kebebasan."
Penerapan hukum memicu protes anti-pemerintah berbulan-bulan di Hong Kong.
Sementara itu, Duta Besar China; Zhang Jun, membalas dengan menargetkan Amerika Serikat. Tanpa membahas masalah Uighur, dia mengklaim pencapaian HAM China diakui secara luas dan dia mendesak Washington untuk melihat baik-baik di cermin dan menghapus diskriminasi rasial di masyarakatnya sendiri sebelum menyerang negara lain.
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, Heusgen meminta Beijing untuk menutup kamp penahanan. (Baca: Selidiki Genosida Muslim Uighur oleh China, Pengadilan Publik Dibuka di Inggris )
Dia mencatat bahwa tahun lalu, 23 negara bergabung dengan kecaman China atas masalah Uighur, dan hampir dua kali lipat negara tahun ini menandakan bahwa ada kekhawatiran internasional yang berkembang tentang kebijakan Beijing terhadap etnis minoritas.
Heusgen bergabung dengan utusan Inggris Jonathan Allen, yang mengatakan bahwa China harus mengabulkan permintaan lama Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet untuk mengunjungi Xinjiang untuk melihat situasi Uighur.
Allen juga mengutuk pemberlakuan China pada 30 Juni atas undang-undang keamanan yang kontroversial yang katanya "melanggar otonomi Hong Kong, dan mengancam hak serta kebebasan."
Penerapan hukum memicu protes anti-pemerintah berbulan-bulan di Hong Kong.
Sementara itu, Duta Besar China; Zhang Jun, membalas dengan menargetkan Amerika Serikat. Tanpa membahas masalah Uighur, dia mengklaim pencapaian HAM China diakui secara luas dan dia mendesak Washington untuk melihat baik-baik di cermin dan menghapus diskriminasi rasial di masyarakatnya sendiri sebelum menyerang negara lain.
Lihat Juga :