Laporan Tahunan AS Ungkap Ketatnya Kontrol China atas Tibet
Rabu, 29 April 2026 - 09:30 WIB
Pada 2025, pejabat konsuler AS di Beijing akhirnya diizinkan melakukan kunjungan resmi pertama ke TAR sejak 2019. Namun kunjungan lima hari itu dianggap belum cukup untuk memulihkan akses konsuler normal.
Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa satu kunjungan resmi tidak dapat dianggap sebagai pemulihan penuh akses diplomatik dan menyebut Washington telah mengajukan permintaan tambahan untuk kunjungan lebih lanjut pada 2026.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa bahkan pengunjung yang telah memperoleh izin resmi tetap menghadapi pembatasan tambahan di lapangan. Beberapa area tertentu di Tibet memerlukan izin tambahan dari Biro Keamanan Publik TAR, sementara wilayah perbatasan seperti Gunung Everest kadang memerlukan persetujuan terpisah dari otoritas militer.
Beijing turut disebut tidak pernah secara transparan menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pemberian izin maupun mengungkap pejabat yang bertanggung jawab.
Menurut laporan itu, setiap permintaan kunjungan resmi dari AS ditangani melalui proses birokrasi sensitif yang melibatkan berbagai institusi, termasuk UFWD, Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Publik, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan Kementerian Luar Negeri China.
“Pengaturan perjalanan yang dikendalikan pemerintah dirancang untuk mencegah interaksi bermakna dengan masyarakat Tibet,” lanjut laporan tersebut.
Meski akses warga Amerika ke Tibet dilaporkan sedikit membaik dibanding 2024, Washington menilai pembatasan struktural Beijing tetap mencerminkan kontrol politik mendalam terhadap wilayah tersebut.
Laporan tahunan AS memperkuat kekhawatiran internasional bahwa Tibet masih berada di bawah sistem pengawasan, pembatasan mobilitas, dan kontrol informasi yang jauh lebih ketat dibanding wilayah lain di China, sekaligus menyoroti berlanjutnya tekanan Beijing terhadap identitas budaya, agama, dan hubungan diaspora Tibet dengan tanah leluhur mereka.
Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa satu kunjungan resmi tidak dapat dianggap sebagai pemulihan penuh akses diplomatik dan menyebut Washington telah mengajukan permintaan tambahan untuk kunjungan lebih lanjut pada 2026.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa bahkan pengunjung yang telah memperoleh izin resmi tetap menghadapi pembatasan tambahan di lapangan. Beberapa area tertentu di Tibet memerlukan izin tambahan dari Biro Keamanan Publik TAR, sementara wilayah perbatasan seperti Gunung Everest kadang memerlukan persetujuan terpisah dari otoritas militer.
Beijing turut disebut tidak pernah secara transparan menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pemberian izin maupun mengungkap pejabat yang bertanggung jawab.
Menurut laporan itu, setiap permintaan kunjungan resmi dari AS ditangani melalui proses birokrasi sensitif yang melibatkan berbagai institusi, termasuk UFWD, Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Publik, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan Kementerian Luar Negeri China.
“Pengaturan perjalanan yang dikendalikan pemerintah dirancang untuk mencegah interaksi bermakna dengan masyarakat Tibet,” lanjut laporan tersebut.
Meski akses warga Amerika ke Tibet dilaporkan sedikit membaik dibanding 2024, Washington menilai pembatasan struktural Beijing tetap mencerminkan kontrol politik mendalam terhadap wilayah tersebut.
Laporan tahunan AS memperkuat kekhawatiran internasional bahwa Tibet masih berada di bawah sistem pengawasan, pembatasan mobilitas, dan kontrol informasi yang jauh lebih ketat dibanding wilayah lain di China, sekaligus menyoroti berlanjutnya tekanan Beijing terhadap identitas budaya, agama, dan hubungan diaspora Tibet dengan tanah leluhur mereka.
(mas)
Lihat Juga :