Laporan Tahunan AS Ungkap Ketatnya Kontrol China atas Tibet

JAKARTA - Wilayah Otonomi Tibet (TAR) tetap menjadi satu-satunya wilayah di Republik Rakyat China (RRC) yang secara efektif tertutup bagi sebagian besar warga asing non-mainland China, termasuk diplomat, jurnalis, peneliti, dan diaspora Tibet. Demikian laporan tahunan terbaru Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kepada Kongres.

Dikutip dari laporan berdasarkan Reciprocal Access to Tibet Act 2018 yang dirilis 24 April, Beijing masih memberlakukan pembatasan perjalanan ketat ke Tibet melalui sistem izin tambahan di luar visa China biasa, dengan prosedur yang jauh lebih ketat dibanding wilayah lain di negara tersebut.

Baca Juga: China Bakar Bendera Doa di Tibet, Tuduhan Represi Budaya Menguat

Laporan tersebut menegaskan bahwa pembatasan di TAR tetap paling berat dibanding kawasan lain di China, sementara akses ke wilayah Tibet di luar TAR, meski sedikit lebih longgar, juga disebut penuh hambatan, intimidasi, dan pengawasan ketat.

“Wilayah Otonomi Tibet terus menjadi satu-satunya area di RRC yang mengharuskan warga asing, termasuk diplomat dan pejabat asing, meminta izin resmi sebelum berkunjung,” bunyi laporan tersebut, yang dikutip Tibetan Review, Rabu (29/4/2026).

Sejak 1989, wisatawan internasional diwajibkan memperoleh surat konfirmasi resmi dari pemerintah TAR sebelum memasuki wilayah itu. Sebagian besar izin hanya dapat diproses melalui agen perjalanan resmi yang terdaftar pemerintah China, dengan kewajiban menggunakan pemandu wisata yang ditentukan negara.

Selain itu, otoritas China secara rutin menutup akses ke Tibet selama periode yang dianggap sensitif secara politik, seperti peringatan Pemberontakan Tibet 10 Maret 1959 dan ulang tahun Dalai Lama pada 6 Juli.

Pembatasan Peliputan di Tibet

Departemen Luar Negeri AS juga menyoroti bahwa warga Amerika keturunan Tibet menghadapi pemeriksaan jauh lebih berat dibanding warga AS lainnya. Permohonan visa atau izin perjalanan mereka sering diproses melalui United Front Work Department (UFWD), dengan syarat tambahan seperti wawancara langsung, dokumen naturalisasi, catatan sekolah, hingga surat sponsor keluarga di Tibet.

Bahkan setelah izin diberikan, banyak diaspora Tibet dilaporkan tetap menghadapi interogasi, pengawasan ketat, dan tekanan dari aparat keamanan setempat. Beberapa warga Tibet-Amerika juga mengaku dipaksa memasang aplikasi pengawasan China di perangkat pribadi mereka.

Laporan itu menyebut tekanan tersebut telah memicu sensor diri di kalangan diaspora Tibet di Amerika Serikat karena kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga mereka di Tibet.

Jurnalis asing juga tetap menjadi kelompok yang paling sering mengalami penolakan akses. Menurut laporan yang mengutip Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC), pemerintah China menolak hampir seluruh permintaan jurnalis AS untuk meliput langsung dari TAR.

Setidaknya lima permintaan wartawan asing untuk memasuki Tibet ditolak sepanjang periode laporan, sementara 93 persen koresponden yang mencoba meliput Tibet dan wilayah Tibet lainnya di China mengalami hambatan serius.

Meski pemerintah China sesekali mengadakan tur media resmi ke Tibet, perjalanan tersebut dinilai sangat dikontrol dan tidak memungkinkan pelaporan independen.

“Tur yang diatur pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk melaporkan secara bebas,” menurut laporan tersebut.

Pengawasan ketat juga terjadi di wilayah Tibet di luar TAR, di mana diplomat dan jurnalis tidak memerlukan izin formal tetapi tetap menghadapi intimidasi, pengawasan mencolok, dan pembatasan pergerakan oleh aparat keamanan.

Rentetan Izin

Pada 2025, pejabat konsuler AS di Beijing akhirnya diizinkan melakukan kunjungan resmi pertama ke TAR sejak 2019. Namun kunjungan lima hari itu dianggap belum cukup untuk memulihkan akses konsuler normal.

Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa satu kunjungan resmi tidak dapat dianggap sebagai pemulihan penuh akses diplomatik dan menyebut Washington telah mengajukan permintaan tambahan untuk kunjungan lebih lanjut pada 2026.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa bahkan pengunjung yang telah memperoleh izin resmi tetap menghadapi pembatasan tambahan di lapangan. Beberapa area tertentu di Tibet memerlukan izin tambahan dari Biro Keamanan Publik TAR, sementara wilayah perbatasan seperti Gunung Everest kadang memerlukan persetujuan terpisah dari otoritas militer.

Beijing turut disebut tidak pernah secara transparan menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pemberian izin maupun mengungkap pejabat yang bertanggung jawab.

Menurut laporan itu, setiap permintaan kunjungan resmi dari AS ditangani melalui proses birokrasi sensitif yang melibatkan berbagai institusi, termasuk UFWD, Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Publik, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan Kementerian Luar Negeri China.

“Pengaturan perjalanan yang dikendalikan pemerintah dirancang untuk mencegah interaksi bermakna dengan masyarakat Tibet,” lanjut laporan tersebut.

Meski akses warga Amerika ke Tibet dilaporkan sedikit membaik dibanding 2024, Washington menilai pembatasan struktural Beijing tetap mencerminkan kontrol politik mendalam terhadap wilayah tersebut.

Laporan tahunan AS memperkuat kekhawatiran internasional bahwa Tibet masih berada di bawah sistem pengawasan, pembatasan mobilitas, dan kontrol informasi yang jauh lebih ketat dibanding wilayah lain di China, sekaligus menyoroti berlanjutnya tekanan Beijing terhadap identitas budaya, agama, dan hubungan diaspora Tibet dengan tanah leluhur mereka.