Pertama Kalinya dalam Sejarah, AS Hadapi Ancaman Nuklir dari Rusia dan China Sekaligus
Selasa, 21 April 2026 - 14:37 WIB
Pertahanan kolektif adalah prinsip paling mendasar NATO. Pasal 5 aliansi menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Namun, dalam tujuh dekade terakhir, Pasal 5 NATO hanya pernah diterapkan sekali, setelah serangan teror 9/11 di AS pada tahun 2001.
Menurut laporan di The Wall Street Journal (WSJ), Trump sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa sekutu NATO.
Salah satu usulan termasuk menarik pasukan AS dari negara-negara Eropa.
WSJ mencatat bahwa rencana Trump telah mendapat dukungan di tingkat tertinggi pemerintahan. Pertama, rencana ini jauh kurang drastis daripada ancaman Trump yang sering diulang untuk menarik AS keluar dari NATO sepenuhnya.
Pada saat yang sama, pemerintah percaya bahwa beberapa tindakan hukuman diperlukan untuk memperjelas bahwa kegagalan untuk mendukung AS pada saat kritis akan memiliki konsekuensi, dan bahwa dukungan militer AS tidak dapat bersifat sepihak.
Demikian pula, anggota NATO yang benar-benar mendukung AS harus diberi penghargaan.
Oleh karena itu, rencananya adalah memindahkan pasukan AS dari negara-negara yang tidak mendukung Washington ke negara-negara yang mendukungnya.
Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di berbagai pangkalan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan militer tersebut telah menjadi pusat pertahanan dan keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.
Namun, setelah invasi militer Rusia ke Ukraina, pangkalan-pangkalan militer AS di Eropa ini telah memiliki arti dan kekritisan baru. AS juga serius mempertimbangkan untuk menutup pangkalan militer AS di salah satu negara yang paling vokal dalam penentangannya terhadap perang AS-Israel melawan Iran.
Spanyol telah menjadi penentang paling vokal terhadap perang AS-Israel melawan Iran. Sekutu NATO ini tidak hanya mengecam konflik tersebut tetapi juga menutup wilayah udara Spanyol untuk pesawat militer AS yang terlibat dalam perang Iran.
PM Spanyol Pedro Sánchez dan Menteri Pertahanan Margarita Robles berulang kali menggambarkan perang tersebut sebagai "ilegal", "tidak dapat dibenarkan," dan "sangat tidak adil", membingkai sikap Spanyol sebagai pembelaan terhadap hukum internasional.
Menurut laporan di The Wall Street Journal (WSJ), Trump sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa sekutu NATO.
Salah satu usulan termasuk menarik pasukan AS dari negara-negara Eropa.
WSJ mencatat bahwa rencana Trump telah mendapat dukungan di tingkat tertinggi pemerintahan. Pertama, rencana ini jauh kurang drastis daripada ancaman Trump yang sering diulang untuk menarik AS keluar dari NATO sepenuhnya.
Pada saat yang sama, pemerintah percaya bahwa beberapa tindakan hukuman diperlukan untuk memperjelas bahwa kegagalan untuk mendukung AS pada saat kritis akan memiliki konsekuensi, dan bahwa dukungan militer AS tidak dapat bersifat sepihak.
Demikian pula, anggota NATO yang benar-benar mendukung AS harus diberi penghargaan.
Oleh karena itu, rencananya adalah memindahkan pasukan AS dari negara-negara yang tidak mendukung Washington ke negara-negara yang mendukungnya.
Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di berbagai pangkalan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan militer tersebut telah menjadi pusat pertahanan dan keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.
Namun, setelah invasi militer Rusia ke Ukraina, pangkalan-pangkalan militer AS di Eropa ini telah memiliki arti dan kekritisan baru. AS juga serius mempertimbangkan untuk menutup pangkalan militer AS di salah satu negara yang paling vokal dalam penentangannya terhadap perang AS-Israel melawan Iran.
Sekutu NATO Mana yang Menentang Perang Iran?
Spanyol telah menjadi penentang paling vokal terhadap perang AS-Israel melawan Iran. Sekutu NATO ini tidak hanya mengecam konflik tersebut tetapi juga menutup wilayah udara Spanyol untuk pesawat militer AS yang terlibat dalam perang Iran.
PM Spanyol Pedro Sánchez dan Menteri Pertahanan Margarita Robles berulang kali menggambarkan perang tersebut sebagai "ilegal", "tidak dapat dibenarkan," dan "sangat tidak adil", membingkai sikap Spanyol sebagai pembelaan terhadap hukum internasional.
Lihat Juga :