Hamas Tolak Pelucutan Senjata dan Pemerintahan Asing di Gaza

DOHA - Kelompok Hamas menegaskan penolakan untuk pelucutan senjata seperti yang dituntut Israel dan Amerika Serikat (AS). Kelompok perlawanan Palestina itu juga menolak pemerintahan asing di Jalur Gaza.

Penolakan itu disampaikan salah satu pemimpin senior Hamas, Khaled Meshal.

“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kami terima,” kata Khaled Meshal pada sebuah konferensi di Doha pada hari Minggu, seperti dikutip dari AFP, Senin (9/2/2026).

Baca Juga: Tak Mau Penjajahan Israel di Gaza Berlanjut, Hamas Tolak Pelucutan Senjata

“Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan...sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” lanjut Meshal.

Hamas, sebuah gerakan Islam, telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan apa yang mereka anggap sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Mereka melancarkan serangan lintas batas yang mematikan ke Israel dari Gaza pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang terbaru di Gaza.

Gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza memasuki fase kedua, yang menuntut demiliterisasi wilayah tersebut—termasuk pelucutan senjata Hamas—bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel.

Hamas telah berulang kali mengatakan bahwa pelucutan senjata adalah garis merah, meskipun telah mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.

Para pejabat Israel mengatakan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 milisi dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza.

Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda, tetapi masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.

Komite tersebut beroperasi di bawah apa yang disebut "Dewan Perdamaian", sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Awalnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi pasca-perang, mandat dewan tersebut telah diperluas, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus bahwa dewan tersebut dapat berkembang menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump meluncurkan dewan tersebut di Forum Ekonomi Dunia di resor ski Swiss, Davos, bulan lalu, di mana para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara bergabung dengannya dalam menandatangani piagam pendiriannya.

Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza—sebuah panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina—yang terdiri dari tokoh-tokoh internasional termasuk utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Pada hari Minggu, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi apa yang disebutnya sebagai "pendekatan seimbang" yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya, sambil memperingatkan: "Hamas tidak akan menerima pemerintahan asing atas wilayah Palestina."

“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal.

“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” imbuh dia.