Protes Pedesaan China Melonjak Tajam di Tengah Tekanan Ekonomi

Laporan harian berbahasa Mandarin yang berbasis di Singapura, Lianhe Zaobao, mencatat adanya kekhawatiran resmi pemerintah China terkait upaya “mencegah terbentuknya arus balik besar-besaran dan menetapnya pekerja migran di pedesaan.” Frasa kebijakan tersebut memicu kecemasan publik dan perbincangan luas mengenai stagnasi ekonomi di wilayah pedesaan.

Berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki basis industri dan lapangan kerja lebih beragam, wilayah pedesaan umumnya bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal. Ketergantungan ini membuat masyarakat desa jauh lebih rentan ketika kondisi makroekonomi memburuk.

Tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, para pekerja yang kembali ke desa sering kali mendapati diri mereka tanpa lahan, tanpa hasil panen, dan tanpa pendapatan yang stabil—faktor-faktor yang berulang kali muncul sebagai pemicu aksi protes.

Selain tekanan ekonomi, sengketa lahan dan benturan antara kebijakan pemerintah daerah dengan tradisi lokal menjadi pemicu utama protes pedesaan sepanjang 2025. Di Lingao County dan Fuchuan County, pembongkaran kuil yang dibangun secara swasta serta balai leluhur klan memicu bentrokan keras antara warga dan aparat.

Bagi warga setempat, bangunan-bangunan tersebut dipandang sebagai pusat identitas budaya dan warisan komunitas. Pembongkaran tersebut kemudian berkembang menjadi titik nyala ketidakpuasan yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan lahan.

Benturan dengan Norma Lokal

Situasi serupa terjadi di Xifeng County, ketika kebijakan lokal yang mewajibkan kremasi jenazah memicu penolakan keras karena bertentangan dengan tradisi pemakaman yang telah berlangsung lama. Upaya pemerintah menegakkan kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai serangan terhadap nilai budaya lokal, sehingga memicu perlawanan yang meluas dan berujung pada aksi protes kolektif.

Berbagai insiden ini mencerminkan pola berulang dalam protes pedesaan di China, di mana kebijakan negara, yang sering dibingkai sebagai langkah modernisasi atau penataan administratif, berbenturan langsung dengan norma lokal, ekspektasi kepemilikan, dan hak-hak historis masyarakat desa. Ketika identitas komunitas dirasakan terancam, perlawanan cenderung muncul dan berlanjut.

Para ekonom dan sosiolog menilai bahwa gejolak di pedesaan China juga berkaitan erat dengan persoalan struktural yang telah lama ada, seperti pengambilalihan lahan dan ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Protes-protes pada 2025, meski mendapat sorotan luas, pada dasarnya mengulang pola ketidakpuasan sebelumnya yang berkaitan dengan akuisisi lahan, relokasi paksa, dan persepsi korupsi di tingkat lokal.

Data CDM pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa lahan dan relokasi paksa telah lama menjadi pemicu utama protes pedesaan, bahkan sebelum perlambatan ekonomi semakin dalam. Kembalinya pekerja migran ke desa, yang dihadapkan pada prospek pendapatan yang menurun dan dalam sejumlah kasus kehilangan hak atas tanah, semakin memperumit ketegangan sosial tersebut.

Di banyak wilayah pedesaan, lahan pertanian dan tanah komunitas yang sebelumnya dipandang sebagai jaring pengaman bagi tenaga kerja yang kembali, kini telah dialihfungsikan untuk pengembangan industri atau komersial. Akibatnya, para penduduk yang kembali ke desa mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian ekonomi dan kekecewaan sosial.