Debat di Radio, Indonesia Usir Kapal Coast Guard China dari Perairan Natuna
Selasa, 15 September 2020 - 15:56 WIB
Para personel Badan Keamanan Laut (Bakamla) memantau kapal Coast Guard China di lepas pantai Kepulauan Natuna. Foto/Bakamla Indonesia
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia mengajukan protes kepada Beijing atas operasi kapal Coast Guard (Penjaga Pantai) China selama dua hari di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Laut China Selatan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengusir kapal Beijing itu pada hari Senin setelah berdebat via radio komunikasi.
Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan ke ZEE Indonesia oleh kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan China. (Baca: Partai Komunis China Nyatakan Siap Perang dengan Negara ASEAN dan AS )
Bakamla Indonesia mengatakan kapal China meninggalkan ZEE dibayangi oleh kapal patroli Indonesia sekitar tengah hari pada hari Senin. Bakamla mengonfirmasi bahwa kedua pihak berdebat sengit melalui radio komunikasi. (Baca juga : Viral Antrean Ambulans di RSD Wisma Atlet, Ini Penjelasannya )
“(Coast Guard China) berkata bahwa mereka sedang berpatroli di yurisdiksi China. Kami dengan tegas menolak ini dan mengatakan ini adalah zona ekonomi eksklusif kami," kata juru bicara Bakamla Wisnu Pramandita kepada This Week in Asia.
Wisnu menambahkan, kapal tersebut telah berada di ZEE Indonesia dari Sabtu hingga pukul 11.30 Senin. (Baca juga : Sabar dalam Kondisi Mampu Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah )
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan Jakarta telah meminta penjelasan dari Kedutaan Besar China. "Kami tegaskan kembali kepada Wakil Duta Besar China bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak tumpang tindih dengan perairan China," kata Faizasyah. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, tetapi Beijing mengklaim hak bersejarah atas wilayah yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Beijing membuat klaimnya berdasarkan peta kuno yang mengacu pada "nine-dash line (garis sembilan putus-putus)" yang memanjang di Laut China Selatan. Acuan klaim sepihak itu mustahil diakui dunia internasional yang berpegang teguh pada aturan laut internasional yang disetujui PBB atau UNCLOS.
“Karena China dalam beberapa tahun terakhir telah bergerak untuk menegaskan klaim yurisdiksinya dalam nine-dash line, kehadiran kapal penjaga pantai China dan kapal penangkap ikan China di perairan lepas Kepulauan Natuna telah meningkat. Ini menjadi hal yang lebih normal untuk China, meskipun sangat tidak disukai untuk Indonesia," kata Ian Storey, senior fellow di ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Collin Koh, seorang peneliti di Institute of Defense and Strategic Studies, mengatakan insiden tersebut merupakan "tantangan" bagi Indonesia. (Baca: Pompeo kepada ASEAN: Jangan Biarkan Partai Komunis China Menginjak-injak Kita )
"Perkembangan terakhir ini hanya menyoroti masalah terus-menerus yang dihadapi Indonesia dengan China yang menolak untuk mengalah pada klaim irredentist di Laut China Selatan berdasarkan nine-dash line, yang telah dibatalkan dalam 2016 award,” kata Koh, mengacu pada putusan pengadilan internasional di Den Haag yang menolak klaim teritorial China.
“Daripada melihat China sebagai lebih agresif, mungkin lebih akurat untuk menggambarkan China sebagai 'masih agresif' meskipun pertikaian terakhir (di dekat Natuna)," imbuh Koh, seperti dikutip South China Morning Post, Selasa (15/9/2020).
Pada bulan Januari, Indonesia mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk berpatroli di dekat Kepulauan Natuna setelah kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan China memasuki perairan terdekat kepulauan tersebut.
Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, berusaha menghentikan kapal asing yang menangkap ikan di perairannya, dengan alasan kerugian ekonomi miliaran dolar setiap tahun.
Bakamla mengerahkan kapal patroli dalam "Operasi Pencegahan dan Pengusiran" di zona maritim barat pada 4 September untuk mengamankan perairan Indonesia. Operasi itu akan berakhir November mendatang.
Insiden terbaru terjadi hanya beberapa hari setelah Menteri Pertahanan China Wei Fenghe melakukan kunjungan kehormatan untuk Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Indonesia telah menggunakan pertemuan tersebut untuk menegaskan kembali bahwa mereka berkomitmen untuk dialog dan resolusi damai soal Laut China Selatan . (Baca juga: Konflik Laut China Selatan, China Utus Menhan Wei Temui Prabowo )
Ian Storey mengatakan bahwa dalam mengusir kapal China tersebut, Indonesia telah menunjukkan sikap “pengerasan” terhadap klaim China di Laut China Selatan. Sebelumnya, kata dia, pihak Jakarta hanya memantau kapal penjaga pantai China yang memasuki ZEE-nya.
"Penggugat Asia Tenggara lainnya sebaiknya mengikuti petunjuk Indonesia untuk menunjukkan kepada Beijing bahwa mereka sepenuhnya menolak apa yang disebut 'hak bersejarah' dalam nine-dash line. Sebagaimana putusan pengadilan arbitrase 2016, 'hak bersejarah' itu tidak sejalan dengan hukum internasional," kata Storey.
Namun, Koh mempertanyakan apakah tindakan Indonesia “cukup” untuk menghalangi Beijing di masa depan. Dia mengatakan Indonesia membutuhkan "strategi yang lebih kuat" yang akan mengumpulkan negara-negara ASEAN yang berpikiran sama dan kubu-kubu ekstra-regional untuk bersama-sama mengutuk tindakan koersif tersebut, meskipun dia mengingatkan bahwa ini akan membebani secara politik jika disalahartikan sebagai "pengekangan China".
Pilihan lain, ujar Koh, adalah mengangkat masalah dalam aturan internasional, seperti di forum PBB, meskipun pendekatan "nama dan rasa malu" ini akan memiliki potensi kerugian juga.
Koh juga mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk berinvestasi lebih banyak dalam pasukan maritim Indonesia dan kemampuan patroli lepas pantai mereka untuk memastikan “daya tahan yang memadai di ZEE Indonesia di lepas Kepulauan Natuna melawan pelanggaran China”.
Januari lalu, Prabowo mengatakan pangkalan militer baru akan dibangun di Natuna dan bagian lain Indonesia.
Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan ke ZEE Indonesia oleh kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan China. (Baca: Partai Komunis China Nyatakan Siap Perang dengan Negara ASEAN dan AS )
Bakamla Indonesia mengatakan kapal China meninggalkan ZEE dibayangi oleh kapal patroli Indonesia sekitar tengah hari pada hari Senin. Bakamla mengonfirmasi bahwa kedua pihak berdebat sengit melalui radio komunikasi. (Baca juga : Viral Antrean Ambulans di RSD Wisma Atlet, Ini Penjelasannya )
“(Coast Guard China) berkata bahwa mereka sedang berpatroli di yurisdiksi China. Kami dengan tegas menolak ini dan mengatakan ini adalah zona ekonomi eksklusif kami," kata juru bicara Bakamla Wisnu Pramandita kepada This Week in Asia.
Wisnu menambahkan, kapal tersebut telah berada di ZEE Indonesia dari Sabtu hingga pukul 11.30 Senin. (Baca juga : Sabar dalam Kondisi Mampu Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah )
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan Jakarta telah meminta penjelasan dari Kedutaan Besar China. "Kami tegaskan kembali kepada Wakil Duta Besar China bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak tumpang tindih dengan perairan China," kata Faizasyah. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, tetapi Beijing mengklaim hak bersejarah atas wilayah yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Beijing membuat klaimnya berdasarkan peta kuno yang mengacu pada "nine-dash line (garis sembilan putus-putus)" yang memanjang di Laut China Selatan. Acuan klaim sepihak itu mustahil diakui dunia internasional yang berpegang teguh pada aturan laut internasional yang disetujui PBB atau UNCLOS.
“Karena China dalam beberapa tahun terakhir telah bergerak untuk menegaskan klaim yurisdiksinya dalam nine-dash line, kehadiran kapal penjaga pantai China dan kapal penangkap ikan China di perairan lepas Kepulauan Natuna telah meningkat. Ini menjadi hal yang lebih normal untuk China, meskipun sangat tidak disukai untuk Indonesia," kata Ian Storey, senior fellow di ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Collin Koh, seorang peneliti di Institute of Defense and Strategic Studies, mengatakan insiden tersebut merupakan "tantangan" bagi Indonesia. (Baca: Pompeo kepada ASEAN: Jangan Biarkan Partai Komunis China Menginjak-injak Kita )
"Perkembangan terakhir ini hanya menyoroti masalah terus-menerus yang dihadapi Indonesia dengan China yang menolak untuk mengalah pada klaim irredentist di Laut China Selatan berdasarkan nine-dash line, yang telah dibatalkan dalam 2016 award,” kata Koh, mengacu pada putusan pengadilan internasional di Den Haag yang menolak klaim teritorial China.
“Daripada melihat China sebagai lebih agresif, mungkin lebih akurat untuk menggambarkan China sebagai 'masih agresif' meskipun pertikaian terakhir (di dekat Natuna)," imbuh Koh, seperti dikutip South China Morning Post, Selasa (15/9/2020).
Pada bulan Januari, Indonesia mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk berpatroli di dekat Kepulauan Natuna setelah kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan China memasuki perairan terdekat kepulauan tersebut.
Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, berusaha menghentikan kapal asing yang menangkap ikan di perairannya, dengan alasan kerugian ekonomi miliaran dolar setiap tahun.
Bakamla mengerahkan kapal patroli dalam "Operasi Pencegahan dan Pengusiran" di zona maritim barat pada 4 September untuk mengamankan perairan Indonesia. Operasi itu akan berakhir November mendatang.
Insiden terbaru terjadi hanya beberapa hari setelah Menteri Pertahanan China Wei Fenghe melakukan kunjungan kehormatan untuk Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Indonesia telah menggunakan pertemuan tersebut untuk menegaskan kembali bahwa mereka berkomitmen untuk dialog dan resolusi damai soal Laut China Selatan . (Baca juga: Konflik Laut China Selatan, China Utus Menhan Wei Temui Prabowo )
Ian Storey mengatakan bahwa dalam mengusir kapal China tersebut, Indonesia telah menunjukkan sikap “pengerasan” terhadap klaim China di Laut China Selatan. Sebelumnya, kata dia, pihak Jakarta hanya memantau kapal penjaga pantai China yang memasuki ZEE-nya.
"Penggugat Asia Tenggara lainnya sebaiknya mengikuti petunjuk Indonesia untuk menunjukkan kepada Beijing bahwa mereka sepenuhnya menolak apa yang disebut 'hak bersejarah' dalam nine-dash line. Sebagaimana putusan pengadilan arbitrase 2016, 'hak bersejarah' itu tidak sejalan dengan hukum internasional," kata Storey.
Namun, Koh mempertanyakan apakah tindakan Indonesia “cukup” untuk menghalangi Beijing di masa depan. Dia mengatakan Indonesia membutuhkan "strategi yang lebih kuat" yang akan mengumpulkan negara-negara ASEAN yang berpikiran sama dan kubu-kubu ekstra-regional untuk bersama-sama mengutuk tindakan koersif tersebut, meskipun dia mengingatkan bahwa ini akan membebani secara politik jika disalahartikan sebagai "pengekangan China".
Pilihan lain, ujar Koh, adalah mengangkat masalah dalam aturan internasional, seperti di forum PBB, meskipun pendekatan "nama dan rasa malu" ini akan memiliki potensi kerugian juga.
Koh juga mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk berinvestasi lebih banyak dalam pasukan maritim Indonesia dan kemampuan patroli lepas pantai mereka untuk memastikan “daya tahan yang memadai di ZEE Indonesia di lepas Kepulauan Natuna melawan pelanggaran China”.
Januari lalu, Prabowo mengatakan pangkalan militer baru akan dibangun di Natuna dan bagian lain Indonesia.
(min)
tulis komentar anda