Palestina Jadi Negara Berdaulat, Seperti Apa Wujud Sebenarnya?

2. Memperjuangkan Perbatasan 1967

Melansir Euro News, perbatasan negara Palestina di masa depan akan sesuai dengan apa yang telah lama diminta oleh Palestina—serta resolusi PBB—yaitu negara merdeka di sepanjang perbatasan yang diakui secara internasional pada tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kembali ke perbatasan 1967 berarti negara Palestina akan didirikan di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Namun, Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah diduduki dan menjadi sasaran aktivitas permukiman besar-besaran oleh Israel sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967. Diperkirakan terdapat 700.000 pemukim Yahudi yang tinggal secara ilegal di Tepi Barat, menurut PBB.

Nasib Gaza, yang dikembalikan kepada Palestina pada tahun 2005 tetapi sekarang secara de facto diambil alih oleh militer Israel dan dihancurkan secara besar-besaran, masih belum diketahui.

“Tujuan untuk kembali ke perbatasan 1967 bukanlah khayalan,” kata Elena Aoun, seorang profesor hubungan internasional dan peneliti di Universitas Katolik Louvain, Belgia. “Hal ini diuntungkan oleh adanya konsensus yang luas di kalangan Palestina dan Arab, serta di antara beberapa pemimpin Hamas.”

Masalahnya adalah sejak perjanjian Oslo 1993, yang berupaya membangun proses perdamaian untuk konflik Israel-Palestina, “kolonisasi Israel tidak berhenti berkembang,” kata Aoun.

“Hal ini membuat pencapaian kedaulatan Palestina menjadi jauh lebih rumit,” lanjutnya. “Gaza hancur lebur dan hampir tidak dapat dihuni, Yerusalem dianeksasi secara ilegal tetapi diakui oleh AS, dan Tepi Barat menyerupai kulit macan tutul, dengan perluasan koloni yang ada, dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di daerah pedesaan.”

Bagi Aoun, tidak ada alternatif selain duduk bersama Israel dan Palestina di meja perundingan untuk membahas perbatasan.

3. Persatuan Palestina

Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, adalah entitas yang diakui secara internasional yang mewakili rakyat Palestina.

Dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, Hamas hanya memerintah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sementara Hamas, yang terdaftar oleh Uni Eropa sebagai kelompok teroris, mengendalikan Jalur Gaza yang dilanda konflik.

Pada hari Senin, Macron menjanjikan "negara demiliterisasi" Palestina, "mengakui Israel" dan "negara Israel mengakui negara Palestina." Ia menyerukan pembubaran Hamas dan pembentukan "pemerintahan transisi di Gaza," yang melibatkan Otoritas Palestina.