Turki Setop Perdagangan, Tutup Pelabuhan, dan Wilayah Udara untuk Israel
Sabtu, 30 Agustus 2025 - 09:30 WIB
Lebih lanjut, Fidan memperingatkan perkembangan terbaru menegaskan Israel ingin menduduki seluruh wilayah Palestina, dan para menteri serta pemukim ekstremis berusaha meningkatkan ketegangan dengan menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
Ia merujuk pada upaya berkelanjutan Turki bersama Qatar dan Mesir untuk menemukan solusi atas situasi tersebut.
Kantor berita Anadolu melaporkan selama sidang tersebut, Ketua Parlemen Turki Numan Kurtulmus juga menyerukan "langkah konkret" terhadap Israel, termasuk menangguhkan keanggotaannya di organisasi internasional seperti PBB, hingga Israel meninggalkan "kebijakan genosida".
Menurut The Jerusalem Post, pernyataan Fidan menyusul laporan otoritas pelabuhan Turki "telah mulai secara informal mewajibkan agen pelayaran untuk memberikan surat yang menyatakan kapal-kapal tersebut tidak terkait dengan Israel dan tidak membawa kargo militer atau berbahaya yang menuju negara tersebut."
"Sumber-sumber tersebut mengatakan kantor kepala pelabuhan telah secara lisan menginstruksikan agen pelabuhan untuk memberikan jaminan tertulis, seraya menambahkan tidak ada surat edaran resmi mengenai masalah ini," ungkap pernyataan laporan tersebut.
Baca juga: AS akan Cabut Visa Anggota PLO dan Otoritas Palestina Jelang Sidang Umum PBB 2025
Ia merujuk pada upaya berkelanjutan Turki bersama Qatar dan Mesir untuk menemukan solusi atas situasi tersebut.
Kantor berita Anadolu melaporkan selama sidang tersebut, Ketua Parlemen Turki Numan Kurtulmus juga menyerukan "langkah konkret" terhadap Israel, termasuk menangguhkan keanggotaannya di organisasi internasional seperti PBB, hingga Israel meninggalkan "kebijakan genosida".
Menurut The Jerusalem Post, pernyataan Fidan menyusul laporan otoritas pelabuhan Turki "telah mulai secara informal mewajibkan agen pelayaran untuk memberikan surat yang menyatakan kapal-kapal tersebut tidak terkait dengan Israel dan tidak membawa kargo militer atau berbahaya yang menuju negara tersebut."
"Sumber-sumber tersebut mengatakan kantor kepala pelabuhan telah secara lisan menginstruksikan agen pelabuhan untuk memberikan jaminan tertulis, seraya menambahkan tidak ada surat edaran resmi mengenai masalah ini," ungkap pernyataan laporan tersebut.
Baca juga: AS akan Cabut Visa Anggota PLO dan Otoritas Palestina Jelang Sidang Umum PBB 2025
(sya)
Lihat Juga :