Israel Setujui Metode Baru Pencurian Tanah di Tepi Barat
Selasa, 13 Mei 2025 - 17:05 WIB
Tentara Israel merobohkan beberapa bangunan milik warga Palestina dengan alasan tidak memiliki izin di Hebron, Tepi Barat pada 5 Mei 2025. Foto/Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency
TEL AVIV - Kabinet keamanan Israel menyetujui keputusan yang ditujukan untuk melaksanakan pendaftaran tanah berskala besar di Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak wilayah itu diduduki pada tahun 1967.
Pusat Informasi Palestina melaporkan, keputusan Israel ini akan mengarah pada pendaftaran akhir hak milik di Area C Tepi Barat, area yang ditempatkan di bawah kendali eksklusif Israel menurut Perjanjian Oslo.
Ini melanggar hukum internasional dan diperkirakan akan memperdalam diskriminasi terhadap warga Palestina, yang kemungkinan akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan hak atas tanah mereka.
Selain itu, kabinet keamanan menginstruksikan lembaga militer pendudukan Israel menghentikan "dengan cara apa pun yang dimilikinya" proses pendaftaran tanah paralel yang diprakarsai Otoritas Palestina (PA).
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan keputusan itu akan memperkuat permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Istilah "pendaftaran tanah" mengacu pada pencatatan resmi hak milik setelah proses pemetaan dan verifikasi klaim kepemilikan.
Setelah difinalisasi, pendaftaran, yang dikenal di Palestina sebagai Tabu, sangat sulit untuk ditentang.
Sebagai bagian dari proses tersebut, setiap tanah tanpa klaim kepemilikan yang terdokumentasi akan dialihkan ke negara pendudukan Israel.
Pusat Informasi Palestina melaporkan, keputusan Israel ini akan mengarah pada pendaftaran akhir hak milik di Area C Tepi Barat, area yang ditempatkan di bawah kendali eksklusif Israel menurut Perjanjian Oslo.
Ini melanggar hukum internasional dan diperkirakan akan memperdalam diskriminasi terhadap warga Palestina, yang kemungkinan akan menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan hak atas tanah mereka.
Selain itu, kabinet keamanan menginstruksikan lembaga militer pendudukan Israel menghentikan "dengan cara apa pun yang dimilikinya" proses pendaftaran tanah paralel yang diprakarsai Otoritas Palestina (PA).
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan keputusan itu akan memperkuat permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Istilah "pendaftaran tanah" mengacu pada pencatatan resmi hak milik setelah proses pemetaan dan verifikasi klaim kepemilikan.
Setelah difinalisasi, pendaftaran, yang dikenal di Palestina sebagai Tabu, sangat sulit untuk ditentang.
Sebagai bagian dari proses tersebut, setiap tanah tanpa klaim kepemilikan yang terdokumentasi akan dialihkan ke negara pendudukan Israel.
Lihat Juga :