Selidiki Genosida Muslim Uighur oleh China, Pengadilan Publik Dibuka di Inggris

Laporan investigasi tidak hanya mengungkap sterilisasi paksa sebagai metode untuk mengurangi populasi Uighur, tetapi ratusan ribu wanita telah menjalani pemeriksaan rutin dan aborsi paksa. Para ibu dan ayah juga diduga dikirim ke kamp penahanan atau penjara karena memiliki terlalu banyak anak.

Nice mengatakan upaya sterilisasi ini kemungkinan melanggar Konvensi Genosida.

China telah berulang kali menolak dan meremehkan tindakan mereka di Xinjiang, yang menyebut laporan soal kamp penahanan sebagai "berita palsu".

Dan Duta Besar Inggris Liu Xiaoming menyebut laporan tentang berbagai kekejaman itu sebagai "kebohongan abad ini".

Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengecam tuduhan pelanggaran hak asasi manusia tersebut."Itu tambal sulam kebohongan politik terhadap China yang mengabaikan fakta dan mendistorsi kebenaran," kata Wang Wenbin.

Diperkirakan 1 juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang. Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo telah mengumumkan penjatuhan sanksi Amerika terhadap China atas pelanggaran hak asasi manusia terkait krisis Uighur, dan mendorong komunitas internasional untuk mengikutinya.

"Pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis China di Xinjiang, China terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya menjadi noda abad ini," kata Pompeo pada akhir Juli lalu. (Baca juga: China kepada AS: Jangan Ikut Campur soal Uighur )

"Pemerintahan Trump telah memimpin upaya dunia untuk mengenakan biaya yang nyata pada kampanye represi berkelanjutan Republik Rakyat China, penahanan sewenang-wenang massal, pengawasan yang mengganggu, kerja paksa, pengendalian populasi paksa, pengumpulan data biometrik secara paksa, dan analisis genetik yang ditargetkan pada kelompok-kelompok ini," imbuh dia.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab telah menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang "berat dan mengerikan", tetapi belum mengambil tindakan yang lebih persuasif terhadap dugaan kejahatan tersebut, meskipun ada permintaan dari kelompok hak asasi manusia di Inggris Raya.

"Inggris harus mengambil semua langkah yang tersedia untuk mencegah dan berusaha mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia," kata Komite Hak Asasi Manusia Inggris dan Wales (BHRC), kelompok hak asasi manusia yang dipimpin pengacara Geoffrey Nice, dalam laporan yang dirilis musim panas ini.