Raja Salman Pecat Anggota Kerajaan dan Pejabat Militer
Rabu, 02 September 2020 - 06:35 WIB
Raja Salman sebelumnya mendekritkan pembentukan komite antikorupsi yang dikepalai Pangeran Mohammed. Komite antikorupsi Arab Saudi diberikan wewenang lebih luas untuk melakukan penyelidikan kasus, mengeluarkan surat perintah penangkapan, pembatasan perjalanan, dan penyitaan aset milik tersangka.
“Penyelidikan ini merupakan respons terhadap tindakan eksploitasi oleh beberapa orang yang memiliki iman rendah yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik agar uang haram mereka bertambah,” demikian bunyi dekrit Kerajaan Arab Saudi, dikutip Reuters.
Komite antikorupsi Arab Saudi juga diperbolehkan menyita aset tersangka di luar negeri, meski hasil penyelidikan belum diketahui. Para investor khawatir hal ini akan berujung pada penjualan ekuitas. Aparat keamanan di beberapa bandara juga memperketat keamanan. Mereka mencegah jet pribadi terbang tanpa izin.
Kokohkan Kekuasaan
Para ahli menilai penangkapan itu ditujukan untuk memperkuat kekuasaan Pangeran Mohammed. Faktanya, kekuasaannya di sektor keamanan internal dan institusi militer kerajaan kian kokoh. Namun, tidak semua ahli setuju dengan pendapat tersebut. Sebagian lain justru memuji langkah berani yang diambilnya. (Baca juga: Begini Suasana Pembatasan Aktivitas Warga Depok)
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pangeran Mohammed melakukan penangkapan tanpa pandang bulu. Penangkapan Menteri Ekonomi Adel Faqieh dan pebisnis misalnya. Pihak Kerajaan Arab Saudi tak menampik mereka berhasil membantu meningkatkan sektor swasta dan menyapih ekonomi nasional dari penjualan minyak.
Seorang mahasiswa, Joseph Kechichian, juga mengatakan bahwa langkah pemimpin Saudi ini untuk menjaga kepentingan nasional. “Baik Raja Salman ataupun pewaris takhtanya, Mohammed bin Salman, sangat berkomitmen terhadap dinasti Al-Saud. Apa yang mereka ingin tanamkan adalah memodernisasi pemerintahan, bukan hanya untuk 2030, tapi lebih jauh,” katanya.
Dalam setahun terakhir, Pangeran Mohammed menjadi penentu keputusan atas sejumlah kebijakan, terutama di sektor militer, ekonomi, sosial, dan luar negeri. Dia mengusung Vision 2030 yang meliputi pemangkasan subsidi, peningkatan pajak, penjualan aset, efisiensi pemerintahan, dan peningkatan investasi asing. (Lihat videonya: Kericuhan Warnai Penobatan Sultan Sepuh XV Keraton Kesepuhan Cirebon)
Reformasi itu mendapat sambutan bagus dari generasi muda Arab Saudi, namun tidak dari orang-orang konservatif, termasuk sebagian dari dinasti Al-Saud yang frustrasi dengan meroketnya pamor Pangeran Mohammed. “Tapi ini berlebihan. Target jangka panjangnya akan lebih sulit dicapai,” ucap Greg Gause dari Universitas Texas A&M. (Muh Shamil)
“Penyelidikan ini merupakan respons terhadap tindakan eksploitasi oleh beberapa orang yang memiliki iman rendah yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik agar uang haram mereka bertambah,” demikian bunyi dekrit Kerajaan Arab Saudi, dikutip Reuters.
Komite antikorupsi Arab Saudi juga diperbolehkan menyita aset tersangka di luar negeri, meski hasil penyelidikan belum diketahui. Para investor khawatir hal ini akan berujung pada penjualan ekuitas. Aparat keamanan di beberapa bandara juga memperketat keamanan. Mereka mencegah jet pribadi terbang tanpa izin.
Kokohkan Kekuasaan
Para ahli menilai penangkapan itu ditujukan untuk memperkuat kekuasaan Pangeran Mohammed. Faktanya, kekuasaannya di sektor keamanan internal dan institusi militer kerajaan kian kokoh. Namun, tidak semua ahli setuju dengan pendapat tersebut. Sebagian lain justru memuji langkah berani yang diambilnya. (Baca juga: Begini Suasana Pembatasan Aktivitas Warga Depok)
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pangeran Mohammed melakukan penangkapan tanpa pandang bulu. Penangkapan Menteri Ekonomi Adel Faqieh dan pebisnis misalnya. Pihak Kerajaan Arab Saudi tak menampik mereka berhasil membantu meningkatkan sektor swasta dan menyapih ekonomi nasional dari penjualan minyak.
Seorang mahasiswa, Joseph Kechichian, juga mengatakan bahwa langkah pemimpin Saudi ini untuk menjaga kepentingan nasional. “Baik Raja Salman ataupun pewaris takhtanya, Mohammed bin Salman, sangat berkomitmen terhadap dinasti Al-Saud. Apa yang mereka ingin tanamkan adalah memodernisasi pemerintahan, bukan hanya untuk 2030, tapi lebih jauh,” katanya.
Dalam setahun terakhir, Pangeran Mohammed menjadi penentu keputusan atas sejumlah kebijakan, terutama di sektor militer, ekonomi, sosial, dan luar negeri. Dia mengusung Vision 2030 yang meliputi pemangkasan subsidi, peningkatan pajak, penjualan aset, efisiensi pemerintahan, dan peningkatan investasi asing. (Lihat videonya: Kericuhan Warnai Penobatan Sultan Sepuh XV Keraton Kesepuhan Cirebon)
Reformasi itu mendapat sambutan bagus dari generasi muda Arab Saudi, namun tidak dari orang-orang konservatif, termasuk sebagian dari dinasti Al-Saud yang frustrasi dengan meroketnya pamor Pangeran Mohammed. “Tapi ini berlebihan. Target jangka panjangnya akan lebih sulit dicapai,” ucap Greg Gause dari Universitas Texas A&M. (Muh Shamil)
(ysw)
tulis komentar anda