Jokowi Finalis Tokoh Dunia Terkorup Versi OCCRP, Begini Sorotan Media Asing
Selasa, 07 Januari 2025 - 08:29 WIB
Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 Indonesia, masuk daftar finalis tokoh dunia terkorup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Foto/SINDOnews.com
JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 Indonesia, telah masuk daftar finalis tokoh dunia terkorup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Predikat negatif ini menjadikan mantan pemimpin Indonesia tersebut berada dalam sorotan media asing.
Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Indonesia's Widodo Slams Baselass Report Listing Him as Leading Corruption Enabler”. Laporan ini memuat respons Jokowi atas data OCCRP, yang mana dia minta bukti atas apa yang dituduhkan tersebut.
Jokowi berpendapat tuduhan itu merupakan framing jahat terhadap dirinya.
Dalam laporannya, SCMP tidak menekankan maksud pembuktian seperti yang diminta Jokowi. Sebaliknya, media itu mengutip para analis yang menilai pemberantasan korupsi di Indonesia memburuk selama kepemimpinan Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga dianggap memainkan intrik untuk mempertahankan pengaruh politiknya meski telah lengser.
"Kepemimpinannya telah dirusak oleh kekhawatiran karena lembaga antikorupsi yang melemah, peradilan dan sistem demokrasi juga mengalami kemunduran signifikan. Kritik menyebut dengan situasi itu memungkinkan bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politik dirinya dan keluarga," tulis SCMP.
Laporan itu juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 yang mengubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yang memuluskan putra Jokowi; Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024.
Media yang berbasis di Australia, The Australian, menulis judul "Indonesian Former President Joko Widodo Among World's Most Corrupt Leaders" dalam laporannya baru-baru ini.
Media ini, dalam laporannya, menganalisi pembiaran Jokowi dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi yang penting di negara ini.
The Australian mengutip politisi PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat, yang mengatakan OCCRP memang tidak merinci bukti langsung Jokowi korupsi. Hanya saja, di eranya, praktik korupsi di negara ini semakin parah.
“Jujur saja, kasus korupsi di Indonesia selama lima tahun terakhir sangat luar biasa banyaknya," katanya.
Media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, menulis laporan berjudul "Indonesia Police Under Pressure to Probe Former President Joko Widodo for Corruption".
Media ini menganalisis respons PDIP atas laporan OCCRP. Respons itu penting karena PDIP sebelumnya menjadi partai tempat Jokowi bernaung.
"Masuknya nama Joko Widodo di dalam daftar pemimpin korup telah mendorong partai tempatnya dulu bernaung, PDIP, menyerukan kepada aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan dugaan korupsi," tulis Channel News Asia.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah angkat bicara terkait pencantuman Jokowi dalam daftar finalis tokoh dunia terkorup tahun 2024.
OCCRP mengaku tidak punya bukti seperti yang diminta Jokowi, namun menurut lembaga tersebut, rezim Jokowi secara signifikan melemahkan berbagai lembaga negara dalam hal pemberantasan korupsi.
OCCRP menyatakan berbagai kelompok masyarakat sipil dan pakar mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan KPK.
OCCRP juga menjelaskan bahwa Jokowi dikritik karena diduga merusak proses pemilihan umum dan menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, putranya yang menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
“Ada persepsi kuat di kalangan warga tentang korupsi. Ini harus menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa publik sedang mengawasi. (Dan) kami akan terus mengawasi,” kata Drew Sullivan, penerbit OCCRP.
OCCRP mengatakan tidak memiliki kendali atas siapa tokoh dunia yang dinominasikan, termasuk Jokowi. Hanya saja, mereka mengajukan daftar finalis tersebut berdasarkan dukungan online terbanyak.
Menurut OCCRP, pemenang penghargaan tokoh paling korup tahun 2024 adalah Bashar al-Assad, presiden terguling Republik Arab Suriah. Alasannya, Assad berperan dalam mendestabilisasi Suriah, pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan massal, hingga korupsi.
Penghargaan oleh OCCRP diputuskan oleh juri yang terdiri dari masyarakat sipil, jurnalis, dan akademisi. OCCRP juga menerima lebih dari 55.000 kandidat, termasuk tokoh politik terkenal dan individu yang tidak dikenal.
Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan organisasi tersebut. Menurut OCCRP, penunjukan tersebut menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi.
OCCRP menyadari predikat negatif yang mereka rilis berpotensi disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin memajukan agenda politik mereka. Namun, OCCRP menegaskan maksud pemberian predikat itu sebagai pengakuan atas kejahatan dan korupsi.
Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Indonesia's Widodo Slams Baselass Report Listing Him as Leading Corruption Enabler”. Laporan ini memuat respons Jokowi atas data OCCRP, yang mana dia minta bukti atas apa yang dituduhkan tersebut.
Jokowi berpendapat tuduhan itu merupakan framing jahat terhadap dirinya.
Dalam laporannya, SCMP tidak menekankan maksud pembuktian seperti yang diminta Jokowi. Sebaliknya, media itu mengutip para analis yang menilai pemberantasan korupsi di Indonesia memburuk selama kepemimpinan Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga dianggap memainkan intrik untuk mempertahankan pengaruh politiknya meski telah lengser.
"Kepemimpinannya telah dirusak oleh kekhawatiran karena lembaga antikorupsi yang melemah, peradilan dan sistem demokrasi juga mengalami kemunduran signifikan. Kritik menyebut dengan situasi itu memungkinkan bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politik dirinya dan keluarga," tulis SCMP.
Laporan itu juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 yang mengubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yang memuluskan putra Jokowi; Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024.
Media yang berbasis di Australia, The Australian, menulis judul "Indonesian Former President Joko Widodo Among World's Most Corrupt Leaders" dalam laporannya baru-baru ini.
Media ini, dalam laporannya, menganalisi pembiaran Jokowi dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi yang penting di negara ini.
The Australian mengutip politisi PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat, yang mengatakan OCCRP memang tidak merinci bukti langsung Jokowi korupsi. Hanya saja, di eranya, praktik korupsi di negara ini semakin parah.
“Jujur saja, kasus korupsi di Indonesia selama lima tahun terakhir sangat luar biasa banyaknya," katanya.
Media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, menulis laporan berjudul "Indonesia Police Under Pressure to Probe Former President Joko Widodo for Corruption".
Media ini menganalisis respons PDIP atas laporan OCCRP. Respons itu penting karena PDIP sebelumnya menjadi partai tempat Jokowi bernaung.
"Masuknya nama Joko Widodo di dalam daftar pemimpin korup telah mendorong partai tempatnya dulu bernaung, PDIP, menyerukan kepada aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan dugaan korupsi," tulis Channel News Asia.
Apa Respons OCCRP
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah angkat bicara terkait pencantuman Jokowi dalam daftar finalis tokoh dunia terkorup tahun 2024.
OCCRP mengaku tidak punya bukti seperti yang diminta Jokowi, namun menurut lembaga tersebut, rezim Jokowi secara signifikan melemahkan berbagai lembaga negara dalam hal pemberantasan korupsi.
OCCRP menyatakan berbagai kelompok masyarakat sipil dan pakar mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan KPK.
OCCRP juga menjelaskan bahwa Jokowi dikritik karena diduga merusak proses pemilihan umum dan menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, putranya yang menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
“Ada persepsi kuat di kalangan warga tentang korupsi. Ini harus menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa publik sedang mengawasi. (Dan) kami akan terus mengawasi,” kata Drew Sullivan, penerbit OCCRP.
OCCRP mengatakan tidak memiliki kendali atas siapa tokoh dunia yang dinominasikan, termasuk Jokowi. Hanya saja, mereka mengajukan daftar finalis tersebut berdasarkan dukungan online terbanyak.
Menurut OCCRP, pemenang penghargaan tokoh paling korup tahun 2024 adalah Bashar al-Assad, presiden terguling Republik Arab Suriah. Alasannya, Assad berperan dalam mendestabilisasi Suriah, pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan massal, hingga korupsi.
Penghargaan oleh OCCRP diputuskan oleh juri yang terdiri dari masyarakat sipil, jurnalis, dan akademisi. OCCRP juga menerima lebih dari 55.000 kandidat, termasuk tokoh politik terkenal dan individu yang tidak dikenal.
Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan organisasi tersebut. Menurut OCCRP, penunjukan tersebut menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi.
OCCRP menyadari predikat negatif yang mereka rilis berpotensi disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin memajukan agenda politik mereka. Namun, OCCRP menegaskan maksud pemberian predikat itu sebagai pengakuan atas kejahatan dan korupsi.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda