Siapa Mohammed Al Bashir? PM Pemerintahan Transisi yang Memiliki Pengalaman Panjang dalam Konflik Suriah

DAMASKUS - Pemberontak Suriah yang sekarang berkuasa di Damaskus menunjuk Mohammed Al Bashir sebagai kepala pemerintahan transisi yang akan berlaku hingga 1 Maret.

Pada Minggu, pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir Al Sham (HTS) merebut ibu kota dalam serangan kilat, menggulingkan presiden Bashar Al Assad yang melarikan diri dari negara itu.

"Komando umum telah menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret," kata sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Al Bashir di akun Telegram televisi pemerintah, yang menyebutnya sebagai "perdana menteri Suriah yang baru".

Sebelum ditunjuk untuk peran tersebut, ia telah menjadi kepala Pemerintahan Keselamatan Suriah (SSG) milik pemberontak di Suriah barat laut dan sebelumnya memegang peran sebagai menteri pembangunannya.



Juga pada hari Selasa, seorang sumber dalam departemen urusan politik SSG mengatakan kepada AFP bahwa Al Bashir akan memimpin pemerintahan transisi.

SSG, dengan kementerian, departemen, otoritas peradilan dan keamanannya sendiri, didirikan di benteng Idlib pada tahun 2017 untuk membantu orang-orang di daerah yang dikuasai pemberontak yang terputus dari layanan pemerintah.

Sejak saat itu, SSG mulai menyalurkan bantuan di Aleppo, kota besar pertama yang jatuh dari tangan pemerintah setelah pemberontak memulai serangan mereka.

Siapa Mohammed Al Bashir? PM Pemerintahan Transisi yang Memiliki Pengalaman Panjang dalam Konflik Suriah

1. Memiliki Pengalaman Panjang dalam Konflik Suriah

Melansir Gulf News, kenaikan jabatan politik Mohammed Al Bashir mencerminkan perpaduan antara keahlian teknis, prestasi akademis, dan aktivisme revolusioner.

Lahir di wilayah Jabal Zawiya di Idlib pada tahun 1983, perjalanan Al Bashir dari seorang insinyur menjadi pemimpin pemerintahan yang diperebutkan menunjukkan dinamika kompleks konflik Suriah yang sedang berlangsung.

2. Memiliki Pandangan Pragmatis

Landasan akademis Al Bashir berakar kuat pada pendidikan teknis dan hukumnya.

Ia lulus dari Universitas Aleppo pada tahun 2007 dengan gelar di bidang teknik listrik dan elektronik, dengan spesialisasi komunikasi.

Pengejarannya terhadap pengetahuan berlanjut melampaui latar belakang tekniknya; Pada tahun 2010, ia menyelesaikan kursus bahasa Inggris tingkat lanjut yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Suriah.

Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2021, ia lebih jauh mendiversifikasi keahliannya dengan meraih gelar di bidang Syariah dan Hukum dengan pujian dari Universitas Idlib.

Ia juga memegang sertifikasi dalam perencanaan administrasi dan manajemen proyek dari Akademi Pelatihan, Bahasa, dan Konsultasi Internasional Suriah.

Latar belakang pendidikan yang beragam ini telah menginformasikan pendekatan pragmatisnya terhadap pemerintahan.

Karier sebelum berpolitik Sebelum berkarier di bidang politik, Al Bashir bekerja sebagai insinyur untuk Perusahaan Gas Suriah, di mana ia mengawasi pembangunan pabrik gas.

Namun, meletusnya pemberontakan Suriah pada tahun 2011 menandai titik balik. Al Bashir meninggalkan pekerjaannya di pemerintahan untuk bergabung dengan barisan oposisi, berpartisipasi aktif dalam gerakan revolusioner.

Keputusan ini membuatnya sejalan dengan upaya pemberontakan yang lebih luas terhadap rezim Al Assad dan memperkuat posisinya sebagai tokoh kunci di wilayah yang dikuasai oposisi.

3. Memiliki Pengalaman Penting dalam Koordinasi Bantuan Kemanusiaan

Al Bashir memulai karier politiknya sebagai Menteri Pembangunan dan Urusan Kemanusiaan di SSG dari tahun 2022 hingga 2023.

Selama periode ini, ia berperan penting dalam menangani kebutuhan kemanusiaan dan mengoordinasikan proyek pembangunan di wilayah barat laut Suriah yang dilanda perang.

Kinerjanya membuatnya mendapatkan reputasi sebagai orang yang kompeten, yang akhirnya membawanya terpilih sebagai perdana menteri pada bulan Januari 2024 oleh Dewan Syura, badan legislatif SSG. Proses pemilihan, sebagaimana dijelaskan oleh anggota Dewan Syura, melibatkan pemeriksaan kandidat yang ketat.

Kualifikasi Al Bashir, sejarah revolusionernya, dan komitmennya terhadap modernisasi memainkan peran penting dalam pemilihannya. Kampanyenya menekankan penerapan sistem e-government dan otomatisasi layanan administratif, yang menjanjikan model tata kelola yang lebih efisien untuk wilayah yang dikuasai oposisi.

4. Mampu Memediasi Kelompok-kelompok Pemberontak

Sejak memangku jabatan, Al Bashir berfokus pada tata kelola pragmatis dan pembangunan infrastruktur. Pemerintahannya mengurangi biaya real estat, melonggarkan peraturan perencanaan, dan memulai konsultasi untuk memperluas rencana zonasi Kota Idlib.

Melansir Gulf News, langkah-langkah ini bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kondisi kehidupan di wilayah yang berada di bawah kendali SSG. Kepemimpinan Al Bashir juga diuji selama serangan Suriah Barat Laut pada akhir tahun 2024, saat HTS dan kelompok pemberontak lainnya merebut Aleppo.

Dalam konferensi pers, ia membingkai serangan tersebut sebagai respons yang diperlukan terhadap serangan rezim Suriah terhadap warga sipil, yang telah menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi. Setelah jatuhnya rezim Al Assad pada bulan Desember 2024, Al Bashir melakukan perjalanan ke Aleppo untuk mengawasi pembukaan kembali kantor-kantor pemerintah, yang menandakan komitmennya terhadap stabilitas dan keberlanjutan.

Visinya untuk masa depan meliputi pembangunan kembali lembaga, mendorong pemulihan ekonomi, dan memastikan representasi untuk semua segmen masyarakat Suriah. Penekanannya pada e-pemerintahan dan perencanaan sistematis mencerminkan pendekatan berwawasan ke depan terhadap pemerintahan di wilayah yang telah lama dilanda ketidakstabilan.