Mantan CEO Gugat Perusahaan Mohammed Bin Salman Senilai Rp1,5 Triliun
Rabu, 13 November 2024 - 22:02 WIB
Perusahaan yang dipimpin Mohammed Bin Salman digugat mantan CEO-nya senilai Rp1,5 triliun. Foto/X/@Saudi_Gazette
RIYADH - David Grover, mantan CEO perusahaan pengembang properti terbesar di Arab Saudi telah meluncurkan gugatan senilai USD100 juta (Rp1,5 triliun) terhadap kelompok milik negara yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, seperti yang diungkapkan Financial Times.
David Grover, yang sebelumnya memimpin proyek konstruksi besar di Inggris termasuk London's Shard selama 30 tahun berkarir di Mace, tengah mencari kompensasi dari Roshn, sebuah grup real estate yang didukung oleh Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, atas dugaan bonus yang belum dibayarkan dan pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
Menurut rincian yang terungkap di David Grover, Grover dipecat dari jabatannya sebagai kepala eksekutif pada April 2024. Gugatan tersebut mengklaim bahwa ia berhak atas bonus besar terkait target kinerja yang dicapai antara tahun 2020 dan pemutusan hubungan kerjanya, serta pembayaran yang terkait dengan kontrak tiga tahun yang berlaku hingga tahun 2029.
Roshn telah membela posisinya dengan mengklaim bahwa Grover diberhentikan atas dugaan konflik kepentingan yang melibatkan penyewaan properti Prancis miliknya kepada para eksekutif perusahaan selama konferensi real estate di Cannes.
Namun, sumber yang dekat dengan Grover menyatakan bahwa ia telah mengungkapkan kepemilikannya atas properti tersebut secara lengkap kepada departemen sumber daya manusia perusahaan, yang mendukung pengaturan tersebut sebagai langkah penghematan biaya.
Kasus ini menarik perhatian karena muncul pada saat yang krusial bagi program Visi 2030 Arab Saudi yang ambisius, yang dipelopori oleh Putra Mahkota. Inisiatif tersebut telah membuat kerajaan tersebut secara aktif merekrut para eksekutif Barat untuk membantu memodernisasi ekonominya agar tidak lagi bergantung pada minyak.
Di bawah kepemimpinan Grover, Roshn dikatakan telah menjadi bagian penting dalam visi ini, yang ditugaskan untuk membangun 400.000 rumah baru guna mencapai 70 persen kepemilikan rumah di antara warga negara Saudi pada tahun 2030.
Selama masa jabatannya, Grover mengubah Roshn dari perusahaan rintisan menjadi pengembang properti terbesar di kerajaan tersebut, yang tidak hanya membangun rumah tetapi juga distrik hiburan, rumah sakit, sekolah, dan masjid. Sumber yang dikutip oleh Financial Times menyatakan bahwa Grover juga telah mulai mendorong peningkatan transparansi dalam proses kontrak perusahaan sebelum pemecatannya.
Pertarungan hukum telah memasuki fase kritis setelah Grover kalah dalam tahap awal kasus tersebut pada bulan Oktober. Banding dijadwalkan akan disidangkan di pengadilan tinggi di Riyadh akhir bulan ini, dengan kemungkinan eskalasi ke Mahkamah Agung Arab Saudi jika diperlukan. Kasus ini diawasi ketat oleh pengamat internasional sebagai ujian reformasi peradilan terkini yang diperkenalkan oleh putra mahkota untuk meningkatkan lingkungan bisnis kerajaan dan menarik keahlian asing.
David Grover, yang sebelumnya memimpin proyek konstruksi besar di Inggris termasuk London's Shard selama 30 tahun berkarir di Mace, tengah mencari kompensasi dari Roshn, sebuah grup real estate yang didukung oleh Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, atas dugaan bonus yang belum dibayarkan dan pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
Menurut rincian yang terungkap di David Grover, Grover dipecat dari jabatannya sebagai kepala eksekutif pada April 2024. Gugatan tersebut mengklaim bahwa ia berhak atas bonus besar terkait target kinerja yang dicapai antara tahun 2020 dan pemutusan hubungan kerjanya, serta pembayaran yang terkait dengan kontrak tiga tahun yang berlaku hingga tahun 2029.
Roshn telah membela posisinya dengan mengklaim bahwa Grover diberhentikan atas dugaan konflik kepentingan yang melibatkan penyewaan properti Prancis miliknya kepada para eksekutif perusahaan selama konferensi real estate di Cannes.
Namun, sumber yang dekat dengan Grover menyatakan bahwa ia telah mengungkapkan kepemilikannya atas properti tersebut secara lengkap kepada departemen sumber daya manusia perusahaan, yang mendukung pengaturan tersebut sebagai langkah penghematan biaya.
Kasus ini menarik perhatian karena muncul pada saat yang krusial bagi program Visi 2030 Arab Saudi yang ambisius, yang dipelopori oleh Putra Mahkota. Inisiatif tersebut telah membuat kerajaan tersebut secara aktif merekrut para eksekutif Barat untuk membantu memodernisasi ekonominya agar tidak lagi bergantung pada minyak.
Di bawah kepemimpinan Grover, Roshn dikatakan telah menjadi bagian penting dalam visi ini, yang ditugaskan untuk membangun 400.000 rumah baru guna mencapai 70 persen kepemilikan rumah di antara warga negara Saudi pada tahun 2030.
Selama masa jabatannya, Grover mengubah Roshn dari perusahaan rintisan menjadi pengembang properti terbesar di kerajaan tersebut, yang tidak hanya membangun rumah tetapi juga distrik hiburan, rumah sakit, sekolah, dan masjid. Sumber yang dikutip oleh Financial Times menyatakan bahwa Grover juga telah mulai mendorong peningkatan transparansi dalam proses kontrak perusahaan sebelum pemecatannya.
Pertarungan hukum telah memasuki fase kritis setelah Grover kalah dalam tahap awal kasus tersebut pada bulan Oktober. Banding dijadwalkan akan disidangkan di pengadilan tinggi di Riyadh akhir bulan ini, dengan kemungkinan eskalasi ke Mahkamah Agung Arab Saudi jika diperlukan. Kasus ini diawasi ketat oleh pengamat internasional sebagai ujian reformasi peradilan terkini yang diperkenalkan oleh putra mahkota untuk meningkatkan lingkungan bisnis kerajaan dan menarik keahlian asing.
(ahm)
tulis komentar anda