Iran Murka AS Terapkan Sanksi karena Serang Israel

TEHERAN - Amerika Serikat (AS) tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada sektor energi dan transportasi Iran atas serangan misilnya ke Israel, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei.

Dia menggambarkan serangan itu sebagai tindakan membela diri yang "sah".

Departemen Keuangan AS pada Jumat mengumumkan sanksi terhadap armada kapal yang dituduh mengangkut minyak Iran.



Departemen Luar Negeri AS secara bersamaan mengumumkan sanksi terhadap enam perusahaan asing yang diduga terlibat dalam perdagangan minyak Iran.

Departemen Keuangan AS mengatakan hukuman ini dijatuhkan "sebagai tanggapan atas serangan Iran pada tanggal 1 Oktober terhadap Israel," di mana Iran menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke sasaran militer Israel.

Berbicara kepada wartawan di Teheran pada Minggu, Baghaei menggambarkan sanksi tersebut sebagai "ilegal dan tidak dapat dibenarkan."

“Serangan rudal Iran yang terjadi setelah Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan seorang jenderal senior Iran di Beirut dilakukan sesuai dengan hukum internasional untuk menjalankan hak yang melekat atas pembelaan yang sah,” tegas dia, menurut kantor berita IRNA Iran.

Israel masih mempertimbangkan tanggapannya terhadap serangan rudal tersebut, dan secara luas diperkirakan akan menargetkan infrastruktur minyak atau nuklir Teheran.

AS telah memperingatkan Israel terhadap kedua tindakan tersebut, dan Baghaei mengecam sanksi terbaru tersebut sebagai upaya Washington menenangkan Israel agar menunda serangan terhadap sektor energi Iran.

“Langkah AS untuk menjatuhkan sanksi tidak memiliki dasar hukum atau logis dan sama saja dengan membayar tebusan kepada rezim Israel yang nakal,” ujar dia.

Setiap serangan terhadap sektor nuklir Iran akan menimbulkan risiko eskalasi yang serius, sementara kerusakan pada industri minyaknya akan menyebabkan harga global meroket, yang pada gilirannya akan menaikkan biaya bensin di pompa bensin Amerika menjelang pemilu presiden bulan depan.

Dalam pernyataan pada Jumat, Departemen Keuangan mengklaim sanksi terbaru akan menghambat upaya Iran "untuk menyalurkan pendapatan dari industri energinya guna membiayai aktivitas yang mematikan dan mengganggu, termasuk pengembangan program nuklirnya, proliferasi rudal balistik dan kendaraan udara tak berawak, dan dukungan kepada proksi teroris regional."

Namun, AS yakin program senjata nuklir Iran telah terbengkalai selama dua dekade terakhir, Reuters melaporkan pada Jumat, mengutip dua pejabat Amerika.

"Kami menilai Pemimpin Tertinggi belum membuat keputusan untuk melanjutkan program senjata nuklir yang ditangguhkan Iran pada tahun 2003," ungkap juru bicara Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) kepada kantor berita tersebut, merujuk pada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Pandangan ini digaungkan oleh Direktur CIA William Burns, yang mengatakan pada konferensi pekan lalu bahwa meskipun Iran diduga telah memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata, "tidak ada bukti" Khamenei telah memerintahkan pembangunan senjata nuklir.

Iran telah lama bersikeras program nuklirnya, yang dimulai pada tahun 1950-an dengan dukungan AS, bersifat damai.

Pernyataan Burns digambarkan Reuters sebagai upaya meyakinkan Israel agar tidak menyerang situs nuklir Iran.

“Apa pun keputusan Israel untuk menanggapi, Iran akan membalas secara proporsional dan setimpal,” tegas seorang sumber di Teheran kepada RT pada Kamis.

“Jika ada warga sipil yang terluka dalam potensi serangan atau wilayah sipil menjadi sasaran, Teheran akan diminta merevisi doktrin nuklirnya,” ujar orang tersebut kepada RT, tanpa menjelaskan lebih lanjut.