Mengapa Kerajaan Inggris Dukung Israel? Ini Sejarahnya
Senin, 14 Oktober 2024 - 14:47 WIB
Kerajaan Inggris selalu mendukung Israel karena sebagai pencipta negara Yahudi tersebut melalui Deklarasi Balfour. Foto/Jerusalem Post/Marc Israel Sellem
JAKARTA - Kerajaan Inggris menjadi selalu menjadi pendukung sekaligus sekutu Israel. Salah satu alasan yang mudah dipahami adalah karena kerajaan itu merupakan pencipta negara Israel melalui Deklarasi Balfour yang terkenal pada 1917.
Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan pada 2 November 1917, menjadi salah satu momen kunci dalam sejarah hubungan Inggris-Israel.
Dalam dokumen deklarasi tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menyatakan dukungan pemerintah Inggris untuk pendirian "sebuah rumah nasional untuk bangsa Yahudi" di tanah Palestina.
Deklarasi Balfour kemudian menjadi landasan bagi gerakan Zionis dan dianggap sebagai langkah awal menuju pembentukan Negara Israel.
"Deklarasi Balfour adalah titik balik yang signifikan dalam sejarah Yahudi modern, yang memberikan harapan bagi pendirian negara Yahudi," kata David Ben-Gurion, pendiri dan Perdana Menteri pertama Israel, saat masih berkuasa.
Setelah Perang Dunia I yang dimenangkan Sekutu, termasuk di dalamnya Inggris, Liga Bangsa-Bangsa—pendahulu PBB—memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina.
Pada 2 November 1917, Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Walter Rothschild, anak kedua dari Baron Rothschild—pemimpin komunitas Yahudi Inggris kala itu.
Dalam surat berisi 67 kata itu, Balfour menyatakan pemerintah Inggris secara resmi mendukung gagasan untuk menciptakan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina.
"Pemerintahan Yang Mulia mendukung pembentukan di Palestina sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi, dan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini," bunyi surat tersebut.
Namun, bila menilik lebih jauh, sejatinya dalam surat tersebut pemerintah Inggris memastikan tidak akan ada yang dirugikan dalam pembetukan Negara Israel di wilayah Palestina.
"Harus jelas dipahami tidak akan ada yang dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain," lanjut surat itu.
Pada faktanya, saat ini Israel sudah mencaplok sebagian besar tanah Palestina. Bahkan, sejumlah wilayah yang masih menjadi wilayah Palestina saat ini diduduki oleh Israel. Selain itu, Israel sudah dinyatakan sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak beberapa dekade lalu, sedang Palestina belum mendapatkan kemerdekaan hingga saat ini.
Boris Johnson, yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Inggris, membela Deklarasi Balfour yang menjadi cikal bakal Negara Israel.
”Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel,” katanya saat menjabat Menteri Luar Negeri Inggris, sebagaimana dilansir The Telegraph.
”Dokumen tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar,” katanya lagi.
Namun dia memperingatkan bahwa salah satu keberatan utama Deklarasi Balfour—bahwa hak-hak masyarakat non-Yahudi harus dilindungi—belum sepenuhnya terwujud.
Meski demikian, dia memuji surat tahun 1917 tersebut. “Karena tujuan moral yang tak terbayangkan; untuk memberi orang-orang yang teraniaya dengan tanah air yang aman dan nyaman,” katanya.
Selama periode 1920 hingga 1948 terjadi ketegangan yang meningkat antara komunitas Yahudi dan Arab.
Inggris berusaha menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, tetapi sering kali gagal, yang mengarah pada kekerasan dan ketidakpuasan.
"Inggris terjebak dalam kebijakan yang tidak konsisten. Mereka tidak dapat memenuhi harapan kedua belah pihak, yang mengarah pada konflik yang berkepanjangan," kata Tom Segev, sejarawan Israel.
Setelah Perang Dunia II, yang juga dimenangkan Sekutu, dan dengan meningkatnya tekanan internasional, Inggris memutuskan untuk menarik diri dari mandat Palestina.
Pada 14 Mei 1948, tokoh politik dan pemimpin gerakan Zionis; David Ben-Gurion, mendeklarasikan berdirinya Negara Israel.
Inggris, yang pada saat itu sedang menghadapi tantangan ekonomi dan politik, memilih untuk tidak menghalangi pembentukan negara baru tersebut.
Dengan sejarah sebagai pencipta, Kerajaan Inggris selalu terikat untuk mendukung Israel terlepas dari tindakan brutalnya di Palestina yang terkadang dikritik oleh London.
Sebagai pendukung, Inggris menjadi salah satu pemasok senjata untuk rezim Zionis. Dalam forum PBB, London juga kerap memberikan suara dukungan kepada Tel Aviv.
Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan pada 2 November 1917, menjadi salah satu momen kunci dalam sejarah hubungan Inggris-Israel.
Dalam dokumen deklarasi tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menyatakan dukungan pemerintah Inggris untuk pendirian "sebuah rumah nasional untuk bangsa Yahudi" di tanah Palestina.
Deklarasi Balfour kemudian menjadi landasan bagi gerakan Zionis dan dianggap sebagai langkah awal menuju pembentukan Negara Israel.
"Deklarasi Balfour adalah titik balik yang signifikan dalam sejarah Yahudi modern, yang memberikan harapan bagi pendirian negara Yahudi," kata David Ben-Gurion, pendiri dan Perdana Menteri pertama Israel, saat masih berkuasa.
Sejarah Inggris Ciptakan Negara Israel
Setelah Perang Dunia I yang dimenangkan Sekutu, termasuk di dalamnya Inggris, Liga Bangsa-Bangsa—pendahulu PBB—memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina.
Pada 2 November 1917, Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Walter Rothschild, anak kedua dari Baron Rothschild—pemimpin komunitas Yahudi Inggris kala itu.
Dalam surat berisi 67 kata itu, Balfour menyatakan pemerintah Inggris secara resmi mendukung gagasan untuk menciptakan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina.
"Pemerintahan Yang Mulia mendukung pembentukan di Palestina sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi, dan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini," bunyi surat tersebut.
Namun, bila menilik lebih jauh, sejatinya dalam surat tersebut pemerintah Inggris memastikan tidak akan ada yang dirugikan dalam pembetukan Negara Israel di wilayah Palestina.
"Harus jelas dipahami tidak akan ada yang dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain," lanjut surat itu.
Pada faktanya, saat ini Israel sudah mencaplok sebagian besar tanah Palestina. Bahkan, sejumlah wilayah yang masih menjadi wilayah Palestina saat ini diduduki oleh Israel. Selain itu, Israel sudah dinyatakan sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak beberapa dekade lalu, sedang Palestina belum mendapatkan kemerdekaan hingga saat ini.
Boris Johnson, yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Inggris, membela Deklarasi Balfour yang menjadi cikal bakal Negara Israel.
”Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel,” katanya saat menjabat Menteri Luar Negeri Inggris, sebagaimana dilansir The Telegraph.
”Dokumen tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar,” katanya lagi.
Namun dia memperingatkan bahwa salah satu keberatan utama Deklarasi Balfour—bahwa hak-hak masyarakat non-Yahudi harus dilindungi—belum sepenuhnya terwujud.
Meski demikian, dia memuji surat tahun 1917 tersebut. “Karena tujuan moral yang tak terbayangkan; untuk memberi orang-orang yang teraniaya dengan tanah air yang aman dan nyaman,” katanya.
Selama periode 1920 hingga 1948 terjadi ketegangan yang meningkat antara komunitas Yahudi dan Arab.
Inggris berusaha menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, tetapi sering kali gagal, yang mengarah pada kekerasan dan ketidakpuasan.
"Inggris terjebak dalam kebijakan yang tidak konsisten. Mereka tidak dapat memenuhi harapan kedua belah pihak, yang mengarah pada konflik yang berkepanjangan," kata Tom Segev, sejarawan Israel.
Setelah Perang Dunia II, yang juga dimenangkan Sekutu, dan dengan meningkatnya tekanan internasional, Inggris memutuskan untuk menarik diri dari mandat Palestina.
Pada 14 Mei 1948, tokoh politik dan pemimpin gerakan Zionis; David Ben-Gurion, mendeklarasikan berdirinya Negara Israel.
Inggris, yang pada saat itu sedang menghadapi tantangan ekonomi dan politik, memilih untuk tidak menghalangi pembentukan negara baru tersebut.
Dengan sejarah sebagai pencipta, Kerajaan Inggris selalu terikat untuk mendukung Israel terlepas dari tindakan brutalnya di Palestina yang terkadang dikritik oleh London.
Sebagai pendukung, Inggris menjadi salah satu pemasok senjata untuk rezim Zionis. Dalam forum PBB, London juga kerap memberikan suara dukungan kepada Tel Aviv.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda