Perang Dunia III Bisa Pecah di Balkan, Berikut 6 Pemicunya

JAKARTA - Negara-negara Balkan Barat baru-baru ini memutuskan untuk melakukan investasi baru di bidang pertahanan dan kawasan tersebut memberlakukan kembali wajib militer.

Langkah ini diambil karena konflik di Ukraina dan Timur Tengah, meningkatnya jumlah titik krisis, dan memburuknya situasi keamanan di seluruh dunia telah memaksa banyak negara untuk memikirkan potensi militer mereka.

Anggota NATO Kroasia, Slovenia, Montenegro, Albania, dan Makedonia Utara telah meningkatkan anggaran militer mereka dan negara-negara non-NATO Serbia dan Kosovo telah mengikuti jalur yang sama.

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina, yang juga bukan anggota NATO, tertinggal dari negara-negara Balkan lainnya dalam hal pengeluaran pertahanan.



Selain investasi, pemberlakuan kembali wajib militer oleh Serbia dan Kroasia merupakan bentuk lain dari aktivitas pertahanan di antara negara-negara di kawasan tersebut.

Perang Dunia III Bisa Pecah di Balkan, Berikut 6 Pemicunya

1. Serbia Berlomba untuk Meningkatkan Anggaran Pertahanan

Serbia, yang dikenal karena kenetralan militernya di antara negara-negara bekas Yugoslavia, baru-baru ini paling menarik perhatian dengan pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan pemberlakuan kembali wajib militer.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengumumkan bahwa wajib militer, yang dihapuskan pada tahun 2010, akan diberlakukan kembali dan wajib militer akan berlangsung selama 75 hari.

Perdana Menteri Milos Vucevic juga mengatakan bahwa mereka sangat menantikan kedatangan pesawat tempur Prancis yang mereka beli.

Melansir Anadolu, serbia memiliki tingkat investasi sebesar 37,9% dalam anggaran militernya tahun ini, yang digunakannya untuk membeli peralatan baru, meningkatkan sistem yang ada, atau berinvestasi dalam infrastruktur atau teknologi, daripada hanya menutupi biaya operasional seperti gaji atau pemeliharaan.

2. Wajib Militer Diberlakukan Secara Penuh di Kroasia dan Negara Lain

Kroasia, anggota NATO dan Uni Eropa, juga telah mengumumkan akan memberlakukan kembali wajib militer.

Menteri Pertahanan Kroasia Ivan Anusic mengatakan wajib militer, yang dihapuskan pada tahun 2008, akan diberlakukan kembali pada tanggal 1 Januari 2025, dan akan berlangsung selama 60 hari.

Pembelian kendaraan tempur lapis baja Bradley dari AS dan jet tempur Rafale dari Prancis oleh Kroasia baru-baru ini telah digambarkan sebagai "modernisasi" angkatan darat negara tersebut.

Menurut data Kementerian Pertahanan Kroasia, anggaran militer 2024 untuk modernisasi angkatan darat meningkat 622% dibandingkan tahun 2016.

3. Montenegro dan Slovenia Juga Tambah Anggaran Militer

Montenegro, yang menjadi anggota NATO pada tahun 2017 dan melanjutkan proses keanggotaan UE-nya, juga telah mengalokasikan setidaknya 2% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan.

Kementerian Pertahanan Montenegro mengatakan bahwa 35,7% dari anggaran militer 2024 akan dialokasikan untuk investasi, sementara pembelian baru seperti kapal patroli dan helikopter masuk dalam agenda.

Meskipun wajib militer belum dilaksanakan di Montenegro sejak 2006, negara itu mengatakan bahwa tidak seperti Serbia dan Kroasia, mengembalikan praktik ini tidak ada dalam agenda Montenegro.

Negara regional lain yang merupakan anggota NATO dan UE, Slovenia, juga masuk dalam daftar negara yang menambah anggaran militer 2024. Slovenia juga termasuk negara yang tidak berencana untuk memberlakukan kembali wajib militer, yang telah ditangguhkannya sejak 2003.

4. Makedonia Utara Kembangkan Angkatan Darat

Makedonia Utara, yang telah menjadi anggota NATO sejak 2020, menghapus wajib militer pada 2006 dan angkatan daratnya sepenuhnya diprofesionalkan pada 2006-2007.

Meskipun pemberlakuan kembali wajib militer sedang dibahas di depan umum, topik tersebut belum masuk dalam agenda negara tersebut.

Negara yang telah berpartisipasi dalam banyak misi dan latihan internasional sebelum dan sesudah menjadi anggota NATO ini juga berencana untuk membeli peralatan pertahanan yang sesuai dengan standar NATO.

Makedonia Utara, yang menerima sumbangan peralatan militer dari negara-negara anggota NATO, khususnya Turki, peduli dengan modernisasi angkatan daratnya.

Menteri Pertahanan Vlado Misajlovski mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah upacara yang menandai penyerahan peralatan militer yang disumbangkan kepada tentara mereka oleh Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada 30 Agustus bahwa mereka akan melanjutkan modernisasi militer negara itu dengan peralatan baru.

5. Kosovo Ikut Tren

Kosovo mengubah Pasukan Keamanan Kosovo (FSK) menjadi angkatan bersenjata dengan amandemen hukum 2018.

FSK didirikan pada tahun 2009 untuk menyediakan operasi manajemen krisis di seluruh negeri dan perbatasan serta bertugas dalam operasi pertahanan sipil di negara tersebut dan menangani bencana alam serta keadaan darurat lainnya.

Diharapkan Kosovo akan memiliki sekitar 7.500 personel militer setelah proses tersebut selesai, yang diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun.

Pemerintah Kosovo mendirikan Dana Keamanan pada tahun 2022, yang melaluinya warga negara dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran Kementerian Pertahanan untuk pembelian peralatan militer. Selain itu, pemerintah menyetujui Program Nasional untuk Perlindungan Komprehensif pada tanggal 11 September.

Program tersebut disiapkan berdasarkan sistem serupa yang diterapkan di negara-negara anggota NATO dan bertujuan untuk membangun ketahanan nasional di negara tersebut sehingga masyarakat dapat secara sukarela bergabung dan mendukung tentara jika terjadi bencana alam atau serangan bersenjata dan siap untuk bereaksi.

Kosovo, yang mengalokasikan lebih dari €200 juta ($220 juta) untuk persenjataan dan peralatan pada tahun 2021-2023 sebagai bagian dari proses mengubah FSK menjadi angkatan darat, melakukan pembelian paling mencolok berupa kendaraan udara nirawak (UAV) Bayraktar TB2 SIHA dari Turki tahun lalu.

Di sisi lain, Kosovo bermaksud untuk menjadi anggota Program Kemitraan untuk Perdamaian, yang merupakan prasyarat untuk keanggotaan NATO.

6. Bosnia dan Herzegovina Tertinggal dalam Mobilitas Pertahanan

Karena struktur politik yang kompleks yang muncul dengan Perjanjian Damai Dayton setelah perang di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1990-an, dianggap "hampir mustahil" untuk membuat inovasi di bidang pertahanan dan militer di negara tersebut.

Sementara Republika Srpska (RS), salah satu dari dua entitas Bosnia dan Herzegovina, melakukan banyak investasi di bidang pertahanan, entitas negara lainnya, Federasi Bosnia dan Herzegovina (FBIH), masih kekurangan dalam hal ini.

Albania menjadi tuan rumah pangkalan udara pertama NATO di wilayah tersebut

Albania menjadi anggota NATO pada tahun 2009. Negara tersebut, yang menghapus wajib militer setelah bergabung dengan NATO, memiliki angkatan darat yang terdiri dari personel profesional yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Pada bulan Maret tahun ini, Pangkalan Udara Taktis Kucove, pangkalan udara pertama NATO di Balkan Barat, dibuka di kotamadya Kucove di Kabupaten Berat di bagian selatan negara tersebut.

Sementara pihak berwenang menunjukkan bahwa pangkalan tersebut memberi Albania kepentingan geostrategis baru, Perdana Menteri Edi Rama mengatakan bahwa mereka sedang berupaya membangun pangkalan angkatan laut NATO di Kabupaten Durres di bagian barat negara tersebut.

Pemberlakuan kembali wajib militer sedang dibahas di depan umum tetapi pihak berwenang belum mengambil tindakan resmi apa pun terkait masalah ini.

Pada bulan Juli tahun ini, Parlemen Albania menyetujui paket undang-undang tentang sektor pertahanan dan industri militer untuk mengaktifkan kembali beberapa fasilitas yang terkait dengan rantai produksi peralatan dan senjata militer.

Albania juga menerima UAV Bayraktar TB2 dalam lingkup Kemitraan Strategis Turki-Albania pada bulan Maret, dan drone ini masuk dalam inventaris tentara Albania. Pada awal tahun 2024, Albania juga menerima helikopter Black Hawk pertama yang dipesannya dari AS.