Filipina Bersumpah Panggil AS jika Kapal Perangnya Diserang China
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 00:09 WIB
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia lainnya. Foto/REUTERS
MANILA - Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr untuk pertama kalinya secara terbuka bersumpah untuk meminta perjanjian pertahanan Manila dengan Washington jika China bergerak untuk menyerang kapal-kapal perang Manila di Laut China Selatan .
Dalam wawancara dengan penyiar ANC pada hari Rabu (26/8/2020), Loscin juga menyatakan bahwa Filipina akan melanjutkan patroli udaranya di atas perairan sengketa di Laut China Selatan meskipun China menolak flyover seperti itu dan menganggapnya sebagai provokasi ilegal.
"Mereka dapat menyebutnya sebagai provokasi ilegal, Anda tidak dapat mengubah pikiran mereka. Mereka telah kehilangan putusan arbitrase," katanya merujuk pada referensi yang jelas terhadap putusan pengadilan internasional pada tahun 2016 yang menyatakan sebagian besar klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan tidak sah. (Baca: China Tembakkan Rudal Pembunuh Kapal Induk, Peringatan untuk AS )
"(Tetapi jika) terjadi sesuatu yangdi luar jangkauan tetapi sebenarnya merupakan serangan terhadap, katakanlah kapal Angkatan Laut Filipina....(itu) berarti saya akan memanggil Washington DC," ujar Loscin.
Pernyataan itu muncul setelah Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pada pertengahan Juli bahwa mereka sangat setuju dengan posisi masyarakat internasional bahwa harus ada tatanan berbasis aturan di Laut China Selatan.
Pernyataan itu didahului oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo yang mengecam klaim China di kawasan itu pada pertengahan Juli sebagai klaim yang sepenuhnya melanggar hukum atau ilegal. Pernyataan Pompeo itu memicu Kedutaan Besar China di Washington untuk menanggapi dengan mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menentang pernyataan Pompeo.
Pada bulan Juni, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan keprihatinan atas peningkatan aktivitas Beijing di Laut China Selatan ketika kawasan itu sibuk berjuang melawan pandemi virus corona baru (Covid-19).
"Kami meminta para pihak untuk menahan diri dari meningkatnya ketegangan dan mematuhi tanggung jawab di bawah hukum internasional," kata Duterte.
Dalam perkembangan terpisah pada bulan Juni, Filipina mengumumkan pembalikan dari keputusan sebelumnya untuk mengakhiri Perjanjian Pasukan Kunjungan (VFA) dengan AS, mengacu pada perkembangan politik dan lainnya di kawasan.
Dalam wawancara dengan penyiar ANC pada hari Rabu (26/8/2020), Loscin juga menyatakan bahwa Filipina akan melanjutkan patroli udaranya di atas perairan sengketa di Laut China Selatan meskipun China menolak flyover seperti itu dan menganggapnya sebagai provokasi ilegal.
"Mereka dapat menyebutnya sebagai provokasi ilegal, Anda tidak dapat mengubah pikiran mereka. Mereka telah kehilangan putusan arbitrase," katanya merujuk pada referensi yang jelas terhadap putusan pengadilan internasional pada tahun 2016 yang menyatakan sebagian besar klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan tidak sah. (Baca: China Tembakkan Rudal Pembunuh Kapal Induk, Peringatan untuk AS )
"(Tetapi jika) terjadi sesuatu yangdi luar jangkauan tetapi sebenarnya merupakan serangan terhadap, katakanlah kapal Angkatan Laut Filipina....(itu) berarti saya akan memanggil Washington DC," ujar Loscin.
Pernyataan itu muncul setelah Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pada pertengahan Juli bahwa mereka sangat setuju dengan posisi masyarakat internasional bahwa harus ada tatanan berbasis aturan di Laut China Selatan.
Pernyataan itu didahului oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo yang mengecam klaim China di kawasan itu pada pertengahan Juli sebagai klaim yang sepenuhnya melanggar hukum atau ilegal. Pernyataan Pompeo itu memicu Kedutaan Besar China di Washington untuk menanggapi dengan mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menentang pernyataan Pompeo.
Pada bulan Juni, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan keprihatinan atas peningkatan aktivitas Beijing di Laut China Selatan ketika kawasan itu sibuk berjuang melawan pandemi virus corona baru (Covid-19).
"Kami meminta para pihak untuk menahan diri dari meningkatnya ketegangan dan mematuhi tanggung jawab di bawah hukum internasional," kata Duterte.
Dalam perkembangan terpisah pada bulan Juni, Filipina mengumumkan pembalikan dari keputusan sebelumnya untuk mengakhiri Perjanjian Pasukan Kunjungan (VFA) dengan AS, mengacu pada perkembangan politik dan lainnya di kawasan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda