Mongolia Jelaskan Alasan Tidak Menangkap Putin
Rabu, 04 September 2024 - 07:03 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah kiri) dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh bertemu di Gedung Pemerintah Saaral Ordon di Ulaanbaatar, Mongolia, Selasa, 3 September 2024. Foto/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool/AP
ULAANBAATAR - Mongolia bergantung pada negara-negara tetangganya untuk mendapatkan energi dan mempertahankan kebijakan netralitas.
Pernyataan itu diungkap seorang juru bicara pemerintah Mongolia, menanggapi tuntutan untuk menahan Presiden Rusia Vladimir Putin berdasarkan "surat perintah kejahatan perang."
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Ukraina, dan Uni Eropa telah meminta Mongolia untuk menangkap pemimpin Rusia tersebut, dengan mengutip surat perintah tahun 2023 terkait "deportasi paksa" anak-anak Ukraina.
Meskipun Mongolia merupakan pihak yang menandatangani ICC, Mongolia tidak melakukannya.
"Mongolia mengimpor 95% produk minyak bumi dan lebih dari 20% listrik dari lingkungan sekitar kami, yang sebelumnya mengalami gangguan karena alasan teknis. Pasokan ini sangat penting untuk memastikan keberadaan kami dan rakyat kami," ujar seorang juru bicara pemerintah kepada Politico EU melalui email pada Selasa (3/9/2024).
"Mongolia selalu mempertahankan kebijakan netralitas dalam semua hubungan diplomatiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan resmi kami hingga saat ini," ujar juru bicara tersebut.
Putin melakukan perjalanan ke Mongolia atas undangan mitranya, Ukhnaagiin Khurelsukh, dan bertemu dengan pejabat tinggi di Ulaanbaatar untuk membahas kemitraan strategis kedua negara.
Presiden Rusia juga menghadiri upacara peringatan 85 tahun Pertempuran Khalkhin Gol, kemenangan telak pasukan Soviet dan Mongolia atas Tentara Kekaisaran Jepang yang mengamankan sisi timur Uni Soviet selama sebagian besar Perang Dunia II.
Selama pertemuan mereka, Putin mengundang Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh ke pertemuan puncak BRICS di kota Kazan, Rusia, bulan depan. Khurelsukh telah menerima undangan tersebut.
“Dengan menolak menangkap Putin, Mongolia telah memilih untuk berbagi tanggung jawab atas kejahatan perangnya," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgy Tykhy di media sosial, seraya menambahkan Kiev "akan bekerja sama dengan para mitra untuk memastikan bahwa hal ini berdampak pada Ulaanbaatar."
Mongolia terkurung daratan antara Rusia di utara dan China di selatan, dan telah menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Beijing.
Ulaanbaatar juga menandatangani Statuta Roma dan bergabung dengan ICC pada tahun 2002, dan salah satu hakimnya ditunjuk untuk pengadilan tersebut awal tahun ini.
Meskipun pengadilan dapat secara resmi mengutuk Mongolia karena gagal menegakkan perintahnya, pengadilan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman seperti denda atau sanksi.
Rusia mengatakan mereka menganggap surat perintah ICC batal demi hukum, karena mereka bukan pihak dalam Statuta Roma.
Moskow juga menolak tuduhan tersebut sebagai tidak masuk akal, dengan menunjukkan mengevakuasi warga sipil dari zona pertempuran, tempat mereka menghadapi bahaya yang mengancam dari serangan artileri dan pesawat tak berawak Ukraina, bukanlah kejahatan.
Pernyataan itu diungkap seorang juru bicara pemerintah Mongolia, menanggapi tuntutan untuk menahan Presiden Rusia Vladimir Putin berdasarkan "surat perintah kejahatan perang."
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Ukraina, dan Uni Eropa telah meminta Mongolia untuk menangkap pemimpin Rusia tersebut, dengan mengutip surat perintah tahun 2023 terkait "deportasi paksa" anak-anak Ukraina.
Meskipun Mongolia merupakan pihak yang menandatangani ICC, Mongolia tidak melakukannya.
"Mongolia mengimpor 95% produk minyak bumi dan lebih dari 20% listrik dari lingkungan sekitar kami, yang sebelumnya mengalami gangguan karena alasan teknis. Pasokan ini sangat penting untuk memastikan keberadaan kami dan rakyat kami," ujar seorang juru bicara pemerintah kepada Politico EU melalui email pada Selasa (3/9/2024).
"Mongolia selalu mempertahankan kebijakan netralitas dalam semua hubungan diplomatiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan resmi kami hingga saat ini," ujar juru bicara tersebut.
Putin melakukan perjalanan ke Mongolia atas undangan mitranya, Ukhnaagiin Khurelsukh, dan bertemu dengan pejabat tinggi di Ulaanbaatar untuk membahas kemitraan strategis kedua negara.
Presiden Rusia juga menghadiri upacara peringatan 85 tahun Pertempuran Khalkhin Gol, kemenangan telak pasukan Soviet dan Mongolia atas Tentara Kekaisaran Jepang yang mengamankan sisi timur Uni Soviet selama sebagian besar Perang Dunia II.
Selama pertemuan mereka, Putin mengundang Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh ke pertemuan puncak BRICS di kota Kazan, Rusia, bulan depan. Khurelsukh telah menerima undangan tersebut.
“Dengan menolak menangkap Putin, Mongolia telah memilih untuk berbagi tanggung jawab atas kejahatan perangnya," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgy Tykhy di media sosial, seraya menambahkan Kiev "akan bekerja sama dengan para mitra untuk memastikan bahwa hal ini berdampak pada Ulaanbaatar."
Mongolia terkurung daratan antara Rusia di utara dan China di selatan, dan telah menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Beijing.
Ulaanbaatar juga menandatangani Statuta Roma dan bergabung dengan ICC pada tahun 2002, dan salah satu hakimnya ditunjuk untuk pengadilan tersebut awal tahun ini.
Meskipun pengadilan dapat secara resmi mengutuk Mongolia karena gagal menegakkan perintahnya, pengadilan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman seperti denda atau sanksi.
Rusia mengatakan mereka menganggap surat perintah ICC batal demi hukum, karena mereka bukan pihak dalam Statuta Roma.
Moskow juga menolak tuduhan tersebut sebagai tidak masuk akal, dengan menunjukkan mengevakuasi warga sipil dari zona pertempuran, tempat mereka menghadapi bahaya yang mengancam dari serangan artileri dan pesawat tak berawak Ukraina, bukanlah kejahatan.
Baca Juga
(sya)
tulis komentar anda