Presiden Korea Selatan Berlakukan Darurat Pornografi Deepfake
Rabu, 28 Agustus 2024 - 17:10 WIB
Korea Selatan memberlakukan status darurat pornografi deepfake. Foto/AP
SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mendesak pihak berwenang untuk berbuat lebih banyak untuk "memberantas" epidemi kejahatan seks digital di negara itu. Itu terjadi di tengah membanjirnya pornografi deepfake yang menyasar perempuan muda.
Pihak berwenang, jurnalis, dan pengguna media sosial baru-baru ini mengidentifikasi sejumlah besar grup obrolan tempat para anggotanya membuat dan berbagi gambar "deepfake" yang eksplisit secara seksual – termasuk beberapa gambar gadis di bawah umur.
Deepfake dibuat menggunakan kecerdasan buatan, dan sering kali menggabungkan wajah orang asli dengan tubuh palsu.
Pengatur media Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat menyusul penemuan tersebut.
Yoon menginstruksikan pihak berwenang untuk "menyelidiki secara menyeluruh dan menangani kejahatan seks digital ini untuk memberantasnya". "Baru-baru ini, video deepfake yang menargetkan sejumlah orang yang tidak disebutkan jumlahnya telah beredar dengan cepat di media sosial," kata Presiden Yoon dalam sebuah rapat kabinet, dilansir BBC.
"Korbannya sering kali anak di bawah umur dan pelakunya kebanyakan remaja." Serangkaian grup obrolan, yang terhubung dengan sekolah dan universitas di seluruh negeri, ditemukan di aplikasi media sosial Telegram selama seminggu terakhir.
Pengguna, terutama siswa remaja, akan mengunggah foto orang yang mereka kenal – baik teman sekelas maupun guru – dan pengguna lain kemudian akan mengubahnya menjadi gambar deepfake yang eksplisit secara seksual.
Penemuan tersebut menyusul penangkapan pendiri Telegram kelahiran Rusia, Pavel Durov, pada hari Sabtu, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan pada aplikasi pesan terenkripsi tersebut.
Korea Selatan memiliki sejarah kelam kejahatan seks digital.
Pada tahun 2019, terungkap bahwa pria menggunakan ruang obrolan Telegram untuk memeras puluhan wanita muda agar melakukan tindakan seksual, dalam skandal yang dikenal sebagai nth-room. Pemimpin kelompok tersebut, Cho Ju-bin, dijatuhi hukuman 42 tahun penjara. Kejahatan seks deepfake daring telah meningkat, menurut kepolisian Korea Selatan.
Sebanyak 297 kasus dilaporkan dalam tujuh bulan pertama tahun ini, naik dari 180 kasus sepanjang tahun lalu dan 160 kasus pada tahun 2021. Remaja bertanggung jawab atas lebih dari dua pertiga pelanggaran selama tiga tahun terakhir.
Sementara itu, Serikat Guru Korea meyakini lebih dari 200 sekolah telah terdampak dalam serangkaian insiden terbaru ini. Jumlah deepfake yang menargetkan guru telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menurut Kementerian Pendidikan.
Park Ji-hyun, aktivis hak-hak perempuan dan mantan pemimpin sementara Partai Demokrat oposisi utama, mengatakan pemerintah perlu mengumumkan "darurat nasional" sebagai tanggapan atas masalah pornografi deepfake di Korea Selatan.
"Materi pelecehan seksual deepfake dapat dibuat hanya dalam satu menit, dan siapa pun dapat memasuki ruang obrolan tanpa proses verifikasi apa pun," tulis Park di X. "Insiden semacam itu terjadi di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas di seluruh negeri." Kritik pemerintah
Untuk membangun "budaya media yang sehat", Presiden Yoon mengatakan kaum muda perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. "Meskipun sering dianggap sebagai 'hanya lelucon,' tindakan ini jelas merupakan tindakan kriminal yang mengeksploitasi teknologi untuk bersembunyi di balik tameng anonimitas," katanya.
Pengatur media Korea mengadakan pertemuan pada hari Rabu untuk membahas cara mengatasi krisis terbaru ini, tetapi para penentang pemerintah mempertanyakan apakah mereka mampu melaksanakan tugasnya.
"Saya tidak percaya pemerintah ini, yang menganggap diskriminasi gender struktural sebagai 'perselisihan pribadi' belaka, dapat secara efektif mengatasi masalah ini," Bae Bok-joo, seorang aktivis hak-hak perempuan dan mantan anggota Partai Keadilan minoritas, mengatakan kepada kantor berita AFP.
Sebelum menjabat, Presiden Yoon mengatakan perempuan Korea Selatan tidak menderita "diskriminasi gender sistemik", meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya.
Perempuan hanya menduduki 5,8% posisi eksekutif di perusahaan-perusahaan publik Korea Selatan, dan dibayar rata-rata sepertiga lebih rendah daripada laki-laki Korea Selatan - menjadikan negara ini memiliki kesenjangan gaji gender terburuk di antara negara kaya mana pun di dunia.
Selain itu, budaya pelecehan seksual yang meluas, yang dipicu oleh industri teknologi yang sedang berkembang pesat, telah berkontribusi hingga meledaknya kejahatan seks digital.
Sebelumnya, kejahatan ini juga mencakup kasus-kasus wanita yang direkam oleh kamera tersembunyi kecil, atau "kamera mata-mata", saat mereka menggunakan toilet atau membuka pakaian di ruang ganti.
Pihak berwenang, jurnalis, dan pengguna media sosial baru-baru ini mengidentifikasi sejumlah besar grup obrolan tempat para anggotanya membuat dan berbagi gambar "deepfake" yang eksplisit secara seksual – termasuk beberapa gambar gadis di bawah umur.
Deepfake dibuat menggunakan kecerdasan buatan, dan sering kali menggabungkan wajah orang asli dengan tubuh palsu.
Pengatur media Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat menyusul penemuan tersebut.
Yoon menginstruksikan pihak berwenang untuk "menyelidiki secara menyeluruh dan menangani kejahatan seks digital ini untuk memberantasnya". "Baru-baru ini, video deepfake yang menargetkan sejumlah orang yang tidak disebutkan jumlahnya telah beredar dengan cepat di media sosial," kata Presiden Yoon dalam sebuah rapat kabinet, dilansir BBC.
"Korbannya sering kali anak di bawah umur dan pelakunya kebanyakan remaja." Serangkaian grup obrolan, yang terhubung dengan sekolah dan universitas di seluruh negeri, ditemukan di aplikasi media sosial Telegram selama seminggu terakhir.
Pengguna, terutama siswa remaja, akan mengunggah foto orang yang mereka kenal – baik teman sekelas maupun guru – dan pengguna lain kemudian akan mengubahnya menjadi gambar deepfake yang eksplisit secara seksual.
Penemuan tersebut menyusul penangkapan pendiri Telegram kelahiran Rusia, Pavel Durov, pada hari Sabtu, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan pada aplikasi pesan terenkripsi tersebut.
Korea Selatan memiliki sejarah kelam kejahatan seks digital.
Pada tahun 2019, terungkap bahwa pria menggunakan ruang obrolan Telegram untuk memeras puluhan wanita muda agar melakukan tindakan seksual, dalam skandal yang dikenal sebagai nth-room. Pemimpin kelompok tersebut, Cho Ju-bin, dijatuhi hukuman 42 tahun penjara. Kejahatan seks deepfake daring telah meningkat, menurut kepolisian Korea Selatan.
Sebanyak 297 kasus dilaporkan dalam tujuh bulan pertama tahun ini, naik dari 180 kasus sepanjang tahun lalu dan 160 kasus pada tahun 2021. Remaja bertanggung jawab atas lebih dari dua pertiga pelanggaran selama tiga tahun terakhir.
Sementara itu, Serikat Guru Korea meyakini lebih dari 200 sekolah telah terdampak dalam serangkaian insiden terbaru ini. Jumlah deepfake yang menargetkan guru telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menurut Kementerian Pendidikan.
Park Ji-hyun, aktivis hak-hak perempuan dan mantan pemimpin sementara Partai Demokrat oposisi utama, mengatakan pemerintah perlu mengumumkan "darurat nasional" sebagai tanggapan atas masalah pornografi deepfake di Korea Selatan.
Baca Juga
"Materi pelecehan seksual deepfake dapat dibuat hanya dalam satu menit, dan siapa pun dapat memasuki ruang obrolan tanpa proses verifikasi apa pun," tulis Park di X. "Insiden semacam itu terjadi di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas di seluruh negeri." Kritik pemerintah
Untuk membangun "budaya media yang sehat", Presiden Yoon mengatakan kaum muda perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. "Meskipun sering dianggap sebagai 'hanya lelucon,' tindakan ini jelas merupakan tindakan kriminal yang mengeksploitasi teknologi untuk bersembunyi di balik tameng anonimitas," katanya.
Pengatur media Korea mengadakan pertemuan pada hari Rabu untuk membahas cara mengatasi krisis terbaru ini, tetapi para penentang pemerintah mempertanyakan apakah mereka mampu melaksanakan tugasnya.
"Saya tidak percaya pemerintah ini, yang menganggap diskriminasi gender struktural sebagai 'perselisihan pribadi' belaka, dapat secara efektif mengatasi masalah ini," Bae Bok-joo, seorang aktivis hak-hak perempuan dan mantan anggota Partai Keadilan minoritas, mengatakan kepada kantor berita AFP.
Sebelum menjabat, Presiden Yoon mengatakan perempuan Korea Selatan tidak menderita "diskriminasi gender sistemik", meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya.
Perempuan hanya menduduki 5,8% posisi eksekutif di perusahaan-perusahaan publik Korea Selatan, dan dibayar rata-rata sepertiga lebih rendah daripada laki-laki Korea Selatan - menjadikan negara ini memiliki kesenjangan gaji gender terburuk di antara negara kaya mana pun di dunia.
Selain itu, budaya pelecehan seksual yang meluas, yang dipicu oleh industri teknologi yang sedang berkembang pesat, telah berkontribusi hingga meledaknya kejahatan seks digital.
Sebelumnya, kejahatan ini juga mencakup kasus-kasus wanita yang direkam oleh kamera tersembunyi kecil, atau "kamera mata-mata", saat mereka menggunakan toilet atau membuka pakaian di ruang ganti.
(ahm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda