Bangladesh Minta India Mengekstradisi Sheikh Hasina untuk Diadili
Rabu, 21 Agustus 2024 - 22:05 WIB
Bangladesh meminta India mengekstradisi Sheikh Hasina untuk diadili. Foto/AP
DHAKA - Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), oposisi utama di negara Asia Selatan tersebut – yang menyaksikan gelombang protes keras yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina – telah meminta New Delhi untuk mengekstradisi mantan pemimpin tersebut.
Pemerintah Hasina yang dipimpin Liga Awami digulingkan awal bulan ini setelah berminggu-minggu protes terhadap kuota pekerjaan yang diskriminatif. Setelah mengundurkan diri, Hasina terbang ke India tempat dia tinggal sejak saat itu. Di Bangladesh, pemerintahan sementara dibentuk, dengan peraih Nobel berusia 84 tahun Muhammad Yunus sebagai pemimpin.
“Rakyat negeri ini telah memberikan keputusan untuk persidangannya. Biarkan dia menghadapi persidangan itu,” kata Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menurut Daily Star.
Ia mengklaim bahwa saat tinggal di India, Hasina telah “memulai berbagai rencana” untuk “menggagalkan revolusi” yang terjadi di Bangladesh. Sementara New Delhi justru melindungi perdana menteri yang digulingkan, bertentangan dengan komitmennya sendiri terhadap demokrasi.
Perjanjian bilateral antara New Delhi dan Dhaka mengharuskan penyerahan individu yang terhadapnya proses hukum telah dimulai di pengadilan untuk setiap “kejahatan yang dapat diekstradisi.”
Namun, Times of India mencatat pada hari Rabu, mengutip sumber, bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku untuk kasus-kasus yang “bersifat politis” dan permintaan ekstradisi yang belum dibuat “dengan itikad baik” dapat ditolak.
Partai BNP dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, pesaing politik utama perdana menteri yang digulingkan. Pada tahun 2018, Zia, 79, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan korupsi selama pemerintahan Hasina. Dia dibebaskan dari tahanan rumah setelah jatuhnya Liga Awami dan sedang menjalani perawatan untuk penyakitnya, menurut laporan media.
Sebelumnya, penasihat urusan luar negeri pemerintah sementara, Md. Touhid Hossain, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah akan memutuskan apakah akan meminta India untuk mengekstradisi mantan perdana menteri tersebut. Dia menambahkan bahwa tinggalnya Hasina di India “menciptakan situasi yang memalukan” bagi New Delhi.
Lebih dari 400 orang, termasuk mahasiswa dan petugas polisi, tewas selama protes selama berminggu-minggu terhadap pemerintahan Hasina selama 15 tahun.
Pada hari Senin, AFP melaporkan bahwa pengadilan kejahatan perang – yang dibentuk oleh Hasina sendiri – telah meluncurkan penyelidikan atas pembunuhan massal terhadapnya. Minggu lalu, PBB mengklaim ada “indikasi kuat” bahwa pasukan keamanan Bangladesh menggunakan kekuatan yang tidak perlu dalam upayanya untuk meredakan pemberontakan.
Hasina awalnya bermaksud untuk pergi ke Inggris dari India untuk mencari suaka, tetapi rencananya menemui hambatan. Sementara itu, New Delhi siap menampungnya di negara itu “selama yang dibutuhkan,” demikian dilaporkan Indian Express, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Putra Hasina, Sajeeb Wazed Joy, berbicara kepada Times of India, mengatakan ibunya bermaksud untuk kembali ke Bangladesh ketika pemerintah sementara memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum berikutnya.
Pemerintah Hasina yang dipimpin Liga Awami digulingkan awal bulan ini setelah berminggu-minggu protes terhadap kuota pekerjaan yang diskriminatif. Setelah mengundurkan diri, Hasina terbang ke India tempat dia tinggal sejak saat itu. Di Bangladesh, pemerintahan sementara dibentuk, dengan peraih Nobel berusia 84 tahun Muhammad Yunus sebagai pemimpin.
“Rakyat negeri ini telah memberikan keputusan untuk persidangannya. Biarkan dia menghadapi persidangan itu,” kata Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menurut Daily Star.
Ia mengklaim bahwa saat tinggal di India, Hasina telah “memulai berbagai rencana” untuk “menggagalkan revolusi” yang terjadi di Bangladesh. Sementara New Delhi justru melindungi perdana menteri yang digulingkan, bertentangan dengan komitmennya sendiri terhadap demokrasi.
Perjanjian bilateral antara New Delhi dan Dhaka mengharuskan penyerahan individu yang terhadapnya proses hukum telah dimulai di pengadilan untuk setiap “kejahatan yang dapat diekstradisi.”
Baca Juga
Namun, Times of India mencatat pada hari Rabu, mengutip sumber, bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku untuk kasus-kasus yang “bersifat politis” dan permintaan ekstradisi yang belum dibuat “dengan itikad baik” dapat ditolak.
Partai BNP dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, pesaing politik utama perdana menteri yang digulingkan. Pada tahun 2018, Zia, 79, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan korupsi selama pemerintahan Hasina. Dia dibebaskan dari tahanan rumah setelah jatuhnya Liga Awami dan sedang menjalani perawatan untuk penyakitnya, menurut laporan media.
Sebelumnya, penasihat urusan luar negeri pemerintah sementara, Md. Touhid Hossain, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah akan memutuskan apakah akan meminta India untuk mengekstradisi mantan perdana menteri tersebut. Dia menambahkan bahwa tinggalnya Hasina di India “menciptakan situasi yang memalukan” bagi New Delhi.
Lebih dari 400 orang, termasuk mahasiswa dan petugas polisi, tewas selama protes selama berminggu-minggu terhadap pemerintahan Hasina selama 15 tahun.
Pada hari Senin, AFP melaporkan bahwa pengadilan kejahatan perang – yang dibentuk oleh Hasina sendiri – telah meluncurkan penyelidikan atas pembunuhan massal terhadapnya. Minggu lalu, PBB mengklaim ada “indikasi kuat” bahwa pasukan keamanan Bangladesh menggunakan kekuatan yang tidak perlu dalam upayanya untuk meredakan pemberontakan.
Hasina awalnya bermaksud untuk pergi ke Inggris dari India untuk mencari suaka, tetapi rencananya menemui hambatan. Sementara itu, New Delhi siap menampungnya di negara itu “selama yang dibutuhkan,” demikian dilaporkan Indian Express, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Putra Hasina, Sajeeb Wazed Joy, berbicara kepada Times of India, mengatakan ibunya bermaksud untuk kembali ke Bangladesh ketika pemerintah sementara memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum berikutnya.
(ahm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda