Israel Usir 8 Diplomat Norwegia di Tepi Barat, Pejabat Uni Eropa Murka
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 21:30 WIB
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Foto/EPA-EFE/ROBERT HEGEDUS
TEL AVIV - Pemerintah Israel telah mengusir delapan diplomat Norwegia, yang bertugas sebagai penghubung Oslo dengan Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat.
Tindakan rezim penjajah Israel itu dikecam oleh pejabat Eropa.
Perintah untuk menolak status diplomatik bagi warga Norwegia dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Kamis (8/8/2024).
Dia mengutip pengakuan Oslo baru-baru ini atas negara Palestina dan dukungannya terhadap pengaduan terhadap pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Melalui kebijakannya, Norwegia memilih untuk memberi penghargaan kepada... para pembunuh dan pemerkosa alih-alih membantu Israel memerangi terorisme Palestina dan poros kejahatan Iran," ujar menteri rezim penjajah Israel yang telah menciptakan koloni ilegal di tanah Palestina sejak 1948 tersebut.
Katz menambahkan, "Norwegia telah menjalankan kebijakan sepihak tentang masalah Palestina dan karenanya akan dikecualikan dari keterlibatan apa pun di dalamnya."
Negara Nordik tersebut secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada akhir Mei dalam langkah yang dikoordinasikan dengan Irlandia dan Spanyol.
Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan keputusan itu "untuk mendukung kekuatan moderat yang berada di garis depan yang mundur dalam konflik yang berlarut-larut dan kejam."
Kasus ICC yang dirujuk Katz terkait dengan dugaan kejahatan perang yang dilakukan para pejabat Israel serta pemimpin kelompok Palestina Hamas dalam konteks serangan di Israel selatan Oktober lalu, dan tanggapan militer Israel terhadapnya.
Pada Mei, jaksa ICC Karim Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tiga warga Palestina dan dua warga Israel yakni Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Pemerintah Norwegia mengatakan karena Oslo mengakui yurisdiksi pengadilan, maka mereka harus menahan Netanyahu dan menteri Israel jika mereka akan melakukan perjalanan ke negara tersebut.
Para diplomat Norwegia tersebut bermarkas di Tel Aviv dan menjadi penghubung dengan Otoritas Palestina, badan yang berselisih dengan Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007.
Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menggambarkan penargetan stafnya sebagai "tindakan ekstrem yang pertama dan terutama memengaruhi kemampuan kita untuk membantu penduduk Palestina."
"Keputusan hari ini akan berdampak pada hubungan kita dengan pemerintah Netanyahu," tegas dia memperingatkan.
"Menghambat pekerjaan diplomat adalah hal yang serius," ungkap dia.
Komisi Eropa telah menyatakan solidaritasnya dengan Norwegia, yang bukan merupakan anggota Uni Eropa.
Dalam pernyataan pada hari Kamis, Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri UE, mengecam keras keputusan Israel dan menekankan dia tidak menganggap pertikaian itu sebagai masalah bilateral antara negara Zionis itu dan Oslo.
Tindakan rezim penjajah Israel itu dikecam oleh pejabat Eropa.
Perintah untuk menolak status diplomatik bagi warga Norwegia dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Kamis (8/8/2024).
Dia mengutip pengakuan Oslo baru-baru ini atas negara Palestina dan dukungannya terhadap pengaduan terhadap pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Melalui kebijakannya, Norwegia memilih untuk memberi penghargaan kepada... para pembunuh dan pemerkosa alih-alih membantu Israel memerangi terorisme Palestina dan poros kejahatan Iran," ujar menteri rezim penjajah Israel yang telah menciptakan koloni ilegal di tanah Palestina sejak 1948 tersebut.
Katz menambahkan, "Norwegia telah menjalankan kebijakan sepihak tentang masalah Palestina dan karenanya akan dikecualikan dari keterlibatan apa pun di dalamnya."
Negara Nordik tersebut secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada akhir Mei dalam langkah yang dikoordinasikan dengan Irlandia dan Spanyol.
Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan keputusan itu "untuk mendukung kekuatan moderat yang berada di garis depan yang mundur dalam konflik yang berlarut-larut dan kejam."
Kasus ICC yang dirujuk Katz terkait dengan dugaan kejahatan perang yang dilakukan para pejabat Israel serta pemimpin kelompok Palestina Hamas dalam konteks serangan di Israel selatan Oktober lalu, dan tanggapan militer Israel terhadapnya.
Pada Mei, jaksa ICC Karim Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tiga warga Palestina dan dua warga Israel yakni Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Pemerintah Norwegia mengatakan karena Oslo mengakui yurisdiksi pengadilan, maka mereka harus menahan Netanyahu dan menteri Israel jika mereka akan melakukan perjalanan ke negara tersebut.
Para diplomat Norwegia tersebut bermarkas di Tel Aviv dan menjadi penghubung dengan Otoritas Palestina, badan yang berselisih dengan Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007.
Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menggambarkan penargetan stafnya sebagai "tindakan ekstrem yang pertama dan terutama memengaruhi kemampuan kita untuk membantu penduduk Palestina."
"Keputusan hari ini akan berdampak pada hubungan kita dengan pemerintah Netanyahu," tegas dia memperingatkan.
"Menghambat pekerjaan diplomat adalah hal yang serius," ungkap dia.
Komisi Eropa telah menyatakan solidaritasnya dengan Norwegia, yang bukan merupakan anggota Uni Eropa.
Dalam pernyataan pada hari Kamis, Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri UE, mengecam keras keputusan Israel dan menekankan dia tidak menganggap pertikaian itu sebagai masalah bilateral antara negara Zionis itu dan Oslo.
(sya)
tulis komentar anda