Taiwan Belajar dari Ukraina untuk Bersiap Hadapi Serangan
Sabtu, 22 Juni 2024 - 09:00 WIB
Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim. Foto/REUTERS
TAIPEI - Taiwan tengah mempelajari taktik yang digunakan militer Ukraina terhadap Rusia dalam persiapannya menghadapi serangan potensial.
Pernyataan itu diungkapkan Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim.
Komentarnya muncul saat Presiden Taiwan Lai Ching-te menyuarakan kekhawatiran bahwa China diduga telah menguraikan “aneksasi dan penghapusan Republik China (Taiwan) pulau itu sebagai tujuan besar untuk meremajakan rakyatnya,” yang menunjukkan daratan China tidak akan berhenti untuk menguasai pulau itu.
China masih melihat Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya.
Berbicara di acara yang diselenggarakan Chatham House, lembaga pemikir Inggris, di London pada Selasa, Bi-khim menegaskan Taiwan harus mereformasi dan mendesentralisasikan struktur komando militernya.
Dia menambahkan, “Pemerintah secara aktif belajar dari pertahanan Ukraina, di mana pasukan tempur yang lebih kecil telah terbukti gesit dan mudah beradaptasi.”
Wakil presiden, yang terpilih bulan lalu, lebih lanjut mengklaim "rezim otoriter" berusaha "mempengaruhi dan mengacaukan negara lain melalui operasi hibrida seperti perang politik, intrusi siber, pemaksaan ekonomi, dan ancaman kekuatan militer."
Mengingat ancaman yang diduga ini, Bi-khim menyatakan pemerintah Taiwan telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kemampuannya dalam bereaksi jika terjadi serangan.
Langkah-langkah tersebut termasuk menggandakan anggaran pertahanan pulau itu, memperpanjang wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun, memprioritaskan perolehan senjata baru, dan langkah-langkah lain, yang beberapa di antaranya terinspirasi oleh Ukraina, menurut dia.
Pada saat yang sama, terlepas dari ketegangan geopolitik, wakil presiden juga menyarankan kemungkinan kemitraan komersial dengan China daratan, dengan menyatakan Taipei memiliki "kepentingan untuk bekerja sama dengan orang-orang di seberang Selat Taiwan dalam menciptakan lingkungan yang stabil di mana orang-orang dapat mengejar kemakmuran."
Sementara itu, Beijing mengecam pemerintah baru Taiwan, mencap presiden barunya sebagai "separatis berbahaya" dan meluncurkan latihan militer di sekitar pulau itu setelah pelantikan Lai bulan lalu.
Pemerintah China terus bersikeras mereka "tetap berkomitmen untuk reunifikasi damai" tetapi telah memperingatkan prospek seperti itu "semakin terkikis oleh separatis untuk kemerdekaan Taiwan dan pasukan asing," menurut Menteri Pertahanan China Dong Jun.
Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949, ketika kaum nasionalis melarikan diri dari daratan dengan bantuan AS setelah kalah dalam Perang Saudara China dari komunis.
Namun, pulau itu saat ini hanya diakui sebagai negara berdaulat oleh 12 dari 193 negara di dunia, sementara yang lain, termasuk AS, mematuhi apa yang disebut kebijakan Satu China, yang menunjukkan pemerintah Beijing sebagai satu-satunya otoritas yang berkuasa atas wilayah China.
Pernyataan itu diungkapkan Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim.
Komentarnya muncul saat Presiden Taiwan Lai Ching-te menyuarakan kekhawatiran bahwa China diduga telah menguraikan “aneksasi dan penghapusan Republik China (Taiwan) pulau itu sebagai tujuan besar untuk meremajakan rakyatnya,” yang menunjukkan daratan China tidak akan berhenti untuk menguasai pulau itu.
China masih melihat Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya.
Berbicara di acara yang diselenggarakan Chatham House, lembaga pemikir Inggris, di London pada Selasa, Bi-khim menegaskan Taiwan harus mereformasi dan mendesentralisasikan struktur komando militernya.
Dia menambahkan, “Pemerintah secara aktif belajar dari pertahanan Ukraina, di mana pasukan tempur yang lebih kecil telah terbukti gesit dan mudah beradaptasi.”
Wakil presiden, yang terpilih bulan lalu, lebih lanjut mengklaim "rezim otoriter" berusaha "mempengaruhi dan mengacaukan negara lain melalui operasi hibrida seperti perang politik, intrusi siber, pemaksaan ekonomi, dan ancaman kekuatan militer."
Mengingat ancaman yang diduga ini, Bi-khim menyatakan pemerintah Taiwan telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kemampuannya dalam bereaksi jika terjadi serangan.
Langkah-langkah tersebut termasuk menggandakan anggaran pertahanan pulau itu, memperpanjang wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun, memprioritaskan perolehan senjata baru, dan langkah-langkah lain, yang beberapa di antaranya terinspirasi oleh Ukraina, menurut dia.
Pada saat yang sama, terlepas dari ketegangan geopolitik, wakil presiden juga menyarankan kemungkinan kemitraan komersial dengan China daratan, dengan menyatakan Taipei memiliki "kepentingan untuk bekerja sama dengan orang-orang di seberang Selat Taiwan dalam menciptakan lingkungan yang stabil di mana orang-orang dapat mengejar kemakmuran."
Sementara itu, Beijing mengecam pemerintah baru Taiwan, mencap presiden barunya sebagai "separatis berbahaya" dan meluncurkan latihan militer di sekitar pulau itu setelah pelantikan Lai bulan lalu.
Pemerintah China terus bersikeras mereka "tetap berkomitmen untuk reunifikasi damai" tetapi telah memperingatkan prospek seperti itu "semakin terkikis oleh separatis untuk kemerdekaan Taiwan dan pasukan asing," menurut Menteri Pertahanan China Dong Jun.
Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949, ketika kaum nasionalis melarikan diri dari daratan dengan bantuan AS setelah kalah dalam Perang Saudara China dari komunis.
Namun, pulau itu saat ini hanya diakui sebagai negara berdaulat oleh 12 dari 193 negara di dunia, sementara yang lain, termasuk AS, mematuhi apa yang disebut kebijakan Satu China, yang menunjukkan pemerintah Beijing sebagai satu-satunya otoritas yang berkuasa atas wilayah China.
(sya)
tulis komentar anda