7 Dampak Buruk Kepemimpinan PM Modi yang Ketiga bagi Umat Muslim di India
Sabtu, 15 Juni 2024 - 15:35 WIB
Muslim akan terus tertindas saat kepemimpinan PM Narendra Modi mendatang. Foto/AP
NEW DELHI - Narendra Modi telah dilantik sebagai perdana menteri India untuk masa jabatan ketiga berturut-turut menyusul hasil pemilu yang signifikan yang membuat Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan partai nasionalis Hindu, kehilangan mayoritas untuk memerintah negara tersebut.
Pekan lalu, Modi menerima dukungan dari Aliansi Demokratik Nasional (NDA) – sebuah koalisi yang terdiri dari hampir 40 partai politik – setelah bertemu dengan para anggotanya.
Bahkan ketika BJP kekurangan 272 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan berikutnya, Modi menerima dukungan dari partai-partai kecil (dalam NDA) untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.
Foto/AP
Para ahli mengatakan masa jabatan ketiganya sebagai perdana menteri menimbulkan kekhawatiran besar bagi umat Islam di negara tersebut, yang menghadapi peningkatan marginalisasi dan permusuhan sejak ia berkuasa pada tahun 2014.
“Melanjutkan ke arah yang sama, apa yang terjadi sejak tahun 2014, umat Islam akan menghadapi keterasingan yang lebih besar, kehilangan keamanan yang lebih besar, [dan] ketakutan yang lebih besar tentang masa depan mereka,” Nilanjan Mukhopadhyay, seorang jurnalis veteran dan pakar politik Hindu sayap kanan, kepada The New Arab.
Dekade kekuasaan Modi ditandai dengan peningkatan signifikan dalam marginalisasi dan undang-undang diskriminatif yang menyasar kelompok agama minoritas, khususnya Muslim.
Kasus-kasus kekerasan komunal telah meningkat selama masa jabatannya dimana komunitas Muslim seringkali menjadi sasaran agresi nasionalis Hindu, menjadi sasaran pemukulan brutal dan bahkan hukuman mati tanpa pengadilan oleh massa Hindu karena dicurigai melakukan penyembelihan sapi atau konsumsi daging sapi.
Insiden-insiden ini, yang biasa disebut sebagai "main hakim sendiri terhadap sapi", melibatkan massa yang menyerang orang-orang yang dicurigai merusak sapi, yang dianggap suci oleh umat Hindu. Pemerintahan Modi dituduh memberikan patronase kepada massa karena keselarasan mereka dengan agenda politik BJP.
“Dekade kekuasaan Modi ditandai dengan peningkatan signifikan dalam marginalisasi dan undang-undang diskriminatif yang menyasar kelompok agama minoritas, khususnya Muslim”
“Sejak BJP berkuasa, kelompok minoritas pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya, menjadi pihak yang menerima. Mereka tidak pernah seperti komunitas yang sangat makmur, namun marginalisasi mereka semakin mendalam,” kata Mohammad Reyaz, seorang akademisi dan pakar isu-isu minoritas yang tinggal di Benggala Barat, India. “Muslim benar-benar telah dikucilkan,” tambahnya.
Foto/AP
Pada tahun 2019, Perdana Menteri Narendra Modi juga mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di India, sehingga wilayah tersebut berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat di New Delhi.
Pada saat yang sama, pemerintahannya memperkenalkan undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial yang mengecualikan migran Muslim, sehingga memicu protes yang meluas dan bentrokan dengan kekerasan di seluruh negeri yang menyebabkan kematian puluhan orang, sebagian besar adalah Muslim.
Sementara itu, pemerintah daerah BJP telah membuldoser properti milik umat Islam, dengan alasan seperti pendudukan ilegal atas tanah pemerintah atau dugaan keterlibatan dalam kerusuhan.
Foto/AP
Ada juga gelombang revisionisme sejarah dalam buku teks India yang bertujuan untuk mengurangi pentingnya era Mughal di negara tersebut. BJP bahkan telah mengubah nama kota dan jalan dalam upaya untuk menghapus jejak pemerintahan Islam sebelumnya.
Para ahli khawatir bahwa tren ini akan terus berlanjut, atau bahkan semakin intensif, pada masa jabatan Modi yang ketiga, sehingga akan semakin meminggirkan 200 juta umat Islam di India.
“Mereka [BJP] ingin membuat umat Islam tidak terlihat dan tidak diinginkan. Seluruh pemilu tahun 2024 diperjuangkan dengan narasi anti-Muslim. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi adalah umat Islam sekarang merasa bahwa kehidupan mereka, keberadaan mereka, sangat tidak pasti di India,” kata Apoorvanand, seorang komentator politik terkemuka dan profesor di Universitas Delhi, kepada The New Arab.
Foto/AP
Kritikus berpendapat bahwa tindakan Modi dalam satu dekade terakhir merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk membentuk kembali landasan sekuler India sambil meremehkan hak-hak konstitusional umat Islam dan menjadikan mereka warga negara kelas dua.
Pekan lalu, Modi menerima dukungan dari Aliansi Demokratik Nasional (NDA) – sebuah koalisi yang terdiri dari hampir 40 partai politik – setelah bertemu dengan para anggotanya.
Bahkan ketika BJP kekurangan 272 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan berikutnya, Modi menerima dukungan dari partai-partai kecil (dalam NDA) untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.
7 Dampak Buruk Kepemimpinan PM Modi yang Ketiga bagi Umat Muslim di India
1. Marginalisasi Umat Islam Akan Terus Berlanjut
Foto/AP
Para ahli mengatakan masa jabatan ketiganya sebagai perdana menteri menimbulkan kekhawatiran besar bagi umat Islam di negara tersebut, yang menghadapi peningkatan marginalisasi dan permusuhan sejak ia berkuasa pada tahun 2014.
“Melanjutkan ke arah yang sama, apa yang terjadi sejak tahun 2014, umat Islam akan menghadapi keterasingan yang lebih besar, kehilangan keamanan yang lebih besar, [dan] ketakutan yang lebih besar tentang masa depan mereka,” Nilanjan Mukhopadhyay, seorang jurnalis veteran dan pakar politik Hindu sayap kanan, kepada The New Arab.
Dekade kekuasaan Modi ditandai dengan peningkatan signifikan dalam marginalisasi dan undang-undang diskriminatif yang menyasar kelompok agama minoritas, khususnya Muslim.
Kasus-kasus kekerasan komunal telah meningkat selama masa jabatannya dimana komunitas Muslim seringkali menjadi sasaran agresi nasionalis Hindu, menjadi sasaran pemukulan brutal dan bahkan hukuman mati tanpa pengadilan oleh massa Hindu karena dicurigai melakukan penyembelihan sapi atau konsumsi daging sapi.
Insiden-insiden ini, yang biasa disebut sebagai "main hakim sendiri terhadap sapi", melibatkan massa yang menyerang orang-orang yang dicurigai merusak sapi, yang dianggap suci oleh umat Hindu. Pemerintahan Modi dituduh memberikan patronase kepada massa karena keselarasan mereka dengan agenda politik BJP.
“Dekade kekuasaan Modi ditandai dengan peningkatan signifikan dalam marginalisasi dan undang-undang diskriminatif yang menyasar kelompok agama minoritas, khususnya Muslim”
“Sejak BJP berkuasa, kelompok minoritas pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya, menjadi pihak yang menerima. Mereka tidak pernah seperti komunitas yang sangat makmur, namun marginalisasi mereka semakin mendalam,” kata Mohammad Reyaz, seorang akademisi dan pakar isu-isu minoritas yang tinggal di Benggala Barat, India. “Muslim benar-benar telah dikucilkan,” tambahnya.
2. Tidak Ada Otonomi Khusus untuk Jammu dan Kashmir
Foto/AP
Pada tahun 2019, Perdana Menteri Narendra Modi juga mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di India, sehingga wilayah tersebut berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat di New Delhi.
Pada saat yang sama, pemerintahannya memperkenalkan undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial yang mengecualikan migran Muslim, sehingga memicu protes yang meluas dan bentrokan dengan kekerasan di seluruh negeri yang menyebabkan kematian puluhan orang, sebagian besar adalah Muslim.
Sementara itu, pemerintah daerah BJP telah membuldoser properti milik umat Islam, dengan alasan seperti pendudukan ilegal atas tanah pemerintah atau dugaan keterlibatan dalam kerusuhan.
3. Sejarah Islam Dihapus dari Buku Teks
Foto/AP
Ada juga gelombang revisionisme sejarah dalam buku teks India yang bertujuan untuk mengurangi pentingnya era Mughal di negara tersebut. BJP bahkan telah mengubah nama kota dan jalan dalam upaya untuk menghapus jejak pemerintahan Islam sebelumnya.
Para ahli khawatir bahwa tren ini akan terus berlanjut, atau bahkan semakin intensif, pada masa jabatan Modi yang ketiga, sehingga akan semakin meminggirkan 200 juta umat Islam di India.
“Mereka [BJP] ingin membuat umat Islam tidak terlihat dan tidak diinginkan. Seluruh pemilu tahun 2024 diperjuangkan dengan narasi anti-Muslim. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi adalah umat Islam sekarang merasa bahwa kehidupan mereka, keberadaan mereka, sangat tidak pasti di India,” kata Apoorvanand, seorang komentator politik terkemuka dan profesor di Universitas Delhi, kepada The New Arab.
4. Hak Konstitusional Islam Akan Dihapus Pelan-pelan
Foto/AP
Kritikus berpendapat bahwa tindakan Modi dalam satu dekade terakhir merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk membentuk kembali landasan sekuler India sambil meremehkan hak-hak konstitusional umat Islam dan menjadikan mereka warga negara kelas dua.
tulis komentar anda