Rusia Masukkan Eks PM Ukraina Yulia Tymoshenko dalam Daftar Buronan
Minggu, 09 Juni 2024 - 10:28 WIB
Rusia masukkan mantan PM Ukraina Yulia Tymoshenko dalam daftar buronan. Foto/REUTERS
KYIV - Mantan Perdana Menteri (PM) Ukraina Yulia Tymoshenko kini terdaftar sebagai orang yang diburu di Rusia, menurut database Kementerian Dalam Negeri di Moskow.
Dia saat ini memimpin partai oposisi Batkivshchyna (Tanah Air) di Parlemen Ukraina.
Politisi veteran Ukraina berusia 63 tahun itu telah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak tiga kali.
Menurut pemberitahuan Kementerian Dalam Negeri Rusia, sebagaimana dikutip Russia Today, Minggu (9/6/2024), Tymoshenko “dicari berdasarkan pasal Undang-Undang Pidana”.
Tymoshenko menjabat sebagai PM Ukraina selama beberapa bulan pada tahun 2005 setelah ikut memimpin serangkaian protes yang dikenal sebagai “Revolusi Oranye”, yang dipicu oleh sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2004.
Pergolakan tersebut menghasilkan kemenangan Viktor Yushchenko, seorang calon presiden yang berhaluan NATO dan Barat.
Politisi perempuan itu kembali memimpin pemerintahan dari tahun 2007 hingga 2010. Setelah kemenangan Viktor Yanukovych—seorang pendukung hubungan persahabatan Ukraina dengan Rusia—dalam pemilihan presiden tahun 2010, Tymoshenko dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan saat menyelesaikan kontrak pengiriman gas dengan Moskow.
Pada tahun 2011, Tymoshenko dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas tuduhan tersebut, tetapi dibebaskan karena kudeta Maidan yang didukung Barat pada tahun 2014.
Mantan PM itu dalam banyak kesempatan mengkritik Presiden Volodymyr Zelensky karena mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan, dan juga mengecam undang-undang terbarunya yang memperketat peraturan mobilisasi.
Pada akhir tahun 2023, dia mendesak Zelensky untuk membuat “rencana B” untuk membebaskan Ukraina dari apa yang disebutnya sebagai “situasi yang sulit dan cukup tragis”, merujuk pada konflik dengan Rusia, namun tanpa memberikan saran spesifik apa pun.
Namun pada tahun 2022, Zelensky menandatangani dekrit yang melarang semua pembicaraan dengan pemimpin saat ini di Moskow setelah empat wilayah bekas Ukraina memberikan suara terbanyak dalam referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Rusia telah memasukkan sejumlah pejabat Ukraina ke dalam daftar orang yang dicari, termasuk Zelensky dan mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, meskipun pemberitahuan status mereka kemudian dihapus dari database yang tersedia untuk umum.
Dia saat ini memimpin partai oposisi Batkivshchyna (Tanah Air) di Parlemen Ukraina.
Politisi veteran Ukraina berusia 63 tahun itu telah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak tiga kali.
Menurut pemberitahuan Kementerian Dalam Negeri Rusia, sebagaimana dikutip Russia Today, Minggu (9/6/2024), Tymoshenko “dicari berdasarkan pasal Undang-Undang Pidana”.
Tymoshenko menjabat sebagai PM Ukraina selama beberapa bulan pada tahun 2005 setelah ikut memimpin serangkaian protes yang dikenal sebagai “Revolusi Oranye”, yang dipicu oleh sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2004.
Pergolakan tersebut menghasilkan kemenangan Viktor Yushchenko, seorang calon presiden yang berhaluan NATO dan Barat.
Politisi perempuan itu kembali memimpin pemerintahan dari tahun 2007 hingga 2010. Setelah kemenangan Viktor Yanukovych—seorang pendukung hubungan persahabatan Ukraina dengan Rusia—dalam pemilihan presiden tahun 2010, Tymoshenko dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan saat menyelesaikan kontrak pengiriman gas dengan Moskow.
Pada tahun 2011, Tymoshenko dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas tuduhan tersebut, tetapi dibebaskan karena kudeta Maidan yang didukung Barat pada tahun 2014.
Mantan PM itu dalam banyak kesempatan mengkritik Presiden Volodymyr Zelensky karena mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan, dan juga mengecam undang-undang terbarunya yang memperketat peraturan mobilisasi.
Pada akhir tahun 2023, dia mendesak Zelensky untuk membuat “rencana B” untuk membebaskan Ukraina dari apa yang disebutnya sebagai “situasi yang sulit dan cukup tragis”, merujuk pada konflik dengan Rusia, namun tanpa memberikan saran spesifik apa pun.
Namun pada tahun 2022, Zelensky menandatangani dekrit yang melarang semua pembicaraan dengan pemimpin saat ini di Moskow setelah empat wilayah bekas Ukraina memberikan suara terbanyak dalam referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Rusia telah memasukkan sejumlah pejabat Ukraina ke dalam daftar orang yang dicari, termasuk Zelensky dan mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, meskipun pemberitahuan status mereka kemudian dihapus dari database yang tersedia untuk umum.
(mas)
tulis komentar anda