Jerman Siap Patuhi ICC Jika Perintahkan Penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu
Kamis, 23 Mei 2024 - 12:39 WIB
Pemerintah Jerman siap mematuhi ICC jika surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Foto/REUTERS
BERLIN - Pemerintah Jerman menyatakan siap mematuhi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza, Palestina.
Dalam konferensi pers hari Rabu (22/5/2024), juru bicara pemerintah Kanselir Jerman Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, ditanya apakah Berlin akan melaksanakan surat perintah penangkapan dari ICC terhadap PM Netanyahu.
“Tentu saja ya, kami mematuhi hukum,” jawabnya seperti dikutip dariDie Welt, Kamis (23/5/2024).
Pernyataan itu muncul setelah Duta Besar Israel untuk Berlin, Ron Prosor, mendesak pemerintahan Scholz untuk menentang ICC.
Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah mengajukan permohonan pada hari Senin untuk dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.
Pemerintah Israel menanggapinya dengan mencap surat perintah penangkapan tersebut sebagai anti-Semit dan menyerukan apa yang mereka sebut “negara-negara beradab” untuk memboikot perintah penangkapan terhadap para pemimpinnya.
Prosor mengajukan seruan langsung kepada pemerintah Berlin pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa “Staatsrason” Jerman—janji mereka untuk menjamin keamanan Israel sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya—sedang diuji.
“Pernyataan publik bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri akan kehilangan kredibilitasnya jika tangan kita terikat begitu kita membela diri,” kata diplomat Zionis tersebut.
“Kepala Jaksa (ICC) menyamakan pemerintahan demokratis dengan Hamas, sehingga menjelekkan dan mendelegitimasi Israel dan orang-orang Yahudi. Dia benar-benar kehilangan pedoman moralnya,” ujarnya.
Prosor menambahkan bahwa Jerman memiliki tanggung jawab untuk “menyesuaikan kembali kompasnya.”
Dia menyebut permohonan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC tersebut sebagai “kampanye politik yang memalukan”, dan mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi “paku di peti mati bagi Barat” dan institusi-institusinya.
Hebestreit menolak berkomentar langsung mengenai desakan pemerintah Israel.
Jerman merupakan salah satu negara penandatangan Statuta Roma yang mendirikan ICC dan sangat mendukung organisasi multilateral tersebut.
Prancis, yang juga merupakan salah satu dari 124 negara yang mengakui otoritas ICC, juga menegaskan hal yang sama.
Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan dukungannya terhadap ICC, dengan mengatakan bahwa keputusan pra-persidangan akan bergantung pada pengadilan untuk memutuskan apakah akan memerintahkan penangkapan para pemimpin Israel dan Hamas—berdasarkan bukti yang diserahkan oleh jaksa.
Baik Israel maupun Amerika Serikat (AS) bukanlah pihak dalam Statuta Roma. Presiden AS Joe Biden mengecam usulan surat perintah penangkapan tersebut sebagai hal yang “keterlaluan”, dan anggota Kongres AS mengancam akan memberikan sanksi kepada ICC.
Dalam konferensi pers hari Rabu (22/5/2024), juru bicara pemerintah Kanselir Jerman Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, ditanya apakah Berlin akan melaksanakan surat perintah penangkapan dari ICC terhadap PM Netanyahu.
“Tentu saja ya, kami mematuhi hukum,” jawabnya seperti dikutip dariDie Welt, Kamis (23/5/2024).
Pernyataan itu muncul setelah Duta Besar Israel untuk Berlin, Ron Prosor, mendesak pemerintahan Scholz untuk menentang ICC.
Baca Juga
Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah mengajukan permohonan pada hari Senin untuk dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.
Pemerintah Israel menanggapinya dengan mencap surat perintah penangkapan tersebut sebagai anti-Semit dan menyerukan apa yang mereka sebut “negara-negara beradab” untuk memboikot perintah penangkapan terhadap para pemimpinnya.
Prosor mengajukan seruan langsung kepada pemerintah Berlin pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa “Staatsrason” Jerman—janji mereka untuk menjamin keamanan Israel sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya—sedang diuji.
“Pernyataan publik bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri akan kehilangan kredibilitasnya jika tangan kita terikat begitu kita membela diri,” kata diplomat Zionis tersebut.
“Kepala Jaksa (ICC) menyamakan pemerintahan demokratis dengan Hamas, sehingga menjelekkan dan mendelegitimasi Israel dan orang-orang Yahudi. Dia benar-benar kehilangan pedoman moralnya,” ujarnya.
Prosor menambahkan bahwa Jerman memiliki tanggung jawab untuk “menyesuaikan kembali kompasnya.”
Dia menyebut permohonan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC tersebut sebagai “kampanye politik yang memalukan”, dan mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi “paku di peti mati bagi Barat” dan institusi-institusinya.
Hebestreit menolak berkomentar langsung mengenai desakan pemerintah Israel.
Jerman merupakan salah satu negara penandatangan Statuta Roma yang mendirikan ICC dan sangat mendukung organisasi multilateral tersebut.
Prancis, yang juga merupakan salah satu dari 124 negara yang mengakui otoritas ICC, juga menegaskan hal yang sama.
Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan dukungannya terhadap ICC, dengan mengatakan bahwa keputusan pra-persidangan akan bergantung pada pengadilan untuk memutuskan apakah akan memerintahkan penangkapan para pemimpin Israel dan Hamas—berdasarkan bukti yang diserahkan oleh jaksa.
Baik Israel maupun Amerika Serikat (AS) bukanlah pihak dalam Statuta Roma. Presiden AS Joe Biden mengecam usulan surat perintah penangkapan tersebut sebagai hal yang “keterlaluan”, dan anggota Kongres AS mengancam akan memberikan sanksi kepada ICC.
(mas)
tulis komentar anda