Apa yang Membuat Pemerintah Sipil Myanmar Dikudeta? Simak Penjelasan Lengkapnya

Militer bersikukuh tindakannya dibenarkan secara hukum, dan pengumuman tersebut mengutip pasal dalam konstitusi yang mengizinkan militer mengambil alih kekuasaan pada saat darurat, meskipun juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan tersebut sebenarnya kudeta.

Beberapa ahli menyatakan kebingungannya bahwa militer akan mengambil tindakan untuk mengacaukan status quo. Karena pada saat itu para jenderal masih memegang kekuasaan yang sangat besar di negara tersebut.

Myanmar setelah Kudeta

Dilansir dari Al Jazeera, beberapa jam setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan menggunakan dalih dugaan kegagalan pemerintah.

Mereka juga menjanjikan pemilu baru, namun tidak memberikan kerangka waktu, dan mengumumkan kekuasaan telah diserahkan kepada Ming Aung Hlaing.

Jenderal Ming Aung Hlaing sendiri sebenarnya dikenal sebagai sosok yang telah lama memendam ambisi menjadi presiden, menurut Melissa Crouch, profesor di Fakultas Hukum, Universitas New South Wales di Sydney, Australia.

Min Aung Hlaing yang sebelumnya merupakan tokoh yang kurang dikenal di luar militer, diangkat sebagai panglima tertinggi pada tahun 2011, tepat ketika Myanmar mulai melakukan transisi ke pemerintahan sipil setelah 49 tahun pemerintahan militer.

Tindakan Kontroversial Suu Kyi