Pakar Menilai Konflik Palestina-Israel Telah Kehilangan Sentralitasnya
Minggu, 16 Agustus 2020 - 06:00 WIB
Ilustrasi
RAMALLAH - Nidal Foqaha, Direktur Jenderal Koalisi Perdamaian Palestina-Inisiatif Jenewa di Ramallah menilai konflik Israel-Palestina telah kehilangan sentralitasnya di mata Palestina serta pemain regional dan internasional. Dia menghubungkan perubahan sikap tersebut dengan keretakan antara Fatah dan Hamas dan sejumlah perkembangan global.
Hanya beberapa pekan yang lalu, masalah Palestina menjadi berita utama di seluruh dunia, dipicu oleh rencana Israel untuk memperpanjang kedaulatannya di beberapa bagian Tepi Barat. Tetapi karena inisiatif telah diletakkan di belakang, konflik Israel-Palestina telah kehilangan sentralitasnya, memberi ruang untuk masalah lokal dan regional lainnya.
Di masa lalu, bukan itu masalahnya. Selama hampir satu abad, konflik Israel-Palestina telah berada di garis depan wacana di Timur Tengah, dengan para politisi dan ahli menghubungkan stabilitas regional dengan penyelesaian saga selama puluhan tahun. Begitu pula komunitas internasional. Dari 1945 hingga 2016, PBB mengeluarkan 80 resolusi tentang Israel dan pada 2019 badan internasional membuat 18 deklarasi menentang negara Yahudi, lebih dari dua kali jumlah yang ditujukan ke negara lain.
(Baca: Hamas Kecam Kesepakatan Normalisasi Hubungan UEA-Israel )
Namun, Foqaha mengatakan bahwa minat dan sentralitas perjuangan Palestina telah turun secara signifikan selama beberapa tahun terakhir dan meskipun perubahan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan tanggal tertentu. Dia menunjukkan sejumlah faktor regional dan internasional yang berkontribusi pada perubahan tersebut.
Faktor pertama adalah proses perdamaian yang terhenti yang runtuh pada awal tahun 2000-an, ketika Perdana Menteri Israel, Ehud Barak tidak dapat menerima pemimpin Palestina, Yasser Arafat terutama dalam masalah Yerusalem, perbatasan, dan status pengungsi.
Kemudian terjadi pergolakan lagi. Wafatnya Arafat pada tahun 2004 yang meninggalkan Palestina tanpa pemimpin yang kuat. Dua tahun kemudian warga Palestina pergi ke tempat pemungutan suara. Hamas, yang merangkul pendekatan yang lebih agresif terhadap Israel dan mengecam elit penguasa Fatah karena pembicaraan damai dengan negara Yahudi, menang pemilu dan memperoleh 74 dari 123 kursi.
Kemenangan itu memperkuat posisi Hamas dan satu tahun kemudian menggulingkan para pejabat Fatah yang sebelumnya menguasai Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hamas membangun kendali penuh atas daerah itu dan menyebabkan perselisihan dengan Otoritas Palestina (PA), sebuah konflik yang menjadi tempat berlindung kedua faksi.
"Perpecahan itu berdampak buruk pada proyek nasional kami. Kami berjanji kepada rakyat tentang sebuah negara merdeka, tetapi sejauh ini kami gagal menepati kata itu, dan kesenjangan antara kepemimpinan dan warga biasa itu akhirnya merusak kredibilitas kami di mata rakyat Palestina," ucapnya, seperti dilansir Sputnik.
Hanya beberapa pekan yang lalu, masalah Palestina menjadi berita utama di seluruh dunia, dipicu oleh rencana Israel untuk memperpanjang kedaulatannya di beberapa bagian Tepi Barat. Tetapi karena inisiatif telah diletakkan di belakang, konflik Israel-Palestina telah kehilangan sentralitasnya, memberi ruang untuk masalah lokal dan regional lainnya.
Di masa lalu, bukan itu masalahnya. Selama hampir satu abad, konflik Israel-Palestina telah berada di garis depan wacana di Timur Tengah, dengan para politisi dan ahli menghubungkan stabilitas regional dengan penyelesaian saga selama puluhan tahun. Begitu pula komunitas internasional. Dari 1945 hingga 2016, PBB mengeluarkan 80 resolusi tentang Israel dan pada 2019 badan internasional membuat 18 deklarasi menentang negara Yahudi, lebih dari dua kali jumlah yang ditujukan ke negara lain.
(Baca: Hamas Kecam Kesepakatan Normalisasi Hubungan UEA-Israel )
Namun, Foqaha mengatakan bahwa minat dan sentralitas perjuangan Palestina telah turun secara signifikan selama beberapa tahun terakhir dan meskipun perubahan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan tanggal tertentu. Dia menunjukkan sejumlah faktor regional dan internasional yang berkontribusi pada perubahan tersebut.
Faktor pertama adalah proses perdamaian yang terhenti yang runtuh pada awal tahun 2000-an, ketika Perdana Menteri Israel, Ehud Barak tidak dapat menerima pemimpin Palestina, Yasser Arafat terutama dalam masalah Yerusalem, perbatasan, dan status pengungsi.
Kemudian terjadi pergolakan lagi. Wafatnya Arafat pada tahun 2004 yang meninggalkan Palestina tanpa pemimpin yang kuat. Dua tahun kemudian warga Palestina pergi ke tempat pemungutan suara. Hamas, yang merangkul pendekatan yang lebih agresif terhadap Israel dan mengecam elit penguasa Fatah karena pembicaraan damai dengan negara Yahudi, menang pemilu dan memperoleh 74 dari 123 kursi.
Kemenangan itu memperkuat posisi Hamas dan satu tahun kemudian menggulingkan para pejabat Fatah yang sebelumnya menguasai Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hamas membangun kendali penuh atas daerah itu dan menyebabkan perselisihan dengan Otoritas Palestina (PA), sebuah konflik yang menjadi tempat berlindung kedua faksi.
"Perpecahan itu berdampak buruk pada proyek nasional kami. Kami berjanji kepada rakyat tentang sebuah negara merdeka, tetapi sejauh ini kami gagal menepati kata itu, dan kesenjangan antara kepemimpinan dan warga biasa itu akhirnya merusak kredibilitas kami di mata rakyat Palestina," ucapnya, seperti dilansir Sputnik.
tulis komentar anda