Analis: Lebanon Capai Titik Kritis, Kedaulatannya Terancam
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 19:12 WIB
Ledakan di pelabuhan Beirut pada awal Agustus telah mendorong Lebanon ke tepi krisis. Foto/Ilustrasi
BEIRUT - Ledakan di pelabuhan Beirut pada awal Agustus telah mendorong Lebanon ke tepi krisis. Kondisi ini memicu pertanyaan, apakah negara itu akan mampu mengatasi krisis. Pakar Timur Tengah dan analis politik, Ghassan Kadi menjelaskan mengapa suntikan dana saja tidak cukup untuk menyelamatkan perekonomian negara itu.
Kadi menuturkan, ledakan Beirut telah memperburuk dilema ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Lebanon yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hassan Diab. Sebelum ledakan dahsyat yang hampir sepenuhnya menghancurkan pelabuhan terbesar di negara itu, pihak berwenang Lebanon telah gagal membayar utang negara pada Maret 2020 dan mengadakan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menerima pinjaman USD 10 miliar. Pinjaman itu diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang merosot. (Baca: Lebanon Kian Genting, Diab Mundur dari Kursi PM )
Namun, pembicaraan “menghantam batu” pada Juli 2020, karena pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kompromi pada program reformasi domestik Lebanon. Menurut Bloomberg, ledakan Beirut dapat meningkatkan tekanan pada Diab untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemberi pinjaman dan investor internasional dan memulai reformasi.
"Saya bahkan tidak yakin apakah Lebanon seperti yang kita tahu akan bertahan lebih lama dari krisis ini. Apalagi, merenungkan bagaimana ia akan berhasil menemukan jalan menuju pembangunan kembali," ucap Kadi, seperti dilansir Sputnik, Jumat (14/8/2020). (Baca: Ledakan Beirut Disusul Pejabat Mundur Massal, Lebanon di Ambang Kolaps )
Dia tidak terkejut dengan pembicaraan IMF-Lebanon yang sebelumnya terhenti. "IMF dan semua mantan dermawan dan kreditor yang telah membantu Lebanon di masa lalu, kini telah kehilangan kepercayaan mereka, mengetahui sebelumnya bahwa setiap uang yang ditawarkan sebagai sumbangan atau kredit akan jatuh ke dalam kantong politisi korup," ujarnya.
"Hassan Diab tampaknya beroperasi dari posisi bertahan politik yang aneh, karena ia datang ke panggung politik entah dari mana, dan dengan sedikit atau tanpa harapan akan masa depan politik. Jadi, orang akan berpikir bahwa status quo-nya-tidak-untung-rugi-seharusnya menempatkan dia dalam posisi membuat keputusan reformasi yang berani. Tapi, dia tidak menghasilkan banyak sama sekali," jelas Kadi.
Ia cenderung berpikir bahwa Diab tidak mampu memenuhi keinginan para demonstran atau hanya memikirkan masa depan politiknya sendiri dalam sistem yang diatur oleh kroni dan mentalitas mafia.
Menurut Kadi, sangat sulit untuk membawa ekonomi Lebanon kembali ke jalurnya. Menurutnya, bahkan sebelum ledakan, perekonomian sedang compang-camping, di mana Lira Lebanon kehilangan sekitar 80% nilainya dalam beberapa bulan terakhir.
Saat ini, jumlah utang nasional Lebanon hampir 170% dari produk domestik bruto (PDB) negara itu. Selain itu, defisit anggaran pemerintah mencapai 11,4% dari PDB negara pada 2019. Dengan melonjaknya inflasi dan melonjaknya pengangguran, tingkat kemiskinan negara bisa naik dari 30% menjadi 50%, seperti yang diperingatkan Bank Dunia pada November 2019.
"Selain itu, Lebanon berada di bawah jerat ketat Undang-Undang Caesar, industri lokal terhenti, biaya hidup melonjak, dan pegawai negeri tidak dibayar secara teratur sebagaimana mestinya, perusahaan swasta terpaksa mengurangi pegawai mereka," ujarnya.
Undang-Undang Perlindungan Sipil Kaisar Suriah Amerika Serikat (AS), yang mulai berlaku pada 17 Juni 2020, menargetkan entitas yang melakukan bisnis dengan pemerintah Suriah serta industri, perusahaan, dan individu Suriah. Mengingat hubungan lama antara Lebanon dan Suriah, rezim sanksi AS telah memperburuk situasi lebih jauh bagi negara kecil Mediterania yang berpenduduk enam juta orang itu. (Baca: Buntut Ledakan Beirut, Demonstran Serukan Presiden Lebanon Lengser )
Kadi menuturkan, ledakan Beirut telah memperburuk dilema ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Lebanon yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hassan Diab. Sebelum ledakan dahsyat yang hampir sepenuhnya menghancurkan pelabuhan terbesar di negara itu, pihak berwenang Lebanon telah gagal membayar utang negara pada Maret 2020 dan mengadakan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menerima pinjaman USD 10 miliar. Pinjaman itu diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang merosot. (Baca: Lebanon Kian Genting, Diab Mundur dari Kursi PM )
Namun, pembicaraan “menghantam batu” pada Juli 2020, karena pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kompromi pada program reformasi domestik Lebanon. Menurut Bloomberg, ledakan Beirut dapat meningkatkan tekanan pada Diab untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemberi pinjaman dan investor internasional dan memulai reformasi.
"Saya bahkan tidak yakin apakah Lebanon seperti yang kita tahu akan bertahan lebih lama dari krisis ini. Apalagi, merenungkan bagaimana ia akan berhasil menemukan jalan menuju pembangunan kembali," ucap Kadi, seperti dilansir Sputnik, Jumat (14/8/2020). (Baca: Ledakan Beirut Disusul Pejabat Mundur Massal, Lebanon di Ambang Kolaps )
Dia tidak terkejut dengan pembicaraan IMF-Lebanon yang sebelumnya terhenti. "IMF dan semua mantan dermawan dan kreditor yang telah membantu Lebanon di masa lalu, kini telah kehilangan kepercayaan mereka, mengetahui sebelumnya bahwa setiap uang yang ditawarkan sebagai sumbangan atau kredit akan jatuh ke dalam kantong politisi korup," ujarnya.
"Hassan Diab tampaknya beroperasi dari posisi bertahan politik yang aneh, karena ia datang ke panggung politik entah dari mana, dan dengan sedikit atau tanpa harapan akan masa depan politik. Jadi, orang akan berpikir bahwa status quo-nya-tidak-untung-rugi-seharusnya menempatkan dia dalam posisi membuat keputusan reformasi yang berani. Tapi, dia tidak menghasilkan banyak sama sekali," jelas Kadi.
Ia cenderung berpikir bahwa Diab tidak mampu memenuhi keinginan para demonstran atau hanya memikirkan masa depan politiknya sendiri dalam sistem yang diatur oleh kroni dan mentalitas mafia.
Menurut Kadi, sangat sulit untuk membawa ekonomi Lebanon kembali ke jalurnya. Menurutnya, bahkan sebelum ledakan, perekonomian sedang compang-camping, di mana Lira Lebanon kehilangan sekitar 80% nilainya dalam beberapa bulan terakhir.
Saat ini, jumlah utang nasional Lebanon hampir 170% dari produk domestik bruto (PDB) negara itu. Selain itu, defisit anggaran pemerintah mencapai 11,4% dari PDB negara pada 2019. Dengan melonjaknya inflasi dan melonjaknya pengangguran, tingkat kemiskinan negara bisa naik dari 30% menjadi 50%, seperti yang diperingatkan Bank Dunia pada November 2019.
"Selain itu, Lebanon berada di bawah jerat ketat Undang-Undang Caesar, industri lokal terhenti, biaya hidup melonjak, dan pegawai negeri tidak dibayar secara teratur sebagaimana mestinya, perusahaan swasta terpaksa mengurangi pegawai mereka," ujarnya.
Undang-Undang Perlindungan Sipil Kaisar Suriah Amerika Serikat (AS), yang mulai berlaku pada 17 Juni 2020, menargetkan entitas yang melakukan bisnis dengan pemerintah Suriah serta industri, perusahaan, dan individu Suriah. Mengingat hubungan lama antara Lebanon dan Suriah, rezim sanksi AS telah memperburuk situasi lebih jauh bagi negara kecil Mediterania yang berpenduduk enam juta orang itu. (Baca: Buntut Ledakan Beirut, Demonstran Serukan Presiden Lebanon Lengser )
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda