Bagaimana Posisi Mesir dalam Perang Israel di Gaza?
Rabu, 06 Maret 2024 - 18:18 WIB
Presiden Abdel Fattah al-Sisi lebih berpihak kepada Israel dibandingkan Palestina. Foto/Reuters
KAIRO - Ketika perang Israel di Gaza berkecamuk, Mesir tampaknya berusaha meningkatkan kredibilitasnya sebagai mediator utama antara dua pihak yang bertikai, Hamas dan pemerintah sayap kanan Israel, pada saat Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa bisa dibilang kehilangan banyak popularitas.
Konflik yang sedang berlangsung tampaknya menjadi peluang bagi rezim Mesir untuk memperkuat statusnya dan bagi Sisi untuk menjadi 'pahlawan nasional' dengan secara terbuka menolak tuntutan negara-negara Barat untuk memaksa warga Palestina di Jalur Gaza untuk bermukim kembali di Sinai Utara.
Dalam pernyataan publik baru-baru ini, Sisi memperingatkan bahwa eskalasi antara Israel dan Hamas saat ini dapat mempunyai implikasi yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan. “Menjaga keamanan nasional adalah tanggung jawab utama saya, dan tidak akan ada kompromi atau rasa puas diri dalam keadaan apa pun,” katanya dalam pidatonya.
“Masyarakat Mesir tidak lagi menganggap Sisi sebagai penyelamat yang menyelamatkan negaranya dari ancaman pemerintahan Islam. Sebaliknya, banyak yang memandangnya sekarang sebagai ancaman nyata bagi kesejahteraan mereka karena kegagalan ekonominya yang terus-menerus,” kata seorang analis politik terkemuka kepada The New Arab, tanpa menyebutkan identitas.
“Rezim Mesir selama beberapa hari terakhir telah memainkan peran keamanan regional dalam membangun kembali posisinya di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung yang sejauh ini berdampak besar pada hampir semua kelas sosial, terutama rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah,” analis berpendapat. “Jika dia memenuhi permintaan untuk memukimkan kembali warga Palestina di Sinai, kemungkinan besar ini akan menjadi tantangan terakhir.”
Mesir dan Israel secara teknis telah berdamai sejak tahun 1978 dan memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat.
Namun, rakyat Mesir telah lama berselisih dengan rezim Mesir mengenai normalisasi, karena banyak yang menganggap Israel sebagai penjajah Palestina sejak sebelum perang tahun 1948, penindas rakyat Palestina, dan mantan penjajah Semenanjung Sinai.
Sumber-sumber keamanan tingkat tinggi baru-baru ini dikutip oleh outlet berita lokal dan internasional sebagai peringatan terhadap eksodus massal warga Palestina, yang “dipaksa untuk memilih antara kematian akibat pemboman Israel atau pengungsian dari tanah mereka.”
Mesir telah menutup perbatasan Rafah awal pekan lalu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Laporan-laporan yang saling bertentangan telah merusak pembukaan kembali perbatasan, satu-satunya jalan keluar Gaza ke dunia luar.
Penyeberangan tersebut telah beberapa kali dibombardir oleh serangan udara Israel, terakhir kali pada Senin malam, 16 Oktober, menyebabkan kerusakan pada struktur sisi Mesir, ketika konvoi bantuan menumpuk di kota Rafah di Sinai Utara, menunggu untuk menyeberang ke Gaza untuk tujuan tersebut. memenuhi kebutuhan mendesak ribuan warga Gaza yang tertekan.
Sumber intelijen tingkat tinggi Mesir mengatakan kepada TNA bahwa pihak Israel mengancam akan terus membombardir kedua sisi persimpangan kecuali sandera Israel yang disandera oleh faksi Hamas dibebaskan.
“Israel juga tidak akan mengizinkan warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan ganda atau mereka yang terluka meninggalkan Jalur Gaza,” kata sumber intelijen yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kairo berperan penting dalam memediasi upaya antara faksi-faksi Palestina untuk rekonsiliasi politik, termasuk pemilu yang dijadwalkan ditunda oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
“Mesir semakin berupaya mengurangi dampak penting dari konflik yang sedang berlangsung karena laporan berita yang belum dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan bahwa intelijen Mesir sebelumnya telah memperingatkan Israel akan serangan Hamas yang akan segera terjadi, informasi tersebut diabaikan oleh Israel,” kata Sadek, profesor studi perdamaian di Egypt- Universitas Sains dan Teknologi Jepang, mengatakan kepada TNA
“Dalam melakukan hal ini, Mesir memberikan tekanan diplomatik lebih lanjut terhadap Israel dengan membuka Bandara El-Arish di Sinai Utara agar bantuan internasional dapat dikirim ke Rafah. Setiap eskalasi konflik akan menyebabkan ketidakstabilan, tidak hanya di Mesir tetapi juga di seluruh kawasan. " tambah Sadek.
Setelah kudeta militer yang dipimpin oleh Sisi yang menggulingkan presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, mendiang Mohamed Morsi, rezim Mesir dan media yang setia padanya mengobarkan perang melawan Hamas dan warga Palestina di Gaza, menuduh mereka berada di belakang kelompok militan di Sinai Utara dan membiarkan masuknya "jihadis" ke Mesir.
Sejak tahun 2007, Mesir dan Israel telah memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza setelah Hamas mengambil alih kekuasaan menyusul bentrokan dengan faksi saingannya, Fatah, yang menguasai Tepi Barat.
Baru satu dekade kemudian setelah Hamas melepaskan afiliasinya dengan Ikhwanul Muslimin, yang secara hukum dilarang di Mesir sejak tahun 2014, rezim Mesir melunakkan sikapnya terhadap Hamas.
Konflik yang sedang berlangsung tampaknya menjadi peluang bagi rezim Mesir untuk memperkuat statusnya dan bagi Sisi untuk menjadi 'pahlawan nasional' dengan secara terbuka menolak tuntutan negara-negara Barat untuk memaksa warga Palestina di Jalur Gaza untuk bermukim kembali di Sinai Utara.
Dalam pernyataan publik baru-baru ini, Sisi memperingatkan bahwa eskalasi antara Israel dan Hamas saat ini dapat mempunyai implikasi yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan. “Menjaga keamanan nasional adalah tanggung jawab utama saya, dan tidak akan ada kompromi atau rasa puas diri dalam keadaan apa pun,” katanya dalam pidatonya.
“Masyarakat Mesir tidak lagi menganggap Sisi sebagai penyelamat yang menyelamatkan negaranya dari ancaman pemerintahan Islam. Sebaliknya, banyak yang memandangnya sekarang sebagai ancaman nyata bagi kesejahteraan mereka karena kegagalan ekonominya yang terus-menerus,” kata seorang analis politik terkemuka kepada The New Arab, tanpa menyebutkan identitas.
“Rezim Mesir selama beberapa hari terakhir telah memainkan peran keamanan regional dalam membangun kembali posisinya di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung yang sejauh ini berdampak besar pada hampir semua kelas sosial, terutama rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah,” analis berpendapat. “Jika dia memenuhi permintaan untuk memukimkan kembali warga Palestina di Sinai, kemungkinan besar ini akan menjadi tantangan terakhir.”
Mesir dan Israel secara teknis telah berdamai sejak tahun 1978 dan memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat.
Namun, rakyat Mesir telah lama berselisih dengan rezim Mesir mengenai normalisasi, karena banyak yang menganggap Israel sebagai penjajah Palestina sejak sebelum perang tahun 1948, penindas rakyat Palestina, dan mantan penjajah Semenanjung Sinai.
Sumber-sumber keamanan tingkat tinggi baru-baru ini dikutip oleh outlet berita lokal dan internasional sebagai peringatan terhadap eksodus massal warga Palestina, yang “dipaksa untuk memilih antara kematian akibat pemboman Israel atau pengungsian dari tanah mereka.”
Mesir telah menutup perbatasan Rafah awal pekan lalu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Laporan-laporan yang saling bertentangan telah merusak pembukaan kembali perbatasan, satu-satunya jalan keluar Gaza ke dunia luar.
Penyeberangan tersebut telah beberapa kali dibombardir oleh serangan udara Israel, terakhir kali pada Senin malam, 16 Oktober, menyebabkan kerusakan pada struktur sisi Mesir, ketika konvoi bantuan menumpuk di kota Rafah di Sinai Utara, menunggu untuk menyeberang ke Gaza untuk tujuan tersebut. memenuhi kebutuhan mendesak ribuan warga Gaza yang tertekan.
Sumber intelijen tingkat tinggi Mesir mengatakan kepada TNA bahwa pihak Israel mengancam akan terus membombardir kedua sisi persimpangan kecuali sandera Israel yang disandera oleh faksi Hamas dibebaskan.
“Israel juga tidak akan mengizinkan warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan ganda atau mereka yang terluka meninggalkan Jalur Gaza,” kata sumber intelijen yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kairo berperan penting dalam memediasi upaya antara faksi-faksi Palestina untuk rekonsiliasi politik, termasuk pemilu yang dijadwalkan ditunda oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
“Mesir semakin berupaya mengurangi dampak penting dari konflik yang sedang berlangsung karena laporan berita yang belum dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan bahwa intelijen Mesir sebelumnya telah memperingatkan Israel akan serangan Hamas yang akan segera terjadi, informasi tersebut diabaikan oleh Israel,” kata Sadek, profesor studi perdamaian di Egypt- Universitas Sains dan Teknologi Jepang, mengatakan kepada TNA
“Dalam melakukan hal ini, Mesir memberikan tekanan diplomatik lebih lanjut terhadap Israel dengan membuka Bandara El-Arish di Sinai Utara agar bantuan internasional dapat dikirim ke Rafah. Setiap eskalasi konflik akan menyebabkan ketidakstabilan, tidak hanya di Mesir tetapi juga di seluruh kawasan. " tambah Sadek.
Setelah kudeta militer yang dipimpin oleh Sisi yang menggulingkan presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, mendiang Mohamed Morsi, rezim Mesir dan media yang setia padanya mengobarkan perang melawan Hamas dan warga Palestina di Gaza, menuduh mereka berada di belakang kelompok militan di Sinai Utara dan membiarkan masuknya "jihadis" ke Mesir.
Sejak tahun 2007, Mesir dan Israel telah memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza setelah Hamas mengambil alih kekuasaan menyusul bentrokan dengan faksi saingannya, Fatah, yang menguasai Tepi Barat.
Baru satu dekade kemudian setelah Hamas melepaskan afiliasinya dengan Ikhwanul Muslimin, yang secara hukum dilarang di Mesir sejak tahun 2014, rezim Mesir melunakkan sikapnya terhadap Hamas.
(ahm)
tulis komentar anda