Mengapa Hong Kong Ingin Undang Undang Keamanan Nasional yang Baru?
Kamis, 01 Februari 2024 - 19:19 WIB
Beijing juga memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota paling bebasnya pada tahun 2020, dan para pejabat mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan stabilitas setelah berbulan-bulan protes pro-demokrasi mengguncang Hong Kong pada tahun 2019.
Undang-undang tersebut hanya mengatur beberapa pelanggaran, seperti kolusi dengan pasukan asing, dan juga mengizinkan petugas keamanan nasional daratan untuk ditempatkan di kota tersebut untuk pertama kalinya.
Hal ini juga menciptakan ketentuan di mana tersangka dapat dikirim untuk diadili di Tiongkok daratan, di mana pengadilan berada di bawah kendali Partai Komunis yang berkuasa.
Undang-undang tahun 2020 menyoroti perlunya Hong Kong untuk melanjutkan upayanya dalam menerapkan Pasal 23, sehingga menciptakan undang-undang lokal. Pejabat senior Hong Kong mengatakan perlunya mengisi lubang hukum, terutama untuk menangani apa yang mereka gambarkan sebagai “perlawanan lunak” setelah tahun 2019, dan pengendalian internet.
Kepala keamanan Chris Tang telah berulang kali mengatakan pemerintah memerlukan alat yang lebih baik untuk menangani spionase dan aktivitas agen asing di kota tersebut.
Foto/Reuters
Melansir Rueters, dunia usaha termasuk bank asing, hedge fund dan operasi penelitian swasta, serta diplomat dan akademisi mengamati perkembangan ini dengan cermat. Beberapa orang khawatir bahwa RUU tersebut dapat menyebabkan pengendalian di internet atau berdampak pada pengoperasian data.
Dokumen konsultasi memang menciptakan pelanggaran sabotase baru berupa penggunaan komputer atau sistem elektronik secara tidak sah untuk membahayakan keamanan nasional.
Penelitian terhadap politik, ekonomi, dan militer China serta investigasi uji tuntas terhadap individu dan perusahaan di daratan China – yang biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan dan akademisi Hong Kong – dapat menyimpang ke dalam bidang kerahasiaan negara, menurut beberapa pihak.
Dokumen konsultasi tersebut menetapkan daftar rahasia negara di Hong Kong, termasuk rahasia ekonomi, ilmu pengetahuan, diplomatik dan sosial, namun dikatakan bahwa jika digolongkan seperti itu maka rahasia tersebut akan membahayakan keamanan nasional jika diungkapkan.
Undang-undang tersebut hanya mengatur beberapa pelanggaran, seperti kolusi dengan pasukan asing, dan juga mengizinkan petugas keamanan nasional daratan untuk ditempatkan di kota tersebut untuk pertama kalinya.
Hal ini juga menciptakan ketentuan di mana tersangka dapat dikirim untuk diadili di Tiongkok daratan, di mana pengadilan berada di bawah kendali Partai Komunis yang berkuasa.
Undang-undang tahun 2020 menyoroti perlunya Hong Kong untuk melanjutkan upayanya dalam menerapkan Pasal 23, sehingga menciptakan undang-undang lokal. Pejabat senior Hong Kong mengatakan perlunya mengisi lubang hukum, terutama untuk menangani apa yang mereka gambarkan sebagai “perlawanan lunak” setelah tahun 2019, dan pengendalian internet.
Kepala keamanan Chris Tang telah berulang kali mengatakan pemerintah memerlukan alat yang lebih baik untuk menangani spionase dan aktivitas agen asing di kota tersebut.
3. Berdampak pada Pengendalian di Internet
Foto/Reuters
Melansir Rueters, dunia usaha termasuk bank asing, hedge fund dan operasi penelitian swasta, serta diplomat dan akademisi mengamati perkembangan ini dengan cermat. Beberapa orang khawatir bahwa RUU tersebut dapat menyebabkan pengendalian di internet atau berdampak pada pengoperasian data.
Dokumen konsultasi memang menciptakan pelanggaran sabotase baru berupa penggunaan komputer atau sistem elektronik secara tidak sah untuk membahayakan keamanan nasional.
Penelitian terhadap politik, ekonomi, dan militer China serta investigasi uji tuntas terhadap individu dan perusahaan di daratan China – yang biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan dan akademisi Hong Kong – dapat menyimpang ke dalam bidang kerahasiaan negara, menurut beberapa pihak.
Dokumen konsultasi tersebut menetapkan daftar rahasia negara di Hong Kong, termasuk rahasia ekonomi, ilmu pengetahuan, diplomatik dan sosial, namun dikatakan bahwa jika digolongkan seperti itu maka rahasia tersebut akan membahayakan keamanan nasional jika diungkapkan.
Lihat Juga :