Mampukah Pakistan Melepaskan Diri dari Cengkeraman Militer?
Kamis, 01 Februari 2024 - 14:14 WIB
“Jika tidak, mereka berisiko menghadapi konsekuensi yang dapat mencakup pemenjaraan, persidangan, kampanye negatif di media, dan bahkan pembunuhan,” kata Alam, jurnalis yang berbasis di Lahore.
Sejak penggulingannya, Khan selamat dari upaya pembunuhan dan telah dipenjara sejak Agustus karena ia menghadapi tuduhan korupsi dan pengungkapan rahasia negara, yang menurutnya bermotif politik.
Khan dan partainya juga menghadapi tindakan keras oleh otoritas negara sejak 9 Mei ketika pemimpin PTI ditangkap dari pengadilan Islamabad.
Meskipun ia dibebaskan dari penjara dalam waktu kurang dari 48 jam, para pendukungnya tetap mengamuk di seluruh negeri dan terlibat dalam kerusuhan dan menargetkan gedung-gedung pemerintah dan instalasi militer.
Dengan pemilu yang akan berlangsung kurang dari dua minggu lagi, Siddiqui mengatakan para politisi Pakistan harus mengubah cara mereka untuk “keluar dari sistem rezim hibrida ini”.
“Mereka harus berkomitmen pada sistem pemilu dan seperangkat aturan yang koheren yang harus mereka patuhi, terlepas dari keuntungan jangka pendek apa pun yang mereka peroleh jika melanggar aturan tersebut,” katanya. “Namun sebagian besar hal ini tidak terjadi. Partai-partai politik terus termotivasi oleh keuntungan langsung namun mengorbankan kesehatan demokrasi dalam jangka panjang.”
Namun Ismail mengatakan militer tidak bisa diabaikan.
“Saya melihat tidak ada solusi terhadap permasalahan negara kita tanpa keterlibatan militer. Saya telah berulang kali menyarankan untuk terlebih dahulu mengakui bahwa kita mengecewakan bangsa kita selama 75 tahun terakhir dan kemudian menyepakati aturan mainnya,” katanya. “Jika PMLN berkuasa, mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencoba dan mengajak semua orang untuk duduk bersama, termasuk PTI, untuk menyusun peta jalan ke depan sambil melibatkan pemangku kepentingan seperti militer, pengadilan, dan lainnya.”
Umar, yang keluar dari PTI pada bulan November, juga setuju dengan perlunya para pemimpin politik untuk duduk bersama dan menetapkan “aturan main”, namun ia tetap skeptis terhadap hal tersebut.
9. Perlu Katarsis untuk Militer
Melansir Al Jazeera, namun secara keseluruhan, Imran Khan dan partainya telah menghadapi tingkat penganiayaan yang tidak pernah terlihat dalam banyak putaran politik sebelumnya yang menandai hubungan militer dengan para pemimpin sipil.Sejak penggulingannya, Khan selamat dari upaya pembunuhan dan telah dipenjara sejak Agustus karena ia menghadapi tuduhan korupsi dan pengungkapan rahasia negara, yang menurutnya bermotif politik.
Khan dan partainya juga menghadapi tindakan keras oleh otoritas negara sejak 9 Mei ketika pemimpin PTI ditangkap dari pengadilan Islamabad.
Meskipun ia dibebaskan dari penjara dalam waktu kurang dari 48 jam, para pendukungnya tetap mengamuk di seluruh negeri dan terlibat dalam kerusuhan dan menargetkan gedung-gedung pemerintah dan instalasi militer.
Dengan pemilu yang akan berlangsung kurang dari dua minggu lagi, Siddiqui mengatakan para politisi Pakistan harus mengubah cara mereka untuk “keluar dari sistem rezim hibrida ini”.
“Mereka harus berkomitmen pada sistem pemilu dan seperangkat aturan yang koheren yang harus mereka patuhi, terlepas dari keuntungan jangka pendek apa pun yang mereka peroleh jika melanggar aturan tersebut,” katanya. “Namun sebagian besar hal ini tidak terjadi. Partai-partai politik terus termotivasi oleh keuntungan langsung namun mengorbankan kesehatan demokrasi dalam jangka panjang.”
Namun Ismail mengatakan militer tidak bisa diabaikan.
“Saya melihat tidak ada solusi terhadap permasalahan negara kita tanpa keterlibatan militer. Saya telah berulang kali menyarankan untuk terlebih dahulu mengakui bahwa kita mengecewakan bangsa kita selama 75 tahun terakhir dan kemudian menyepakati aturan mainnya,” katanya. “Jika PMLN berkuasa, mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencoba dan mengajak semua orang untuk duduk bersama, termasuk PTI, untuk menyusun peta jalan ke depan sambil melibatkan pemangku kepentingan seperti militer, pengadilan, dan lainnya.”
Umar, yang keluar dari PTI pada bulan November, juga setuju dengan perlunya para pemimpin politik untuk duduk bersama dan menetapkan “aturan main”, namun ia tetap skeptis terhadap hal tersebut.
Lihat Juga :
tulis komentar anda