Stabilitas Pemerintah Kerap Terguncang, Muncul Isu Peran dan Posisi Raja Malaysia Diperkuat

KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menyerukan stabilitas pemerintahan, memperingatkan bahwa negara tersebut berisiko kehilangan investor dan tertinggal dari pesaingnya karena kekacauan politik yang berkepanjangan.

Dalam sebuah wawancara yang jarang dan luas dengan media lokal dan asing bulan ini, Al-Sultan Abdullah – yang akan turun tahta pada Selasa (30/1/2024) – juga mengusulkan calon raja memainkan peran yang lebih besar mewakili Malaysia dalam urusan internasional.

Monarki memainkan peran seremonial di Malaysia dan sebagian besar dianggap berada di atas politik.

Namun ketidakstabilan politik pada masa pemerintahan Al-Sultan Abdullah telah menyebabkan pengaruh monarki tumbuh, dengan raja yang jarang menggunakan kekuasaan diskresi untuk menunjuk tiga perdana menteri terakhir negara tersebut.



Kepala sembilan keluarga kerajaan Malaysia bergiliran menjadi raja setiap lima tahun, di bawah sistem monarki yang unik.

Al-Sultan Abdullah, yang naik takhta pada tahun 2019, akan kembali memimpin negara bagian asalnya di Pahang, sementara Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari Johor akan dinobatkan sebagai raja berikutnya dalam upacara penobatan pada hari Rabu.

Dalam pernyataan yang sangat jujur, Al-Sultan Abdullah menyatakan kekecewaannya terhadap partai-partai politik yang bertikai di Malaysia, dengan mengatakan bahwa seringnya perubahan dalam administrasi dan kebijakan pemerintah dapat membahayakan kemajuan ekonomi.

“Investor asing ingin melihat sebuah negara yang stabil, sehingga mereka dapat berinvestasi dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan cepat. Jika kita selalu berganti pemerintahan...hal ini akan menyebabkan penundaan," katanya dilansir Reuters.

“Kita harus tetap kompetitif, jika tidak kita akan tertinggal…kita tidak boleh memiliki pemerintahan yang tidak stabil.”