Ibu Negara Korea Selatan Terima Tas Mewah, Jebakan atau Suap?
Rabu, 24 Januari 2024 - 16:24 WIB
Kim juga masih terperosok dalam tuduhan manipulasi harga saham sekitar 12 tahun lalu, sebuah kasus yang diputuskan oleh parlemen yang dikuasai oposisi bulan lalu untuk menunjuk jaksa khusus untuk menyelidikinya.
PPP menentang RUU tersebut karena dianggap sebagai rencana DP untuk menghambat penyelidikan terhadap pemimpinnya, Lee Jae-myung, dan tuduhan korupsinya, namun PPP membantahnya. Yoon memveto RUU tersebut karena bermotif politik.
Pada tahun 2021, Kim membuat permintaan maaf publik setelah berbulan-bulan atas tuduhan pemalsuan catatan profesional dan plagiarisme disertasi yang membayangi kampanye Yoon untuk presiden.
Sejumlah anggota PPP berpendapat bahwa sentimen publik terfokus pada Kim dan bukan pada kamera tersembunyi, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bahwa isu tersebut akan meninggalkan kesan buruk di kalangan pemilih.
Ketegangan antara kantor Yoon dan partainya memuncak minggu lalu ketika seorang anggota kepemimpinannya, Kim Kyung-yul, menyamakan situasi tersebut dengan ketenaran Marie Antoinette, Ratu Prancis yang terkenal karena pemborosannya.
Laporan berita lokal mengatakan Yoon sangat marah dan ingin memecat pemimpin partainya, Han Dong-hoon, yang menandai setidaknya perpecahan singkat antara presiden dan seorang pejabat yang secara luas dipandang sebagai anak didik dan rekan dekat.
Dalam jajak pendapat yang dirilis oleh berita kabel YTN yang dilakukan minggu ini, 69% responden mengatakan Yoon perlu menjelaskan posisinya terkait kontroversi seputar ibu negara.
Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh publikasi keuangan News Tomato pada bulan Desember menunjukkan 53% responden percaya Kim bertindak tidak pantas, sementara 27% mengatakan dia terjebak dalam jebakan untuk mempermalukannya.
“Masyarakat umum berpikir, 'Oke, itu mungkin jebakan, tapi kenapa dia tetap mengambilnya (tasnya)?'” kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji.
PPP menentang RUU tersebut karena dianggap sebagai rencana DP untuk menghambat penyelidikan terhadap pemimpinnya, Lee Jae-myung, dan tuduhan korupsinya, namun PPP membantahnya. Yoon memveto RUU tersebut karena bermotif politik.
Pada tahun 2021, Kim membuat permintaan maaf publik setelah berbulan-bulan atas tuduhan pemalsuan catatan profesional dan plagiarisme disertasi yang membayangi kampanye Yoon untuk presiden.
Sejumlah anggota PPP berpendapat bahwa sentimen publik terfokus pada Kim dan bukan pada kamera tersembunyi, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bahwa isu tersebut akan meninggalkan kesan buruk di kalangan pemilih.
Ketegangan antara kantor Yoon dan partainya memuncak minggu lalu ketika seorang anggota kepemimpinannya, Kim Kyung-yul, menyamakan situasi tersebut dengan ketenaran Marie Antoinette, Ratu Prancis yang terkenal karena pemborosannya.
Laporan berita lokal mengatakan Yoon sangat marah dan ingin memecat pemimpin partainya, Han Dong-hoon, yang menandai setidaknya perpecahan singkat antara presiden dan seorang pejabat yang secara luas dipandang sebagai anak didik dan rekan dekat.
Dalam jajak pendapat yang dirilis oleh berita kabel YTN yang dilakukan minggu ini, 69% responden mengatakan Yoon perlu menjelaskan posisinya terkait kontroversi seputar ibu negara.
Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh publikasi keuangan News Tomato pada bulan Desember menunjukkan 53% responden percaya Kim bertindak tidak pantas, sementara 27% mengatakan dia terjebak dalam jebakan untuk mempermalukannya.
“Masyarakat umum berpikir, 'Oke, itu mungkin jebakan, tapi kenapa dia tetap mengambilnya (tasnya)?'” kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji.
(ahm)
Lihat Juga :