Netanyahu Tolak Otoritas Palestina Berkuasa di Jalur Gaza
Selasa, 14 November 2023 - 02:26 WIB
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Foto/Al Arabiya
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu semakin meragukan masa depan Jalur Gaza , dan menyatakan bahwa Otoritas Palestina dalam bentuknya yang sekarang tidak seharusnya mengambil alih wilayah kantong pesisir tersebut.
Israel telah berjanji untuk menghancurkan kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang menguasai Gaza, menyusul serangan lintas batas yang mengejutkan pada tanggal 7 Oktober. Israel telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah tersebut.
Namun, tidak disebutkan siapa yang harus memerintah wilayah tersebut setelah konflik selesai, dan hanya menyatakan bahwa Israel akan menjaga keamanan secara keseluruhan.
Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pekan lalu mengatakan bahwa pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa Otoritas Palestina dapat memainkan peran di masa depan dalam mengatur Jalur Gaza, namun Netanyahu pada Sabtu malam mengindikasikan bahwa ia tidak ingin penguasa Otoritas Palestina saat ini diberikan kebebasan mengendalikan Gaza.
Pada konferensi pers, Netanyahu mengutarakan keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah Otoritas Palestina, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya dalam memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.
“Tidak akan ada otoritas sipil yang mengajarkan anak-anaknya untuk … melenyapkan negara Israel, tidak akan ada otoritas yang memberikan gaji kepada keluarga para pembunuh,” katanya.
“Tidak mungkin ada otoritas yang dipimpin oleh seseorang yang, lebih dari 30 hari setelah pembantaian (7 Oktober), masih belum mengecamnya,” dia menambahkan seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (14/11/2023).
Abbas mengecam kekerasan terhadap warga sipil “di kedua sisi” namun belum mengeluarkan kecaman tegas atas serangan 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 240 orang diculik, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan Israel.
Para pejabat Palestina mengatakan lebih dari 11.078 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel selama lima minggu terakhir, sekitar 40 persen di antaranya adalah anak-anak.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Abbas, mengatakan kepada Reuters bahwa Israel berusaha untuk melanggengkan perpecahan antara dua wilayah Palestina – Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel.
“Upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat akan gagal, dan hal itu tidak akan diizinkan, apa pun tekanannya,” ujarnya.
Otoritas Palestina dulunya menguasai Tepi Barat dan Gaza, namun digulingkan pada tahun 2007 setelah perang saudara singkat dengan Hamas.
Meskipun pemerintah negara-negara Barat ingin melibatkan Otoritas Palestina dalam masa depan Gaza, para diplomat mengatakan, ada juga kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyatnya untuk mengambil alih kekuasaan.
“Saat ini, tidak ada gambaran jelas tentang apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah pertempuran berhenti,” kata seorang diplomat yang berbasis di Yerusalem.
Israel telah berjanji untuk menghancurkan kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang menguasai Gaza, menyusul serangan lintas batas yang mengejutkan pada tanggal 7 Oktober. Israel telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah tersebut.
Namun, tidak disebutkan siapa yang harus memerintah wilayah tersebut setelah konflik selesai, dan hanya menyatakan bahwa Israel akan menjaga keamanan secara keseluruhan.
Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pekan lalu mengatakan bahwa pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa Otoritas Palestina dapat memainkan peran di masa depan dalam mengatur Jalur Gaza, namun Netanyahu pada Sabtu malam mengindikasikan bahwa ia tidak ingin penguasa Otoritas Palestina saat ini diberikan kebebasan mengendalikan Gaza.
Pada konferensi pers, Netanyahu mengutarakan keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah Otoritas Palestina, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya dalam memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.
“Tidak akan ada otoritas sipil yang mengajarkan anak-anaknya untuk … melenyapkan negara Israel, tidak akan ada otoritas yang memberikan gaji kepada keluarga para pembunuh,” katanya.
“Tidak mungkin ada otoritas yang dipimpin oleh seseorang yang, lebih dari 30 hari setelah pembantaian (7 Oktober), masih belum mengecamnya,” dia menambahkan seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (14/11/2023).
Abbas mengecam kekerasan terhadap warga sipil “di kedua sisi” namun belum mengeluarkan kecaman tegas atas serangan 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 240 orang diculik, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan Israel.
Para pejabat Palestina mengatakan lebih dari 11.078 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel selama lima minggu terakhir, sekitar 40 persen di antaranya adalah anak-anak.
Baca Juga
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Abbas, mengatakan kepada Reuters bahwa Israel berusaha untuk melanggengkan perpecahan antara dua wilayah Palestina – Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel.
“Upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat akan gagal, dan hal itu tidak akan diizinkan, apa pun tekanannya,” ujarnya.
Otoritas Palestina dulunya menguasai Tepi Barat dan Gaza, namun digulingkan pada tahun 2007 setelah perang saudara singkat dengan Hamas.
Meskipun pemerintah negara-negara Barat ingin melibatkan Otoritas Palestina dalam masa depan Gaza, para diplomat mengatakan, ada juga kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyatnya untuk mengambil alih kekuasaan.
“Saat ini, tidak ada gambaran jelas tentang apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah pertempuran berhenti,” kata seorang diplomat yang berbasis di Yerusalem.
Baca Juga
(ian)
tulis komentar anda