Termasuk Israel, Negara-negara Ini Menolak Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Sabtu, 11 November 2023 - 13:55 WIB
Termasuk Israel, sejumlah negara menolak gencatan senjata di Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Sejumlah negara diketahui menolak untuk diberlakukannya gencatan senjata di Jalur Gaza, yang menjadi titik konflik sengit antara Hamas dan Israel.
Penolakan atas gencatan senjata itu bahkan terlihat dalam forum internasional yaitu Majelis Umum PBB pada awal November lalu. Setidaknya ada 14 negara yang tercatat menolak gencatan senjata. Sebaliknya, mereka mendorong diberlakukannya jeda kemanusiaan agar bisa memberikan bantuan kepada warga sipil di Jalur Gaza.
Berikut adalah sejumlah negara yang menolak gencatan senjata antara Hamas-Israel
Sebagai salah satu pihak yang berkonflik, Israel menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang semakin menguat. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menutut agar 240 sandera yang ditawan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober lalu dibebaskan terlebih dahulu.
"Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya para sandera. Hal ini harus dihilangkan sepenuhnya dari leksikon," kata Netanyahu kepada kru di pangkalan angkatan udara Ramon di Israel selatan, menegaskan kembali posisi lama pemerintah Zionis.
“Kami mengatakan ini kepada teman-teman kami dan musuh-musuh kami. Kami akan terus melanjutkannya sampai kami mengalahkan mereka. Kami tidak punya alternatif lain.”
Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang menolak gencatan senjata di Gaza. Baik Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengunjungi Israel dan berulang kali menegaskan kembali “hak untuk membela diri”.
AS adalah salah satu negara anggota PBB yang menolak resolusi gencatan senjata, dan juru bicara keamanan nasional John Kirby mengatakan resolusi tersebut "bukan jawaban yang tepat saat ini". Sebaliknya, Biden mengatakan “kita perlu jeda”.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka tidak dapat mendukung gencatan senjata sampai Hamas membebaskan semua sandera Israel.
AS telah lama berpandangan bahwa solusi dua negara adalah jawaban terhadap konflik Arab-Israel dan membantu menengahi Perjanjian Oslo tahun 1993 pada masa pemerintahan Clinton, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai titik terdekat dalam sejarah untuk mencapai tujuan tersebut.
Sementara itu, AS telah mengerahkan dua kapal induk ke wilayah tersebut – serta sistem pertahanan rudal untuk mendukung pasukan AS di sana. Biden juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan anggaran bantuan Israel hingga jutaan dolar.
Seperti AS, pemerintah Inggris tidak mendukung gencatan senjata dalam jangka pendek – dan mendukung solusi dua negara dalam jangka panjang.
Baik Perdana Menteri Rishi Sunak maupun pemimpin oposisi Sir Keir Starmer mendapat tekanan besar dari anggota partai mereka sendiri untuk mengubah sikap mereka terhadap gencatan senjata.
Puluhan ribu orang menghadiri demonstrasi pro-Palestina di London dan kota-kota lain untuk memprotes posisi Inggris.
Namun Sunak mengatakan "prinsip pertama dan paling penting adalah bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri berdasarkan hukum".
Dia juga memecat anggota parlemen Peterborough, Paul Bristow, setelah dia menolak menarik garis batas dan menyerukan gencatan senjata “permanen” di Gaza.
Mengenai mengapa ia tidak mendukung gencatan senjata, Sir Keir mengatakan hal itu akan “meninggalkan Hamas dengan infrastruktur dan kemampuan untuk melakukan serangan seperti yang kita lihat pada tanggal 7 Oktober.
"Serangan masih berlangsung. Sandera yang seharusnya dibebaskan masih ditahan. Hamas akan semakin berani dan segera bersiap menghadapi kekerasan di masa depan."
Uni Eropa tidak dapat menyetujui seruan gencatan senjata dan malah menganjurkan jeda kemanusiaan.
Meskipun Prancis, Spanyol, Portugal, dan Irlandia mendukung resolusi PBB untuk gencatan senjata, Italia, Jerman, dan Islandia tidak ikut serta dalam resolusi PBB mengenai hal tersebut.
Swedia, misalnya, mengatakan pihaknya tidak dapat mendukung gencatan senjata karena kurangnya kecaman atas “serangan Hamas yang menjijikkan”, dan menambahkan: “Penggunaan perisai manusia tidak dapat diterima”.
Sebagian besar negara-negara Uni Eropa mendukung solusi dua negara.
Negara-negara G7, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, menegaskan posisi Washington sebelumnya yang tidak menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara kaya itu yang dihelat di Tokyo, Jepang, mereka mengatakan fokus pada hak Israel untuk membela diri dan rakyatnya sesuai dengan hukum internasional dalam upaya mencegah terulangnya kembali serangan Hamas terhadap Israel.
G7 mengatakan bahwa solusi dua negara “masih merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil, abadi, dan aman”.
Selain negara-negara di atas, ada sejumlah negara lain yang menolak seruan gencatan senjata pada Majelis Umum PBB lalu. Negara-negara itu adalah:
1. Austria
2. Kroasia
3. Ceko
4. Fiji
5. Guatemala
6. Hongaria
7. Kepulauan Marshall
8. Mikronesia
9. Nauru
10. Papua Nugini
11. Paraguay
12. Tonga
Penolakan atas gencatan senjata itu bahkan terlihat dalam forum internasional yaitu Majelis Umum PBB pada awal November lalu. Setidaknya ada 14 negara yang tercatat menolak gencatan senjata. Sebaliknya, mereka mendorong diberlakukannya jeda kemanusiaan agar bisa memberikan bantuan kepada warga sipil di Jalur Gaza.
Berikut adalah sejumlah negara yang menolak gencatan senjata antara Hamas-Israel
1. Israel
Sebagai salah satu pihak yang berkonflik, Israel menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang semakin menguat. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menutut agar 240 sandera yang ditawan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober lalu dibebaskan terlebih dahulu.
"Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya para sandera. Hal ini harus dihilangkan sepenuhnya dari leksikon," kata Netanyahu kepada kru di pangkalan angkatan udara Ramon di Israel selatan, menegaskan kembali posisi lama pemerintah Zionis.
“Kami mengatakan ini kepada teman-teman kami dan musuh-musuh kami. Kami akan terus melanjutkannya sampai kami mengalahkan mereka. Kami tidak punya alternatif lain.”
2. Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang menolak gencatan senjata di Gaza. Baik Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengunjungi Israel dan berulang kali menegaskan kembali “hak untuk membela diri”.
AS adalah salah satu negara anggota PBB yang menolak resolusi gencatan senjata, dan juru bicara keamanan nasional John Kirby mengatakan resolusi tersebut "bukan jawaban yang tepat saat ini". Sebaliknya, Biden mengatakan “kita perlu jeda”.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka tidak dapat mendukung gencatan senjata sampai Hamas membebaskan semua sandera Israel.
AS telah lama berpandangan bahwa solusi dua negara adalah jawaban terhadap konflik Arab-Israel dan membantu menengahi Perjanjian Oslo tahun 1993 pada masa pemerintahan Clinton, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai titik terdekat dalam sejarah untuk mencapai tujuan tersebut.
Sementara itu, AS telah mengerahkan dua kapal induk ke wilayah tersebut – serta sistem pertahanan rudal untuk mendukung pasukan AS di sana. Biden juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan anggaran bantuan Israel hingga jutaan dolar.
3. Inggris
Seperti AS, pemerintah Inggris tidak mendukung gencatan senjata dalam jangka pendek – dan mendukung solusi dua negara dalam jangka panjang.
Baik Perdana Menteri Rishi Sunak maupun pemimpin oposisi Sir Keir Starmer mendapat tekanan besar dari anggota partai mereka sendiri untuk mengubah sikap mereka terhadap gencatan senjata.
Puluhan ribu orang menghadiri demonstrasi pro-Palestina di London dan kota-kota lain untuk memprotes posisi Inggris.
Namun Sunak mengatakan "prinsip pertama dan paling penting adalah bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri berdasarkan hukum".
Dia juga memecat anggota parlemen Peterborough, Paul Bristow, setelah dia menolak menarik garis batas dan menyerukan gencatan senjata “permanen” di Gaza.
Mengenai mengapa ia tidak mendukung gencatan senjata, Sir Keir mengatakan hal itu akan “meninggalkan Hamas dengan infrastruktur dan kemampuan untuk melakukan serangan seperti yang kita lihat pada tanggal 7 Oktober.
"Serangan masih berlangsung. Sandera yang seharusnya dibebaskan masih ditahan. Hamas akan semakin berani dan segera bersiap menghadapi kekerasan di masa depan."
4. Eropa
Uni Eropa tidak dapat menyetujui seruan gencatan senjata dan malah menganjurkan jeda kemanusiaan.
Meskipun Prancis, Spanyol, Portugal, dan Irlandia mendukung resolusi PBB untuk gencatan senjata, Italia, Jerman, dan Islandia tidak ikut serta dalam resolusi PBB mengenai hal tersebut.
Swedia, misalnya, mengatakan pihaknya tidak dapat mendukung gencatan senjata karena kurangnya kecaman atas “serangan Hamas yang menjijikkan”, dan menambahkan: “Penggunaan perisai manusia tidak dapat diterima”.
Sebagian besar negara-negara Uni Eropa mendukung solusi dua negara.
5. Negara-negara G7
Negara-negara G7, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, menegaskan posisi Washington sebelumnya yang tidak menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara kaya itu yang dihelat di Tokyo, Jepang, mereka mengatakan fokus pada hak Israel untuk membela diri dan rakyatnya sesuai dengan hukum internasional dalam upaya mencegah terulangnya kembali serangan Hamas terhadap Israel.
G7 mengatakan bahwa solusi dua negara “masih merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil, abadi, dan aman”.
Selain negara-negara di atas, ada sejumlah negara lain yang menolak seruan gencatan senjata pada Majelis Umum PBB lalu. Negara-negara itu adalah:
1. Austria
2. Kroasia
3. Ceko
4. Fiji
5. Guatemala
6. Hongaria
7. Kepulauan Marshall
8. Mikronesia
9. Nauru
10. Papua Nugini
11. Paraguay
12. Tonga
(ian)
tulis komentar anda