Siapa yang Harus Memerintah Jalur Gaza Agar Wilayah Stabil? Ada 3 Skenario

JALUR GAZA - Amerika Serikat (AS) telah menyusun rencana pascaperang untuk Gaza. Sputnik berbicara dengan para ahli Israel untuk membahas bagaimana inisiatif Washington dapat dilaksanakan.

Anggota parlemen AS baru-baru ini mengkonfirmasi kepada media arus utama bahwa kekuatan multinasional, termasuk satu di bawah payung PBB, sedang dibahas untuk menjaga perdamaian di Gaza jika Hamas bisa dikalahkan.

“Ada pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan komposisi kekuatan internasional,” ujar Senator Chris Van Hollen (Partai Demokrat) kepada wartawan Amerika.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyarankan agar Otoritas Palestina (PA) yang “direvitalisasi” dapat digunakan untuk memerintah Jalur Gaza setelah Hamas digulingkan.

Blinken mencatat, “Jika tidak, ada pengaturan sementara lainnya yang mungkin melibatkan sejumlah negara lain di kawasan. Ini mungkin melibatkan badan-badan internasional yang akan membantu menyediakan keamanan dan pemerintahan.”

“Politik dan strategi adalah soal prioritas dan alternatif,” ujar Profesor Meir Litvak, pakar Hamas Israel terkemuka dan peneliti utama di Pusat Studi Timur Tengah Dayan di Universitas Tel Aviv, mengatakan kepada Sputnik.

Dia menjelaskan, “Jika kita tidak menginginkan Hamas, kita harus memikirkan alternatif lain. Baik Israel maupun Mesir tidak ingin menguasai Gaza. Kekacauan dapat menyebabkan munculnya organisasi-organisasi yang lebih radikal, sehingga Otoritas Palestina tampaknya menjadi satu-satunya alternatif yang layak. Ini pemerintahan Palestina yang sah; mereka pernah memerintah Gaza di masa lalu. Ini tidak ideal, tapi inilah yang kita miliki."



Litvak menambahkan, "Memulihkan Otoritas Palestina akan menjadi solusi terbaik dan merupakan gerakan di Tepi Barat menuju pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel."

Faktanya, Otoritas Palestina yang mengambil kendali di Gaza akan sejalan dengan Perjanjian Oslo tahun 1993 yang ditandatangani pada tanggal 13 September 1993 oleh Perdana Menteri Israel saat itu Yitzhak Rabin dan perunding Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Mahmoud Abbas.