Hampir Sebulan Kosong, DPR AS Akhirnya Punya Ketua Baru
Kamis, 26 Oktober 2023 - 01:42 WIB
WASHINGTON - Setelah lebih dari tiga minggu tanpa ketua setelah lengsernya Kevin McCarthy, Partai Republik di DPR Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memiliki Mike Johnson sebagai Ketua DPR yang baru.
Mantan pembawa acara radio itu memenangkan palu Ketua DPR AS dengan suara 220-209 dan tidak kehilangan dukungan satu suara pun dari anggota Partai Republik.
"Mayoritas Partai Republik di DPR bersatu," ucap Johnson, setelah terpilih sebagai Ketua DPR AS, Selasa malam waktu setempat.
"Saya merasa terhormat mendapat dukung dari rekan-rekan saya, dan apa yang mereka pahami adalah kepemimpinan yang melayani. Kami akan melayani rakyat negara ini; kami akan memulihkan kepercayaan mereka pada Kongres ini,” imbuhnya seperti dilansir dari Newsweek, Kamis (26/10/2023).
Meskipun terpilih untuk menduduki kursi Ketua DPR, nama Johnson sebenarnya tidak dikenal di luar Washington. Bahkan, beberapa anggota parlemen di Capitol Hill mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelum ia menduduki posisi paling berkuasa di Kongres.
Johnson berada dalam posisi tersebut karena nama-nama yang lebih dikenal macam Jim Jordan dan Tom Emmer ditolak oleh anggota DPR dari Partai Republik, sehingga mereka kekurangan 217 suara dari Partai Republik yang diperlukan untuk mendapatkan palu Ketua DPR.
Terpilih untuk mewakili Distrik Kongres ke-4 pedesaan Louisiana pada tahun 2016, Johnson bertugas di komite Kehakiman dan Angkatan Bersenjata dan menjabat sebagai Ketua Komite Studi Partai Republik, sebuah kaukus berorientasi kebijakan konservatif, sebelum mengambil perannya saat ini sebagai Wakil Ketua Konferensi Partai Republik dan Deputi Whip.
Johnson, yang sebelumnya kalah dalam nominasi dari Tom Emmer, memberikan suara menentang Undang-Undang Penghormatan terhadap Pernikahan dan mengesahkan pemilu tahun 2020. Selain itu, Johnson memainkan peran penting dalam upaya untuk membatalkan pemilu, dengan memimpin amicus brief, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota DPR dari Partai Republik, yang mendukung gugatan di Texas yang bertujuan untuk membatalkan hasil pemilu di empat negara bagian: Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin.
Mantan pembawa acara radio itu memenangkan palu Ketua DPR AS dengan suara 220-209 dan tidak kehilangan dukungan satu suara pun dari anggota Partai Republik.
"Mayoritas Partai Republik di DPR bersatu," ucap Johnson, setelah terpilih sebagai Ketua DPR AS, Selasa malam waktu setempat.
"Saya merasa terhormat mendapat dukung dari rekan-rekan saya, dan apa yang mereka pahami adalah kepemimpinan yang melayani. Kami akan melayani rakyat negara ini; kami akan memulihkan kepercayaan mereka pada Kongres ini,” imbuhnya seperti dilansir dari Newsweek, Kamis (26/10/2023).
Meskipun terpilih untuk menduduki kursi Ketua DPR, nama Johnson sebenarnya tidak dikenal di luar Washington. Bahkan, beberapa anggota parlemen di Capitol Hill mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelum ia menduduki posisi paling berkuasa di Kongres.
Johnson berada dalam posisi tersebut karena nama-nama yang lebih dikenal macam Jim Jordan dan Tom Emmer ditolak oleh anggota DPR dari Partai Republik, sehingga mereka kekurangan 217 suara dari Partai Republik yang diperlukan untuk mendapatkan palu Ketua DPR.
Terpilih untuk mewakili Distrik Kongres ke-4 pedesaan Louisiana pada tahun 2016, Johnson bertugas di komite Kehakiman dan Angkatan Bersenjata dan menjabat sebagai Ketua Komite Studi Partai Republik, sebuah kaukus berorientasi kebijakan konservatif, sebelum mengambil perannya saat ini sebagai Wakil Ketua Konferensi Partai Republik dan Deputi Whip.
Johnson, yang sebelumnya kalah dalam nominasi dari Tom Emmer, memberikan suara menentang Undang-Undang Penghormatan terhadap Pernikahan dan mengesahkan pemilu tahun 2020. Selain itu, Johnson memainkan peran penting dalam upaya untuk membatalkan pemilu, dengan memimpin amicus brief, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota DPR dari Partai Republik, yang mendukung gugatan di Texas yang bertujuan untuk membatalkan hasil pemilu di empat negara bagian: Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin.
tulis komentar anda