Arab Saudi Dilaporkan Bersedia Tolak Palestina demi Kesepakatan Pertahanan AS
Sabtu, 30 September 2023 - 07:53 WIB
Presiden AS Joe Biden dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Foto/The New Arab
RIYADH - Arab Saudi bertekad untuk mencapai kesepakatan militer dengan Amerika Serikat (AS) yang mengharuskan Washington untuk membela kerajaan tersebut sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel . Hal itu diungkapkan tiga sumber yang mengetahui perundingan tersebut.
"Riyadh tidak akan menunda kesepakatan bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina dalam upaya mereka untuk menjadi negara," kata sumber tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Sabtu (30/9/2023).
Sebuah pakta mungkin tidak memenuhi jaminan pertahanan ala NATO yang awalnya diinginkan Arab Saudi ketika masalah ini pertama kali dibahas antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan Joe Biden selama kunjungan presiden AS itu ke Kerajaan Teluk pada Juli 2022.
Sebaliknya, sumber AS mengatakan perjanjian tersebut mungkin terlihat seperti perjanjian yang dibuat Washington dengan negara-negara Asia atau, jika perjanjian tersebut tidak mendapat persetujuan Kongres AS, perjanjian tersebut bisa jadi serupa dengan perjanjian AS dengan Bahrain, tempat Armada Kelima Angkatan Laut AS berpangkalan. Perjanjian semacam itu tidak memerlukan dukungan kongres.
"Washington juga dapat mempermanis kesepakatan apa pun dengan menunjuk Arab Saudi sebagai Sekutu Utama Non-NATO, sebuah status yang sudah diberikan kepada Israel," kata sumber AS.
Namun semua sumber mengatakan Arab Saudi tidak akan menerima jaminan perlindungan AS yang kurang mengikat jika menghadapi serangan, seperti serangan rudal pada 14 September 2019 di lokasi minyaknya yang mengguncang pasar dunia.
Riyadh dan Washington menyalahkan Iran, saingan regional kerajaan tersebut, atas serangan itu meskipun Teheran membantah berperan dalam hal ini.
Seorang pejabat AS, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini, mengatakan bahwa parameter pakta pertahanan masih dalam tahap pembahasan, dan menambahkan bahwa apa yang sedang dibahas bukanlah aliansi perjanjian atau semacamnya.
"Ini akan menjadi pemahaman pertahanan bersama, bukan perjanjian penuh,” katanya.
Pejabat itu mengatakan hubungan ini akan lebih seperti hubungan Amerika dengan Israel, yang menerima senjata paling canggih dari Amerika dan mengadakan latihan angkatan udara serta pertahanan rudal bersama.
Salah satu sumber regional mengatakan Riyadh berkompromi dalam beberapa tuntutan untuk membantu mencapai kesepakatan, termasuk mengenai rencananya untuk teknologi nuklir sipil.
Sumber tersebut mengatakan Arab Saudi siap menandatangani Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS, yang menetapkan kerangka kerja sama nuklir damai AS, sebuah langkah yang sebelumnya ditolak oleh Riyadh.
Perjanjian yang memberikan perlindungan AS kepada eksportir minyak terbesar dunia sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel akan menjadi kemenangan diplomatik bagi Biden menjelang pemilu 2024.
Warga Palestina bisa saja mendapatkan pelonggaran pembatasan yang dilakukan Israel, namun langkah tersebut tidak akan mencapai aspirasi mereka untuk sebuah negara merdeka.
Seperti halnya kesepakatan-kesepakatan lain antara negara-negara Arab dan Israel yang dijalin selama beberapa dekade, tuntutan inti Palestina untuk menjadi negara akan dikesampingkan, kata tiga sumber regional yang mengetahui perundingan tersebut.
“Normalisasi akan dilakukan antara Israel dan Arab Saudi. Jika Palestina menentangnya, kerajaan akan terus melanjutkan jalurnya,” kata sumber kedua di kawasan itu.
“Arab Saudi mendukung rencana perdamaian untuk Palestina, tapi kali ini mereka menginginkan sesuatu untuk Arab Saudi, bukan hanya untuk Palestina,” imbuhnya.
Namun para diplomat dan sumber regional mengatakan MBS bersikeras pada beberapa komitmen dari Israel untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengabaikan Palestina dan bahwa dia berusaha untuk menjaga pintu tetap terbuka bagi solusi dua negara.
Hal ini termasuk menuntut Israel untuk mentransfer sebagian wilayah yang dikuasai Israel di Tepi Barat yang diduduki kepada Otoritas Palestina, membatasi aktivitas pemukiman Yahudi dan menghentikan segala langkah untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat.
"Riyadh juga menjanjikan bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina," kata para diplomat dan sumber tersebut.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan setiap tawar-menawar harus mengakui hak Palestina atas sebuah negara yang berada dalam perbatasan tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, dan harus menghentikan pembangunan pemukiman Israel. Namun, semua sumber mengatakan kesepakatan Saudi-Israel tidak mungkin mengatasi masalah-masalah yang menjadi titik konflik tersebut.
Kesepakatan normalisasi sebelumnya antara Israel dan negara-negara Arab lainnya seperti UEA sangat kontroversial.
Situs berita Axios mengutip seorang pejabat Israel dan sumber informasi melaporkan bahwa Biden dan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, telah sepakat bahwa perjanjian multi-masalah dengan Riyadh harus memberikan kemungkinan bagi penyelesaian konflik dengan Palestina secara utuh.
"Presiden AS menyampaikan kepada Netanyahu keinginannya agar Israel mengambil tindakan yang akan menjaga kelangsungan solusi dua negara," kata sumber tersebut.
Mereka mengatakan Netanyahu setuju dengan gagasan tersebut, meskipun menurut pejabat Israel, dialog mengenai elemen Palestina dalam perjanjian tersebut masih dalam tahap awal.
Hal ini akan berpusat pada mengubah keseluruhan gagasan yang dibicarakan oleh para pemimpin AS dan Israel – sebuah prinsip yang dapat dipahami dengan cara yang berbeda – menjadi tindakan nyata.
"Riyadh tidak akan menunda kesepakatan bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina dalam upaya mereka untuk menjadi negara," kata sumber tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Sabtu (30/9/2023).
Sebuah pakta mungkin tidak memenuhi jaminan pertahanan ala NATO yang awalnya diinginkan Arab Saudi ketika masalah ini pertama kali dibahas antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan Joe Biden selama kunjungan presiden AS itu ke Kerajaan Teluk pada Juli 2022.
Sebaliknya, sumber AS mengatakan perjanjian tersebut mungkin terlihat seperti perjanjian yang dibuat Washington dengan negara-negara Asia atau, jika perjanjian tersebut tidak mendapat persetujuan Kongres AS, perjanjian tersebut bisa jadi serupa dengan perjanjian AS dengan Bahrain, tempat Armada Kelima Angkatan Laut AS berpangkalan. Perjanjian semacam itu tidak memerlukan dukungan kongres.
"Washington juga dapat mempermanis kesepakatan apa pun dengan menunjuk Arab Saudi sebagai Sekutu Utama Non-NATO, sebuah status yang sudah diberikan kepada Israel," kata sumber AS.
Namun semua sumber mengatakan Arab Saudi tidak akan menerima jaminan perlindungan AS yang kurang mengikat jika menghadapi serangan, seperti serangan rudal pada 14 September 2019 di lokasi minyaknya yang mengguncang pasar dunia.
Riyadh dan Washington menyalahkan Iran, saingan regional kerajaan tersebut, atas serangan itu meskipun Teheran membantah berperan dalam hal ini.
Seorang pejabat AS, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini, mengatakan bahwa parameter pakta pertahanan masih dalam tahap pembahasan, dan menambahkan bahwa apa yang sedang dibahas bukanlah aliansi perjanjian atau semacamnya.
"Ini akan menjadi pemahaman pertahanan bersama, bukan perjanjian penuh,” katanya.
Pejabat itu mengatakan hubungan ini akan lebih seperti hubungan Amerika dengan Israel, yang menerima senjata paling canggih dari Amerika dan mengadakan latihan angkatan udara serta pertahanan rudal bersama.
Salah satu sumber regional mengatakan Riyadh berkompromi dalam beberapa tuntutan untuk membantu mencapai kesepakatan, termasuk mengenai rencananya untuk teknologi nuklir sipil.
Sumber tersebut mengatakan Arab Saudi siap menandatangani Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS, yang menetapkan kerangka kerja sama nuklir damai AS, sebuah langkah yang sebelumnya ditolak oleh Riyadh.
Perjanjian yang memberikan perlindungan AS kepada eksportir minyak terbesar dunia sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel akan menjadi kemenangan diplomatik bagi Biden menjelang pemilu 2024.
Warga Palestina bisa saja mendapatkan pelonggaran pembatasan yang dilakukan Israel, namun langkah tersebut tidak akan mencapai aspirasi mereka untuk sebuah negara merdeka.
Seperti halnya kesepakatan-kesepakatan lain antara negara-negara Arab dan Israel yang dijalin selama beberapa dekade, tuntutan inti Palestina untuk menjadi negara akan dikesampingkan, kata tiga sumber regional yang mengetahui perundingan tersebut.
“Normalisasi akan dilakukan antara Israel dan Arab Saudi. Jika Palestina menentangnya, kerajaan akan terus melanjutkan jalurnya,” kata sumber kedua di kawasan itu.
“Arab Saudi mendukung rencana perdamaian untuk Palestina, tapi kali ini mereka menginginkan sesuatu untuk Arab Saudi, bukan hanya untuk Palestina,” imbuhnya.
Baca Juga
Namun para diplomat dan sumber regional mengatakan MBS bersikeras pada beberapa komitmen dari Israel untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengabaikan Palestina dan bahwa dia berusaha untuk menjaga pintu tetap terbuka bagi solusi dua negara.
Hal ini termasuk menuntut Israel untuk mentransfer sebagian wilayah yang dikuasai Israel di Tepi Barat yang diduduki kepada Otoritas Palestina, membatasi aktivitas pemukiman Yahudi dan menghentikan segala langkah untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat.
"Riyadh juga menjanjikan bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina," kata para diplomat dan sumber tersebut.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan setiap tawar-menawar harus mengakui hak Palestina atas sebuah negara yang berada dalam perbatasan tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, dan harus menghentikan pembangunan pemukiman Israel. Namun, semua sumber mengatakan kesepakatan Saudi-Israel tidak mungkin mengatasi masalah-masalah yang menjadi titik konflik tersebut.
Kesepakatan normalisasi sebelumnya antara Israel dan negara-negara Arab lainnya seperti UEA sangat kontroversial.
Situs berita Axios mengutip seorang pejabat Israel dan sumber informasi melaporkan bahwa Biden dan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, telah sepakat bahwa perjanjian multi-masalah dengan Riyadh harus memberikan kemungkinan bagi penyelesaian konflik dengan Palestina secara utuh.
"Presiden AS menyampaikan kepada Netanyahu keinginannya agar Israel mengambil tindakan yang akan menjaga kelangsungan solusi dua negara," kata sumber tersebut.
Mereka mengatakan Netanyahu setuju dengan gagasan tersebut, meskipun menurut pejabat Israel, dialog mengenai elemen Palestina dalam perjanjian tersebut masih dalam tahap awal.
Hal ini akan berpusat pada mengubah keseluruhan gagasan yang dibicarakan oleh para pemimpin AS dan Israel – sebuah prinsip yang dapat dipahami dengan cara yang berbeda – menjadi tindakan nyata.
Baca Juga
(ian)
tulis komentar anda