Buktikan Keberpihakan kepada Palestina, Duta Besar Arab Saudi Mulai Bertugas di Ramallah

Rabu, 27 September 2023 - 19:15 WIB
loading...
Buktikan Keberpihakan...
Nayef al-Sudairi menjadi duta besar Arab Saudi untuk Palestina. Foto/Reuters
A A A
RAMALLAH - Duta Besar Saudi yang pertama untuk Palestina , Nayef al-Sudairi, telah menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Al-Sudairi dan delegasi pendampingnya tiba di Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (26/9/2023) melalui penyeberangan Karama dari Yordania dalam kunjungan resmi dua hari yang akan berakhir pada hari Rabu.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik kunjungan duta besar Saudi, dan menganggapnya sebagai “tonggak bersejarah bagi pengembangan hubungan persaudaraan antara kedua negara bersaudara”.

“Kami menyambut Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Negara Palestina, yang akan menunjukkan kredensial resminya,” kata Sekretaris Jenderal PLO Hussein al-Sheikh, menurut kantor berita Palestina WAFA.

Pada Agustus lalu, al-Sudairi, yang saat ini menjabat sebagai duta besar Arab Saudi untuk Yordania, ditunjuk sebagai utusan non-residen untuk Palestina dan konsul jenderal di Yerusalem.



Salinan surat kepercayaannya diserahkan pada 12 Agustus kepada Majdi al-Khalidi, penasihat diplomatik presiden Palestina, pada sebuah upacara di Kedutaan Besar Palestina di Amman, Yordania, di hadapan Atallah Khairi, duta besar Palestina untuk Yordania.

"Surat kepercayaannya mengidentifikasi al-Sudairi sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Raja Saudi Salman bin Abdulaziz untuk Negara Palestina, dan Konsul Jenderal Kerajaan di Yerusalem”, demikian laporan WAFA.

Pada saat itu, Israel menolak gagasan untuk mendirikan konsulat Saudi di Yerusalem, dan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan al-Sudairi dapat bertemu dengan perwakilan Otoritas Palestina di Yerusalem tetapi tidak akan hadir secara tetap.

Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, sebuah status yang diakui oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada tahun 2017, namun tidak diakui oleh komunitas internasional.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2485 seconds (0.1#10.140)