Presiden Biden: Shutdown Akan Melumpuhkan Militer AS
Sabtu, 30 September 2023 - 05:41 WIB
Shutdown pemerintahan AS diprediksi akan melemahkan negara tersebut. Foto/Reuters
WASHINGTON - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam tutup atau shutdown karena Partai Republik menolak menyetujui rencana undang-undang pembiayaan. Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.
"Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden, seorang Demokrat, pada upacara pensiun jenderal senior AS Mark Milley, dilansir Reuters.
Partai Republik garis keras di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Jumat menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemimpin mereka untuk mendanai sementara pemerintah, sehingga memastikan bahwa sebagian lembaga federal akan ditutup mulai hari Minggu (1/10/2023).
Dalam pemungutan suara dengan hasil 232 berbanding 198, DPR mengalahkan rancangan undang-undang yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan. RUU itu akan memotong pengeluaran dan memberlakukan pembatasan imigrasi dan keamanan perbatasan, yang merupakan prioritas Partai Republik yang memiliki peluang kecil untuk lolos di Senat yang mayoritas penduduknya berasal dari Partai Demokrat.
Sementara itu, Senat telah mengajukan rancangan undang-undang sementara bipartisan untuk mendanai pemerintah hingga 17 November, meskipun tidak jelas kapan mereka akan melakukan pemungutan suara.
“Ini belum berakhir, saya punya ide lain,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, dilansir Reuters. Dia menolak untuk mengatakan apa ide-ide tersebut.
Jika Kongres tidak meloloskan paket pengeluaran yang dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden sebelum pukul 12:01 ET pada hari Minggu, taman nasional AS akan ditutup, dan Komisi Sekuritas dan Bursa akan menangguhkan sebagian besar aktivitas regulasinya dan gaji hingga 4 juta pekerja federal akan terganggu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada hari Jumat bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menghentikan program-program untuk usaha kecil dan anak-anak, dan dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
"Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden, seorang Demokrat, pada upacara pensiun jenderal senior AS Mark Milley, dilansir Reuters.
Partai Republik garis keras di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Jumat menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemimpin mereka untuk mendanai sementara pemerintah, sehingga memastikan bahwa sebagian lembaga federal akan ditutup mulai hari Minggu (1/10/2023).
Dalam pemungutan suara dengan hasil 232 berbanding 198, DPR mengalahkan rancangan undang-undang yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan. RUU itu akan memotong pengeluaran dan memberlakukan pembatasan imigrasi dan keamanan perbatasan, yang merupakan prioritas Partai Republik yang memiliki peluang kecil untuk lolos di Senat yang mayoritas penduduknya berasal dari Partai Demokrat.
Baca Juga
Sementara itu, Senat telah mengajukan rancangan undang-undang sementara bipartisan untuk mendanai pemerintah hingga 17 November, meskipun tidak jelas kapan mereka akan melakukan pemungutan suara.
“Ini belum berakhir, saya punya ide lain,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, dilansir Reuters. Dia menolak untuk mengatakan apa ide-ide tersebut.
Jika Kongres tidak meloloskan paket pengeluaran yang dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden sebelum pukul 12:01 ET pada hari Minggu, taman nasional AS akan ditutup, dan Komisi Sekuritas dan Bursa akan menangguhkan sebagian besar aktivitas regulasinya dan gaji hingga 4 juta pekerja federal akan terganggu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada hari Jumat bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menghentikan program-program untuk usaha kecil dan anak-anak, dan dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Lihat Juga :
tulis komentar anda